DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: PEMBENTUKAN, SIFAT, TUJUAN, DAN KEGIATAN, TUGAS DAN FUNGSI, PERIZINAN , ORGANISASI, PENYELENGGARAAN PENYIARAN, RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN, PEMBIAYAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka dipandang perlu mengubah status Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
5.Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah KabupatenSidoarjo.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Sidoarjo adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9.Dewan Direktur adalah Dewan Direktur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sidoarjo yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10.Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat.
11.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 4
12.Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14.Programa adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
15.Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
16.Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran bersangkutan.
17.Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
18.Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/atau pesan- pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan / atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
19.Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
20.Sistem Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudakan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
21.Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Suara Sidoarjo.

BAB III

BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)LPPL Radio Suara Sidoarjo berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa penyiaran.
(2)LPPL Radio Suara Sidoarjo berkedudukan di Daerah.

BAB IV

SIFAT, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPPL Radio Suara Sidoarjo dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 5

LPPL Radio Suara Sidoarjo mempunyai tujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6

(1)LPP Lokal Radio Suara Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan siaran lokal di Daerah.
(2)Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Suara Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan siaran. 6

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)LPPL Radio Suara Sidoarjo mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.
(2)Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), LPPL Radio Suara Sidoarjo mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

Dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), LPPL Radio Suara Sidoarjo melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Suara Sidoarjo wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran secara tertulis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 10

(1)LPPL Radio Suara Sidoarjo diawasi oleh DPRD.
(2)Organisasi LPPL Radio terdiri atas:
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Direktur;
3. c.Sekretariat;
4. d.Unit. 7

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…