DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai penanggulangan kemiskinan. Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, ruang lingkup, asas, kebijakan dan tujuan, strategi penanggulangan kemiskinan, hak dan kewajiban, kewajiban pemerintah daerah, keewajiban masyarakat, kewajiban duania usaha, pendataan kemiskinan, program penangulangan kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, TKPKD, pengawasan, monitoring, dan evaluasi, pendanaan, peranserta masyarakat, dan dunia usaha, pengaduan masyarakat,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabai manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
c.bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 ) 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 , tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 3 15 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten Kabupaten / Kota; 17 Peraturan Daerah Kabuapten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO Dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
7.Hak Dasar adalah Hak Masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya. 4
8.Warga miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan atau hak - hak dasarnya.
9.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidalk langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program percepatan penaggulangan kemiskinan.
10.Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11.Rumah tangga sasaran (RTS) adalah rumah tangga yang termasuk dalam katagori miskin.
12.Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
14.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
15.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sidoarjo yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Sidoarjo di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah Daerah.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

a.setrategi penanggulangan kemiskinan;
b.hak dan kewajiban;
c.pendataan kemiskinan;
d.program penanggulangan kemiskinan;
e.pelaksanaan penaggulangan kemiskinan;
f.TKPKD;
g.pengawasan , monitoring dan evaluasi;
h.pendanaan; dan
i.peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.non diskriminasi;
d.kesejahteraan;
e.kesetiakawanan; dan
f.pemberdayaan.

Pasal 4

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

a.penganggaran;
b.integrasi perencanaan;
c.penguatan kelembagaan.

Pasal 5

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, bertujuan untuk:

a.melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup , dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b.mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip - prinsip pemberdayaan masyarakat;
c.memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
d.mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. 6

BAB III

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 6

Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi :

a.pendataan penduduk miskin secara akurat, dan terpadu;
b.mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
c.meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
d.mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro masyarakat miskin;
e.penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap masyarakat miskin, berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar , yang meliputi :

a.memperoleh kecukupan pangan , sandang dan papan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan;
c.memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan
d.memperoleh ketrampilan berusaha, peluang pekerjaan dan serta pengembangan usaha;
f.mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
g.mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
h.mendapatkan perlindungan sosial , rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
i.memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Pasal 8

(1)Warga miskin mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
(2)Dalam memenuhi hak -hak dasarnya masyarakat miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.mengupayakan terpenuhinya hak - hak dasar warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7: dan
2. b.menyusun Setrategi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
(2)Upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 10

(1)Masyarakat berkewajiban secara aktif untuk :
1. a.turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
2. b.berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin dengan meningkatkan kepedulian social.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyalurkan kepedulian kepada warga miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…