DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: ASAS DAN TUJUAN, BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA, KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH, PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL, HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL , FASILITAS PENANAMAN MODAL, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KEMITRAAN DAN PARTISIPASI, PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, SANKSI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
20.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
22.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
23.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Seri D Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang Perizinan secara terpadu serta melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal di Kabupaten Sidoarjo.
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7.Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Perizinan di bidang penanaman modal.
12.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
13.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
15.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.
16.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan NonPerizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan Perizinan dan nonPerizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
17.Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
18.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
19.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
20.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
21.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
22.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
23.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang di Kabupaten Sidoarjo.
24.Izin prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
25.Izin Usaha adalah Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang maupun jasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
5. e.kebersamaan;
6. f.efisiensi berkeadilan;
7. g.berkelanjutan;
8. h.berwawasan lingkungan;
9. i.kemandirian; dan
10. j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
(2)Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. b.menciptakan lapangan kerja;
3. c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
5. e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal; dan
8. h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA

Pasal 3

(1)Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha atau jenis usaha yang menjadi unggulan daerah.
(3)Bidang usaha atau jenis usaha unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPM.

Pasal 4

(1)Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penanaman modal asing harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

RUPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) sekurang-kurangnya berisi arah kebijakan :

a.Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
b.Persebaran Penanaman Modal;
c.Fokus dan prioritas Pengembangan Penanaman Modal;
d.Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
e.Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
f.Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal; dan
g.Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal yang mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
(2)RUPM menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 8

Susunan Tim dan Tata Cara penyusunan dokumen RUPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal meliputi :
1. a.pelayanan Perizinan; dan
2. b.pelayanan nonPerizinan.
(2)Jenis pelayanan perizinan penanaman modal meliputi :
1. a.Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. b.Izin Usaha;
3. c.Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Jenis pelayanan nonPerizinan adalah :
1. a.insentif daerah;
2. b.layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
3. c.dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…