DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, asas dan tujuan, penataan PKL, pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, zona larangan, pemberdayaan PKL, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dna pengawasan, pendanaan, dan sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan serta kawasan yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan, huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republiklndonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2
4.Undang-UndangNomor 38 Tahun 2004 tentangJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3867);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun2012 tentang Pedoman Penataan dan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO Dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang usaha mikro. 4
5.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
6.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
7.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah kabupaten dan/atau swasta.
9.Sentral PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL secara tersentral atau terpusat yang dibangun atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten atau swasta.
10.Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11.Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penataan dan peberdayaan PKL dilaksanakan berdasar asas :
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kemitraan;
4. d.kepastian hukum;
5. e.kelestarian lingkungan;
6. f.kejujuran usaha; dan
7. g.persaingan sehat. 5
(2)Penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan untuk:
1. a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. c.mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III

PENATAAN PKL Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten melakukan penataan PKL dengan cara:

a.pendataan PKL;
b.pendaftaran PKL;
c.penetapan lokasi PKL;
d.pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
e.peremajaan lokasi PKL.

Pasal 4

Perangkat Daerah melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersama aparat kecamatan, kelurahan dan/ atau desa dengan tahapan:

a.pendataan;
b.memembuat jadwal kegiatan pelaksanaan
c.metakan lokasi; dan
d.melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 5

(1)Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha; dan
5. e.modal usaha.
(2)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL. 6

Pasal 6

(1)Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
(2)Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
2. b.Lokasi PKL yang bersifat sementara.
(3)Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 7

(1)Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
(2)Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
(3)Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

(1)Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
(2)Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.gelaran;
2. b.lesehan;
3. c.tenda; dan
4. d.selter.
(3)Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.tidak bermotor; dan
2. b.bermotor.

Pasal 9

(1)Jenis tempat usaha PKL tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
(2)Jenis tempat usaha PKL bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas kendaraan bermotor:
1. a.roda dua;
2. b.roda tiga; dan
3. c.roda empat. 7

Pasal 10

(1)Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(l) huruf d :
1. a.kuliner;
2. b.kerajinan;
3. c.tanaman hias;
4. d.burung;
5. e.ikan hias;
6. f.baju, sepatu dan tas;
7. g.barang antic; dan
8. h.usaha lain.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha lain sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…