DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: 1. Pendapatan Rp. 3.362.394.961.372,00 2. Belanja Rp. 3.690.881.215.675,00 Surplus/(Defisit) (Rp. 328.486.254.303,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 340.386.254.303,00 b. Pengeluaran Rp. 11.900.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 328.486.254.303,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Isi peraturan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: 1. Pendapatan Rp. 3.362.394.961.372,00 2. Belanja Rp. 3.690.881.215.675,00 Surplus/(Defisit) (Rp. 328.486.254.303,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp. 340.386.254.303,00 b. Pengeluaran Rp. 11.900.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 328.486.254.303,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1.090.575.714.494,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.449.353.251.627,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 822.465.995.251,00 sejumlah (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 656.653.998.860,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 97.650.879.460,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sejumlah Rp. 29.067.000.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 307.203.836.174,00 Sejumlah 8 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 208.034.752.627,00 sejumlah b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.206.659.789.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 34.658.710.000,00 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 279.083.982.657,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Sejumlah Rp. 452.756.099.594,00 c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 90.625.913.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 2.024.873.865.294,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.666.007.350.381,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.564.212.189.006,00 b. Belanja hibah sejumlah Rp. 127.135.630.000,00 c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 55.337.353.560,00 d. Belanja bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 82.987.173.776,00 e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Sejumlah Rp. 192.201.518.952,00 f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 64.415.396.883,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 786.585.323.054,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 815.006.630.444,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan pembiayaan daerah sejumlah Rp. 340.386.254.303,00 b. Pengeluaran pembiayaan daerah sejumlah Rp. 11.900.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 328.486.254.303,00 b. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Rp. 11.900.000.000,00 9 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 11.900.000.000,00

Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan erjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga. (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia; (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut : a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedian dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 10 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi , Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo. Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 22 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, ttd VINO RUDY MUNTIAWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI A Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 22 Desember 2014 BUPATI SIDOARJO, ttd H. SAIFUL ILAH 11 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH NOMOR : 12 Tahun 2014 TANGGAL : 22 Desember 2014 PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Nomor Urut Uraian Jumlah 1 2 3 1. PENDAPATAN DAERAH 3.362.394.961.372,00 1 . 1.1 Pendapatan As!i Daerah 1.090.575.714.494.00 1 . 1. 2 Hasil Pajak Daerah 656.653.998.860.00 1 . 1. 3 Hasil Retribusi Daerah 97.650.879.460.00 1 . 1 . 4 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 29.067.000.000.00 1 . 2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 307.203.836.174.00 1 .2 . Dana Perimbangan 1.449.353.251.627.00 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 208.034.752.627.00 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.206.659.789.000,00 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 34.658.710.000.00 1 . 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 822.465.995.251.00 1 . 3 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya 279.083.982.657.00 1 . 3 . 2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsusus 452.756.099.594,00 1 . 3 . 3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemenntah Daerah Lainnya 90.625.913.000,00 Jumlah PENDAPATAN DAERAH 3.362.394.961.372,00 2. BELANJA 3.690.881.215.675.00 2. 1 Belanja Tidak Langsung 2.024.873.865.294,00 2.1.1 Belanja Pegawai 1.564.212.189.006.00 2.1.2 Belanja Hibah 127.135.630.000.00 2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 55.337.353.560.00 2.1.4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemenntah Desa 82.987.173.776.00 2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemenntah Desa dan Partai Politik 192.201.518.952.00 2.1.6 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 2 . 2 Belanja Langsung 1.666.007.350.381.00 2-2.1 Belanja Pegawai 64.415.396.883,00 2-2.2 BelanjaBarangdan Jasa 786.585.323.054.00 12 2.2.3 Belanja Modal 815.006.630.444,00 Jumlah BELANJA 3.690.881.215.675.00 Surplus/(Defisit) (328.486.254.303,00) 3. PEMBIAYAAN DAERAH 328.486.254.303,00 3 . 1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 340.386.254.303.00 3.1.1 Sisa Lebih Pertiitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 328.486.254.303.00 3 . 1 . 2 Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir 11.900.000.000,00 JumlahPenerimaan Pembiayaan Daerah 340.386.254.303,00 3 . 2 Pengeluaran Pembiayaan daerah 11.900.000.000.00 3.2 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemenntah Daerah 11.900.000.000,00 JumlahPengeluaran Pembiayaan daerah 11.900.000.000,00 Pembiayaan Netto 328.486.254.303,00 SIDOARJO, 22 Desember 2014 BUPATI SIDOARJO ttd H. SAIFUL ILAH

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…