DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp. 3.770.500.242.600,00 2. Belanja Daerah Rp. 3.993.514.701.340,00 Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 223.014.458.740,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 235.914.458.740,00 b. Pengeluaran Rp. 12.900.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 223.014.458.740,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Isi peraturan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp. 3.770.500.242.600,00 2. Belanja Daerah Rp. 3.993.514.701.340,00 Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 223.014.458.740,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 235.914.458.740,00 b. Pengeluaran Rp. 12.900.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 223.014.458.740,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1.203.782.695.817,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.590.438.964.627,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 976.278.582.156,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 722.320.000.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 98.652.181.548,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 28.469.512.836,24 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 354.341.001.432,76 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 7 a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 208.034.752.627,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.225.261.302.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 157.142.910.000,00 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 351.956.456.156,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 624.322.126.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 2.331.084.811.310,43 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.662.429.890.029,57 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.686.606.093.712,93 b. Belanja hibah sejumlah Rp. 125.269.702.100,00 c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 55.337.353.560,00 d. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 89.994.815.279,80 e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 370.876.846.657,70 f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 100.143.442.171,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 821.808.009.592,33 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 740.478.438.266,24

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp. 235.914.458.740,00 b. Pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp. 12.900.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 223.014.458.740,00 b. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Rp. 12.900.000.000,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah Rp. 12.900.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 8 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ; 3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan ; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo. Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 28 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, ttd VINO RUDY MUNTIAWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI A NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR : NOMOR 425- 11/2015 Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 28 Desember 2015 Pj. BUPATI SIDOARJO, ttd JONATHAN JUDIANTO 9 LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH NOMOR : 11 TAHUN 2015 TANGGAL : 28 DESEMBER 2015 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN ANGGARAN,PENDAPATAN,DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.203.782.695.817,00 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 722.320.000.000,00 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 98.652.181.548,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 28.469.512.836,24 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 354.341.001.432,76 1.2 Dana Perimbangan 1.590.438.964.627,00 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 208.034.752.627,00 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.225.261.302.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 157.142.910.000,00 1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 976.278.582.156,00 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. 351.956.456.156,00 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 624.322.126.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.770.500.242.600,00 2 BELANJA 10 Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 2.1 Belanja Tidak Langsung 2.331.084.811.310,43 2.1.1 Belanja Pegawai 1.686.606.093.712,93 2.1.4 Belanja Hibah 125.269.702.100,00 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 55.337.353.560,00 2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 89.994.815.279,80 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 370.876.846.657,70 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 2.2 Belanja Langsung 1.662.429.890.029,57 2.2.1 Belanja Pegawai 100.143.442.171,00 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 821.808.009.592,33 2.2.3 Belanja Modal 740.478.438.266,24 JUMLAH BELANJA 3.993.514.701.340,00 SURPLUS/(DEFISIT) (223.014.458.740,00) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 235.914.458.740,00 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 223.014.458.740,00 3.1.7 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir 12.900.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 235.914.458.740,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 12.900.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 12.900.000.000,00 11 Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 Jumlah penerimaan pembiayaan 12.900.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO 223.014.458.740,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 Pj. BUPATI SIDOARJO ttd JONANTHA JUDIANTO

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…