DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), KEWAJIBAN PEMEGANG DOKUMEN ANDALALIN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI ADMINISTRASI , KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalulintas ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambaan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) ;
8.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS. 4

BAB I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pada bagian ini diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah di sekitarnya, serta ringkasan rekomendasi dari Dokumen Kinerja Lalu Lintas.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persero terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga,persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan perseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6.Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah Serangkaian kegiatan mengenai kajian dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
7.Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

BAB II

Manajemen Lalu Lintas Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas sesuai rekomendasi yang telah diusulkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap dari upaya–upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang.

Pasal 2

Tujuan dilaksanakan kajian Andalalin untuk :

a.memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
b.merekomendasikan bentuk peningkatan atau langkah perbaikan yang dipandang perlu dalam rangka mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan kawasan ;
c.menyelaraskan keputusan mengenai land use dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses serta alternatif peningkatan / perbaikan;
d.sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
e.meninimalisir dampak pengembangan maupun pembangunan kawasan. 5

Pasal 3

Sasaran kajian Andalalin untuk:

a.mempertahankan maupun meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana prasarana lalu lintas dalam upaya peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan;
b.meningkatkan kelancaran lalu lintas disekitar kawasan pembangunan atau pengembangan melalui tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembangunan dan/ atau pengembangan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang dapat menimbulkan potensi gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin yang besarnya ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukan lahan.
(2)Jenis dan besaran peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 5

(1)Kajian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), batasan lahan yang terbangun terdiri dari :
1. a.dokumen Andalalin; dan
2. b.perencanaan pengaturan lalu lintas.
(2)Lahan yang terbangun wajib melakukan kajian andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa bangunan untuk :
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan;
5. e.fasilitas pelayanan umum; dan/ atau
6. f.kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(2)Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
1. a.perumahan dan pemukiman; 6
2. b.rumah susun, apartemen; dan/ atau
3. c.pemukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/ atau tarikan lalu lintas.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:
1. a.akses dari dan ke jalan tol;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara;
4. d.terminal;
5. e.pool kendaraan;
6. f.fasilitas parkir untuk umum; dan/ atau
7. g.infrastruktur lainnya.

Pasal 7

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh :

a.izin mendirikan bangunan; atau
b.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung ;
c.Izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 8

(1)Pengembang atau pembangun melakukan Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
(2)Prosedur pengajuan Studi Analisa Dampak Lalu lintas dari Konsultan yang ditunjuk Pengembang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
(2)Untuk mempertahankan kapasitas jalan, dengan mendapatkan tingkat pelayanan ruas jalan bisa stabil ditunjukkan nilai Volume Capacity Ratio yang harus selalu dievaluasi dalam periodik tertentu pasca dan pra pengembangan suatu kawasan.
(3)Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
2. b.simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan adanya pengembangan;
3. c.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak; 7
4. d.tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
5. e.rencana pemantauan dan evaluasi;
6. f.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
(4)Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Pasal 10

(1)Hasil Andalalin untuk jalan Kabupaten atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
(3)Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim penilaian dan evaluasi dokumen hasil Andalalin.
(4)Keanggotaan tim penilai dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…