DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 30 Tahun 2016

Nomor: 30
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai dewan pengawas dan direksi lembaga penyiaran publik lokal radoi suara sidoarjo. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud dan tujuan, pembentukan alat kelengkapan LPPL Radio Sidoarjo, Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Dewan Pengawas, persyaratan , Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Direktur, persyarata, pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 50 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2730) ;

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3881)
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 2 Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
8.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran ;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 59). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Sidoarjo, adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI)
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo, yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik; 3
7.Dewan Direktur adalah Dewan Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo, yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik;
8.Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat;
9.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
10.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran ;
11.Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan; 12.Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengn menggunakan spektrum frekwensi radio;
13.Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran;
14.Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan Dewan Pengawas dan Direktur LPPL Radio Suara Sidoarjo ini adalah agar pengawasan dan pengelolaan operasional penyelenggaraan LPPL Radio Suara Sidoarjo dapat berjalan sesuai ketentuan.
(2)Tujuan pembentukan Dewan Pengawas dan Direktur LPPL Radio Suara Sidoarjo ini adalah agar LPPL Radio Suara Sidoarjo dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LPPL RADIO SUARA SIDOARJO

Pasal 3

(1)Alat kelengkapan dan susunan organisasi LPPL Radio Suara Sidoarjo terdiri dari:
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Direktur.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari :
1. a.1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dijabat oleh ex officio Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan informasi dan telekomunikasi.
2. b.1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran radio siaran;
3. c.1(satu) orang dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran. Bagin Kedua Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 4

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
(2)Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan. Paragraf1 Persyaratan Calon Dewan Pengawas

Pasal 5

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Pengawas dari unsur Praktisi penyiaran dan unsur Masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materei Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
c.Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo;
d.sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S-1), dibuktikan dengan foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo;
f.berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian setempat; 5
g.mempunyai pengalaman dibidang pengelolaan radio maupun lembaga penyiaran minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan;
h.bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
i.tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah);
j.tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas, Bupati membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari perangkat daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2)Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.membuat pengumuman dan mengumumkan penerimaan calon dewan pengawas;
2. b.menerima dan menampung berkas kelengkapan persyaratan administrasi;
3. c.melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
4. d.melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari DPRD dan masyarakat;
5. e.menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada DPRD;
6. f.menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 7

Tata cara pendaftaran calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

a.Calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas;
b.Calon Dewan Pengawas wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan (blanko sebagaimana terlampir) serta melampirkan : 1) Daftar Riwayat Hidup; 2) Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan 3) Naskah Visi dan Misi serta Program Kerja.

Pasal 8

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut : 6

a.seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan dituangkan di dalam Berita Acara;
b.bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim seleksi;
c.berdasarkan hasil seleksi, Tim seleksi mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Sidoarjo;

Pasal 9

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
(2)Direktur diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
(3)Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas, dengan masa kerja 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Persyaratan Untuk dapat dipilih sebagai Direktur harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
b.setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materei Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
c.warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo;
d.berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran ;
e.pendidikan minimal Sarjana (S-1) yang dibuktikan dengan foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
f.bagi calon Direktur yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan ;
g.bagi calon Direktur yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, minimal mempunyai pangkat/golongan ruang Penata (III/c) dan harus mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah serta mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan ;
h.sehat jasmani dan rochani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo ; 7
i.memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
1. 1.surat pernyataan bermaterei Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil ;
2. 2.tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterei Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
j.bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bematerei Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
k.tidak pernah melakukan tindak pidana, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…