DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 192

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: PRODUK HUKUM DAERAH, PERENCANAAN , PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI , EVALUASI DAN KLARIFIKASI, PENYEBARLUASAN , PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo. 3
6.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapem Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9.Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
11.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
12.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propem Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
13.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam randangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
15.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda dan rancangan perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
17.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup, adalah produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
18.Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama satu atau lebih Kepala Daerah.
19.Keputusan Bupati adalah norma hukum yang dikeluarkan oleh Bupati yang bersifat konkrit, individual dan final.
20.Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo. 4
21.Peran serta mayarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan rancangan perda.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

… Pasal … BAB … (dan seterusnya) 42 Pasal ...

Pasal 2

(1)Produk Hukum Daerah bersifat:
1. a.pengaturan; dan
2. b.penetapan.
(2)Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Perda;
2. b.Perbup;
3. c.Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
4. d.Peraturan DPRD.
(3)Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa :
1. a.Keputusan Bupati;
2. b.Keputusan DPRD;
3. c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
4. d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
(4)Ketentuan mengenai bentuk produk hukum daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Propem Perda.
(2)Propem Perda bertujuan:
1. a.untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
2. b.agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah. 5

Pasal 4

(1)Penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.
(3)Daftar Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi :
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 5

(1)Propem Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(2)Penetapan Propem Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
(3)Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propem Perda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Darah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(2)Kepala SKPD menyampaikan usulan Propem Perda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
(3)Hasil penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Penyusunan Propem Perda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan :

a.kewenangan;
b.materi muatan; atau
c.kebutuhan dalam pengaturan. 6

Pasal 8

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapem Perda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 9

(1)Penyusunan Propem Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapem Perda.
(2)Penyusunan Propem Perda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapem Perda.
(3)Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapem Perda menyampaikan usulan Propem Perda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 10

(1)Penyusunan Propem Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapem Perda.
(2)Bapem Perda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propem Perda berdasarkan hasil penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Hasil pemantapan konsepsi Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propem Perda.
(4)Bapem Perda menyampaikan Propem Perda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propem Perda dalam rapat paripurna DPRD.
(5)Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Isi peraturan

Teks192PDFHirarki

Memuat teks peraturan…