DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat derah kabupaten sidoarjo. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, pembentukan perangkat daerah, meliputi a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan., susuna perangkat daerah, staf ahli, jabatan perangkat daerah,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenting Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO Dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10.Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/ Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, meliputi: 3

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan; dan
f.Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. 6.Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 4
9. 9.Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
14. 14.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
16. 16.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
18. 18.Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
19. 19.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang keuangan dalam pelayanan pajak daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
f.Kecamatan terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Sidoarjo dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Candi dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Buduran dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Gedangan dengan Tipe A; 5
5. 5.Kecamatan Sedati dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Waru dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Taman dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Krian dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Wonoayu dengan Tipe A;
10. 10.Kecamatan Sukodono dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Balongbendo dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Tarik dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Tulangan dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Prambon dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Krembung dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Tanggulangin dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Jabon dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Porong dengan Tipe A.

Pasal 4

(1)Bagan Susunan Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan Pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. 6
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola Minis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli dilakukan oleh Bupati.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

Perangkat Daerah diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada ABPD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

UPT dan Perangkat Daerah berbentuk Rumah Sakit dengan susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPT yang baru ditetapkan. 7

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…