DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai produk hukum desa dengan ruang lingkup meliputi : a. pembentukan produk hukum desa; b. produk hukum desa bersifat pengaturan; c. produk hukum desa bersifat penetapan; d. penomoran; e. penyebarluasan; f. teknik penulisan peraturan di desa; g. pembiayaan; h. partisipasi masyarakat; i. pembinaan; j. penutup. Materi muatan Produk Hukum Desa harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembentukan produk hukum desa, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum desa sehingga bisa menjadi panduan bagi pemerintahan desa dalam membuat produk hukum desa;
c.bahwa dalam pembentukan produk hukum desa, pelaksanaannya tidak mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sehingga diperlukan instrumen regulasi yang akan menjadi landasan dalam pembentukan produk hukum desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawatan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang Merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unser penyelenggara Pemerintah Desa.
8.Kepala Desa adalah kepala desa dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9.Produk Hukum Desa adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Badan Permusyawaratan Desa, dan berbentuk keputusan yang meliputi Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13.Peraturan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Peraturan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan BPD.
14.Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh Ketua BPD sebagai tindak lanjut hasil musyawarah BPD.
16.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa terkait APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18.Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa, Tambahan Lembaran Desa, atau Berita Desa.
19.Lembaran Desa adalah penerbitan resmi pemerintah desa yang digunakan untuk mengundangkan peraturan desa.
20.Berita Desa adalah penerbitan resmi pemerintah desa yang digunakan untuk mengumumkan peraturan kepala desa.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22.Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

a.pembentukan produk hukum desa;
b.produk hukum desa bersifat pengaturan;
c.produk hukum desa bersifat penetapan;
d.penomoran;
e.penyebarluasan;
f.teknik penulisan peraturan di desa;
g.pembiayaan;
h.partisipasi masyarakat;
i.pembinaan;
j.penutup.

BAB III

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 3

Pembentukan produk hukum desa dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 4

(1)Materi muatan Produk Hukum Desa harus mencerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum; dan
10. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hukum desa dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum produk hukum desa yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Penyusunan rancangan produk hukum desa dilaksanakan berdasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan Desa;
3. c.penyelenggaraan kewenangan Desa; dan
4. d.aspirasi masyarakat Desa.
(2)Produk hukum desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum serta norma susila di masyarakat.

Pasal 6

Produk Hukum Desa bersifat:

a.pengaturan; dan
b.penetapan.

BAB IV

PRODUK HUKUM DESA BERSIFAT PENGATURAN

Pasal 7

(1)Produk Hukum Desa bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.Peraturan Desa;
2. b.Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. c.Peraturan Kepala Desa; dan
4. d.Peraturan BPD.
(2)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
(3)Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi materi kerja sama Desa.
(4)Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berisi materi peraturan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(5)Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berisi materi mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban BPD.

Pasal 8

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai skala prioritas pembentukan Peraturan Desa.
(2)Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(3)Dalam keadaan kahar, Kepala Desa dan/atau BPD dapat mengajukan rancangan Peraturan Desa diluar Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2)Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
(3)Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa.
(4)Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultaikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
(5)Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(6)Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)digunakan Pemerintah Desa sebagai bahan tindak lanjut penyempurnaan rancangan Peraturan Desa.
(7)Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 10

(1)BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
(2)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
1. a.rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
2. b.rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
3. c.rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
4. d.rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
(3)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
(4)Penetapan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui musyawarah BPD.
(5)Rancangan Peraturan Desa usulan BPD yang telah disiapkan oleh BPD, disampaikan dengan surat pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…