DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang Penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal bersifat strategis yang meliputi : a. penataan desa; b. perencanaan desa; c. kerja sama desa; d. rencana investasi yang masuk ke desa; e. pembentukan BUM Desa; f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan g. kejadian luar biasa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Permusyawaratan Desa. : 1. 2. 3. 4. 5. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-UndaNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 SALINAN ~ 2 ~ 6. 7. 8. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG dan BUPATI SIDENRENG RAPPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3.Camat adalah Camat di Kabupaten Sidenreng Rappang
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ~ 3 ~
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7.Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang;
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
11.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kedua BPD dan Kepala Desa.

BAB II

TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

(1)Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal bersifat strategis yang meliputi :
1. a.penataan desa;
2. b.perencanaan desa;
3. c.kerja sama desa;
4. d.rencana investasi yang masuk ke desa;
5. e.pembentukan BUM Desa;
6. f.penambahan dan pelepasan aset desa; dan
7. g.kejadian luar biasa.
(2)Musyawarah Desa diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 3

(1)Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
(2)Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
2. b.mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
3. c.mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa; ~ 4 ~
4. d.mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;
5. e.menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
(3)Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
2. b.mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
3. c.mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
4. d.mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
5. e.melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Pasal 4

(1)Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa, masyarakat Desa, Pemerintah Desa dan BPD didampingi oleh Pemerintah Daerah secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
(2)Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

Pasal 5

(1)Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidik;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok pengrajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan ;
9. i.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
10. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(4)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat pada Desa setempat. ~ 5 ~
(5)Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuahan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musayawarah Desa.

Pasal 6

(1)BPD bersama dengan kepala Desa mempersiapkan rancana Musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu :
1. a.Musyawarah Desa terencana; dan
2. b.Musyawarah Desa tidak terencana.
(2)Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a dipersiapkan oleh BPD pada tahun anggaran sebelumnya.
(3)Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.rencana kegiatan; dan
2. b.Rencana Anggaran Biaya (RAB).
(4)Rencana kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
2. b.panitia;
3. c.jadwal kegiatan;
4. d.tempat penyelenggaraan pendukung;
5. e.sarana/prasarana pendukung;
6. f.media pembahasan;
7. g.peserta, undangan dan pendamping; dan
8. h.pengolahan hasil Musyawarah Desa.
(5)Rencana kegiatan dan RAB sebagaiaman dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa.
(6)Penghematan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis dalam sebuah Musyawarah Desa.

Pasal 7

(1)Panitia Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diketuai oleh Sekretaris BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan perangkat Desa.
(2)Keanggotaan panitia Musyawarah Desa bersifat sukarela.
(3)Susunan kepanitiaan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 8

(1)Jadwal kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
1. a.dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
2. b.dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari;
3. c.tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
(2)Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat. ~ 6 ~

Pasal 9

(1)Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
(2)Tempat penyelenggaraan musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa yang disesuaikan dengan kondisi objektif dan kondisi budaya masyarakat desa.

Pasal 10

(1)Sarana/prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat
(4)dapat berupa kendaraan transportasi peserta, konsumsi dan alat konsumsi, meja/kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, dan alat kantor (ATK).
(2)Sarana/prasarana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui swadaya gotong royong dengan mengutamakan pendayagunaan sarana/prasarana yang sudah ada di Desa sesuai dengan kondisi objektif Desa dan sosial budaya masyarakat.
(3)Dalam hal pendayagunaan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara swadaya gotong royong, BPD meminta Pemerintah Desa untuk menyediakan pembiayaan.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…