DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Biaya Transportasi Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. biaya transportasi bagi jamaah haji asal Daerah untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal. b. biaya komponen penunjang lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 1 SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4.Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.
5.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6.Biaya Transportasi jemaah Haji adalah biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke daerah asal.
7.Daerah asal adalah ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang.
8.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji.
9.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
10.Debarkasi adalah tempat kedatangan jamaah haji dari Arab Saudi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Biaya transportasi jemaah haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi bagi jamaah haji agar pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana secara aman, lancar dan nyaman.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Biaya Transportasi Jemaah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.biaya transportasi bagi jamaah haji asal Daerah untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
b.biaya komponen penunjang lainnya.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

(1)Biaya transportasi dan komponen penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Komponen penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.biaya makan minum jemaah haji dan petugas haji;
2. b.biaya petugas keamanan perjalanan; dan
3. c.biaya upah buruh dan pengangkutan barang jemaah haji.
(3)Rincian kegiatan dan biaya transportasi jemaah haji serta komponen penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya transportasi haji diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan rakyat.
(2)Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 23 Nopember 2015 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, ttd RUSDI MASSE Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal, 23 Nopember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ttd RUSLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : 7 TAHUN 2015 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepala Bagian Hukum A.M. FAISAL

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…