DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Kewenangan Desa meliputi : a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul; b. kewenangan lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, perlu memberikan batasan urusan yang menjadi kewenangan desa, sehingga tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Kewenangan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 1 SALINAN 2
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 158); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3.Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan titetapkan secara demokratis.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 3
9.Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai tugas dan fungsi menyeleggarakan pelaksanaan Pemerintahan Desa ynag berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10.Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11.Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
12.Pendapatan Desa adalah Pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa.
13.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Pasal 3

(1)Kewenangan Desa meliputi :
1. a.kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. b.kewenangan lokal berskala desa;
3. c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
4. d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dan diurus oleh desa.
(3)Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas

a.penataan sistem organisasi masyarakat adat;
b.pembinaan kelembagaan masyarakat;
c.pembinaan lembaga dan hukum adat;
d.pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
e.pengelolaan tanah kas Desa; dan
f.pengembangan peran masyarakat Desa. 4

Pasal 5

(1)kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b didasarkan pada kriteria yang meliputi :
1. a.kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. b.kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
3. c.kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari- hari masyarakat Desa;
4. d.kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
5. e.program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
6. f.kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
(2)Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang pemerintahan Desa;
2. b.pembangunan Desa;
3. c.kemasyarakatan Desa; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

(1)Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :

a.penetapan dan penegasan batas Desa;
b.pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
c.pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
d.pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
e.pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
f.pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g.pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h.pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
i.penetapan organisasi Pemerintah Desa;
j.pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
k.penetapan perangkat Desa;
l.penetapan BUM Desa;
m.penetapan APB Desa;
n.penetapan peraturan Desa;
o.penetapan kerja sama antar-Desa;
p.pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
q.pendataan potensi Desa;
r.pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 5
s.penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
t.pengelolaan arsip Desa; dan
u.penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

a.pelayanan dasar Desa;
b.sarana dan prasarana Desa;
c.pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
d.pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

a.membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
b.membina kerukunan warga masyarakat Desa;
c.memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
d.melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :

a.pengembangan seni budaya lokal;
b.pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
c.fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
1. 1.kelompok tani;
2. 2.kelompok seni budaya; dan
3. 3.kelompok masyarakat lain di Desa.
d.pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e.fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
f.pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
g.analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
h.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i.pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
j.peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
k.pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
l.peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
1. 1.kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. 2.kelompok usaha ekonomi produktif;
3. 3.kelompok perempuan;
4. 4.kelompok tani;
5. 5.kelompok masyarakat miskin;
6. 6.kelompok pengrajin;
7. 7.kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. 8.kelompok pemuda; dan
9. 9.kelompok lain sesuai kondisi Desa. 6

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…