DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai penataan rumah susun. pengeturan meliputi antara Lain: ketentuan umum, asas dan tujuan, jenis rumah susun, pembangunan rumah susun, persyaratan pembanguna, sertifikat laik fungsi, sarana dan prasarana, pemasaran dan jual beli, penguasaan pemilikan, pemenfaatan, pengelolaan, tugas dan wewenang pemda, hak kewajiban dan larangan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, pengawasan,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan NPP, SHM sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.

(3)Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun.
(4)Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Bupati.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan rumah susun serta gambar dan uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati. 8

Pasal 9

(1)Rumah susun dapat dibangun di atas tanah:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara; dan
3. c.hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.
(2)Selain dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat dibangun dengan:
1. a.pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau
2. b.pendayagunaan tanah wakaf.

Pasal 10

(1)Pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara merupakan tanggung jawab pemerintah.
(2)Pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan pada ayat (1) oleh perorangan/ badan mendapatkan kemudahan dan/ atau insentif dari pemerintah daerah.
(3)Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh lembaga nirlaba dan badan usaha.
(4)Pembangunan rumah susun komersial dapat dilaksanakan oleh orang.
(5)Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.
(6)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial di daerah.

Pasal 11

(1)Setiap pembangunan rumah susun harus memenuhi:
1. a.persyaratan administratis
2. b.persyaratan teknis; dan
3. c.persyaratan ekologis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.status hak atas tanah; dan
2. b.Izin Mendirikan Bangunan (1MB).
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 9
1. a.tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan lokasi serta intensitas dan arsitektur bangunan; dan
2. b.keandalan bangunan yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
(4)Persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c mencakup keserasian budaya lokal dan keseimbangan fungsi lingkungan serta dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 12

(1)Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatannya.
(2)Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
(3)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pelaku pembangunan dengan melampirkan persyaratan:
1. a.sertifikat hak atas tanah;
2. b.surat keterangan rencana kabupaten;
3. c.gambar rencana tapak;
4. d.gambar rencana arsitektur yang memuat denah, tampak,dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari sarusun;
5. e.gambar rencana struktur beserta perhitungannya;
6. f.gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama; dan
7. g.gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya.
(4)Dalam hal rumah susun dibangun di atas tanah bukan atas nama pelaku pembanguan, maka harus melampirkan perjanjian tertulis pemanfaatan dan pendayagunaan tanah yang dibuat dihadapan Notaris

Pasal 13

(1)Pelaku pembangunan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib meminta pengesahan dari pemerintah daerah tentang pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama berserta uraian NPP.
(2)Tata cara pertelaan sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 10

Pasal 14

(1)Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus mendapatkan izin dari Bupati.
(2)Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.
(3)Dalam hal pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pengubahan NPP, pertelaannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari Bupati.
(4)Untuk mendapatkan izin pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan harus mengajukan alasan dan usulan pengubahan dengan melampirkan:
1. a.gambar rencana tapak beserta pengubahannya;
2. b.gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya;
3. c.gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya;
4. d.gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya; dan
5. e.gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya.

Pasal 15

(1)Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan 1MB.
(2)Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1)Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan rumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
(2)Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
1. a.kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari; 11
2. b.pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan; dan
3. c.struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.
(3)Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dan mengenai standar pelayanan minimal penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1)Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan.
(2)Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki:
1. a.kepastian peruntukan ruang;
2. b.kepastian hak atas tanah;
3. c.kepastian status penguasaan rumah susun;
4. d.perizinan pembangunan rumah susun; dan
5. e.jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.
6. f.Kepastian tanah bersama.
(3)Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen pemasaran mengikat sebagai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) bagi para pihak.

Pasal 18

(1)Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.
(2)PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
1. a.status kepemilikan tanah;
2. b.kepemilikan 1MB;
3. c.ketersediaan prasarana, sarana, dari utilitas umum;
4. d.keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
5. e.hal yang diperjanjikan.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…