DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dala Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Maksud dan Tujuan disusunnya RPJMD tahun 2018-2023 BAB II PENYUSUNAN Pedoman Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 BAB III SISTEMATIKA BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2025.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun

Pasal 2

Maksud disusunnya RPJMD tahun 2018-2023 yaitu sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam:

a.penyusunan RKPD;
b.penyusunan Renstra Perangkat daerah;
c.penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
d.penentuan pilihan program kegiatan tahunan Daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah secara berjenjang;

Pasal 3

Tujuan disusunnya RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu:

a.sebagai satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.sebagai satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat daerah;
c.sebagai penjabaran gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati;
d.memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur;dan
e.memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dan masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

BAB II

PENYUSUNAN

Pasal 4

(1)Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 berpedoman pada:
1. a.RPJMN 2015-2019;
2. b.RPJPD Sulawesi Selatan tahun 2005-2025;
3. c.RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2015-2025;
4. d.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2012-2032; dan
5. e.RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.
(2)RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.Visi dan misi, program Bupati dan wakil Bupati terpilih;dan
2. b.Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3)RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1)Sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi daerah;
3. c.BAB III : Gambaran Keuangan daerah;
4. d.BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis daerah;
5. e.BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. f.BAB VI : Strategi, Arah kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
7. g.BAB VIII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat daerah;
8. h.BAB IX : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
9. i.BAB X : Penutup
(2)Uraian lebih lanjut sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
1. a.Kebijakan perencanaan RPJMD tahun 2018-2023; dan
2. b.Pelaksanaan RPJMD tahun 2018-2023.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
1. a.Kebijakan perencanaan RPJMD tahun 2018-2023;
2. b.Pelaksanaan RPJMD tahun 2018-2023; dan
3. c.asil RPJMD tahun 2018-2023.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2018- 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023

Pasal 7

(1)Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai Peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncanganpolitik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional atau perubahan kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan; dan/ atau
4. d.bertentangan dengan Kebijakan nasional dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
(2)Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

(1)Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
(2)Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai maka dirumuskan penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru.
(3)Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyiapkan rancangan RPJMD periode berikutnya dan menyusun RKPD tahun pertama RPJMD periode berikutnya.
(2)Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun periode Pemerintahan berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2025 dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023
(3)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode Pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2025 dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
(4)RPJMD dijadikan dasar laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Pasal 10

Dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2019 yang telah disusun sebelum Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat sebelum APBD tahun 2020 ditetapkan

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 28 Juni 2019 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, ttd DOLLAH MANDO Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 28 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ttd SUDIRMAN BUNGI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAHKABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.03.068.19. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A.M. FAISAL

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…