DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Perseroan Terbatas Sidoarjo Membangun 2002 dibubarkan berdasarkan RUPS Nomor 212 tanggal 30 September 2010 berdasarkan Akta Notaris Mufriadi Jazuli, SH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Sidoarjo Membangun 2002; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
5.Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS SIDOARJO MEMBANGUN 2002.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
2.Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

Pasal 2

Perseroan Terbatas Sidoarjo Membangun 2002 dibubarkan berdasarkan RUPS Nomor 212 tanggal 30 September 2010 berdasarkan Akta Notaris Mufriadi Jazuli, SH.

Pasal 3

(1)Komposisi penyertaan modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sidoarjo Membangun 2002 Nomor 13 Tahun 2002, modal dasar perseroan 3 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan komposisi pemegang saham sebesar :
1. a.Rp. 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; dan
2. b.Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimiliki oleh Ir. Soekarno.
(2)Komposisi penyertaan modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sidoarjo Membangun 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan perubahan berdasarkan RUPS tahun 2004 dengan penyertaan modal masing-masing sebesar :
1. a.Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; dan
2. b.Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dimiliki oleh Ir. Soekarno.
(3)Berdasarkan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka prosentase kepemilikan saham masing-masing :
1. a.99 % (sembilan puluh sembilan perseratus) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; dan
2. b.1% (satu perseratus) dimiliki oleh Ir. Soekarno.

Pasal 4

(1)Berdasarkan komposisi penyertaan modal dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka berdasarkan Akta Nomor 200 tanggal 13 Oktober 2010, ditentukan pembagian hak atas kepemilikan aset Perseroan Terbatas Sidoarjo Membangun 2002 masing-masing menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan bagian Ir. Soekarno.
(2)Bagian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.aset dalam bentuk tanah sebagai berikut:
  1. 1.Tanah sawah di Desa Janti Kecamatan Tulangan, seluas 108.257 m2 (seratus delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan nilai Rp.15.914.000.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus empat belas juta rupiah);
  2. 2.Tanah kavling di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan seluas 510 m2 (lima ratus sepuluh meter persegi), dengan nilai Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
  3. 3.Tanah kavling di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan seluas 1.771 m2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan nilai Rp.432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
  4. 4.Tanah di Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo, seluas 3.094 m2 (tiga ribu sembilan puluh empat meter persegi) dengan nilai Rp.922.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah);
2. b.selain aset dalam bentuk tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, aset Bagian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berbentuk 1500 (seribu lima ratus) saham pada Perseroan Terbatas Delta Mandiri Nugraha dengan pencatatan awal senilai Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Bagian Ir. Soekarno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dibayarkan tunai melalui pembebanan pada APBD Kabupaten Sidoarjo yang merupakan akumulasi nilai penyertaan modal sebesar 1% (satu per seratus). 4

Pasal 5

(1)Akumulasi perolehan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan nilai wajar dari laporan penilaian barang milik daerah.
(2)Perolehan aset yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 6

Segala data yang terkait dokumentasi dalam proses likuidasi perseroan oleh Likuidator, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Sidoarjo Membangun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 9 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 25 Pebruari 2014 BUPATI SIDOARJO, ttd H. SAIFUL ILAH Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 13 Pebruari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, ttd VINO RUDY MUNTIAWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 9 SERI E 5 PENJELASAN ATAS ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS SIDOARJO MEMBANGUN 2002 I. UMUM PPTT.. SSiiddooaarrjjoo MMeemmbbaanngguunn 22000022 ((PPTT.. SSMM)) ddiibbeennttuukk mmeellaalluuii PPeerraattuurraann DDaaeerraahh KKaabbuuppaatteenn SSiiddooaarrjjoo NNoommoorr 99 TTaahhuunn 22000022 tteennttaanngg PPeerrsseerrooaann TTeerrbbaattaass SSiiddooaarrjjoo MMeemmbbaanngguunn 22000022, dengan tuujjuuaann ppeennddiirriiaann mmeemmbbaannttuu ddaann mmeennddoorroonngg ppeerrcceeppaattaann ppeemmbbaanngguunnaann ddaaeerraahh ddaann sseebbaaggaaii ssaallaahh ssaattuu ssuummbbeerr ppeennddaappaattaann ddaaeerraahh ddaallaamm rraannggkkaa mmeenniinnggkkaattkkaann ttaarraaff hhiidduupp mmaassyyaarraakkaatt. Dalam perkembangannya, operasionalisasi PT. SM mengalami stagnansi yang pada akhirnya bermuara pada disepakatinya pembubaran PT. SM dimaksud melalui serangkaian pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar biasa Para Pemegang Saham PT. Sidoarjo Membangun 2002. Rangkaian proses dalam rangka pembubaran PT. SM telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Penyelenggaraan RUPS terkait pembubaran PT, penunjukan likuidator dalam rangka pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi, sampai dengan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pengumuman hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar. Mekanisme pembubaran PT. SM telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian karena PT. SM merupakan Badan Usaha Milik Daerah, maka tetap harus memenuhi prosedur yang harus dipenuhi dalam rangka pembubaran Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Dengan latar belakang inilah dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembubaran PPeerrsseerrooaann TTeerrbbaattaass SSiiddooaarrjjoo MMeemmbbaanngguunn 22000022.. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004