DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN, PRINSIP, VISI, DAN MISI, TUJUAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN, STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN, RENCANA KAWASAN PARIWISATA, PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA, DAN PETA KAWASAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN, PENDANAAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011- 2031;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tamabahan Lembaran Daerah Nomor 11);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23); 3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2014-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014-2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARDA Tahun 2014-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 4
9.Pariwisata Kabupaten adalah pariwisata yang menggunakan sumber daya Kabupaten sebagai daya tarik wisata.
10.Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12.Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13.Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16.Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
17.Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
18.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 5
19.Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
20.Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan alam, serta kawasan budaya.
21.Pariwisata Kabupaten kreatif adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi Kabupaten baik itu sumber daya alam dan binaan maupun budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan.
22.Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
23.Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
24.Wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
25.Geowisata adalah pariwisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam berupa bentuk bentang alam, batuan, struktur geologi, dan sejarah kebumian.
26.Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.
27.Program wisata kreatif adalah program wisata yang dapat mengembangkan potensi kreatif wisatawan.
28.Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang asli dan baru sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial budaya. 6
29.Produk pariwisata kreatif adalah daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan wisatanya melibatkan potensi kreatif wisatawan, masyarakat, maupun usaha pariwisata.
30.Daya Tarik Wisata Primer adalah daya tarik wisata yang didukung akses yang memadai, seperti bandara serta ditunjang dengan market souvenir memadai dan diseriusi sehingga wisatawan betah berkunjung.
31.Daya Tarik Wisata Sekunder adalah daya tarik yang melengkapi daya tarik primer.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPARDA Tahun 2014-2025.
(2)Kedudukan RIPPARDA Tahun 2014-2025 :
1. a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
2. b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah; dan
3. c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2014-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya, dan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

RIPPARDA Tahun 2014-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

a.pembangunan destinasi pariwisata;
b.pembangunan industri pariwisata;
c.pembangunan pemasaran pariwisata; dan
d.pembangunan kelembagaan kepariwisataan. 7

BAB III

PRINSIP, VISI, DAN MISI

Pasal 5

RIPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan yaitu:

a.pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten;
b.pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi harus sinergis dengan pembangunan Kabupaten dan wilayah yang lebih luas; dan
c.pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah sebagai Destinasi Pariwisata Daerah yang Kreatif, Berbudaya, Berakhlak dan Berwawasan Lingkungan.

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah:

a.mewujudkan integrasi pembangunan kepariwisataan dengan pembangunan wilayah yang kreatif dan berlandaskan norma agama;
b.mewujudkan lingkungan Daerah yang bersih, hijau, dan tertata rapi melalui penerapan pembangunan kepariwisataan berwawasan lingkungan;
c.mewujudkan destinasi pariwisata Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi dan pengembangan potensi masyarakat Daerah;
d.mewujudkan struktur industri pariwisata yang mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan Kabupaten yang bersih dan hijau;
e.mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dan bertanggung jawab dalam upaya menjadikan potensi kreatif masyarakat sebagai identitas pariwisata Daerah; 8
f.mewujudkan sistem kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang efektif; dan
g.membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan pariwisata kreatif yang berwawasan lingkungan.

BAB IV

TUJUAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah:

a.mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan arahan tata ruang dan pembangunan infrastruktur Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan;
b.menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan produk pariwisata Kabupaten;
c.memantapkan potensi alam Kabupaten, budaya masyarakat, dan industri kreatif sebagai identitas pariwisata Daerah;
d.mengembangkan sistem pengelolaan pariwisata Kabupaten yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan kegiatan rekreasi penduduk pada saat musim kunjungan rendah dan menyebarkan konsentrasi wisatawan ke wilayah timur dan selatan;
e.mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu, beretika, informatif, dan komunikatif sehingga mampu memperkuat citra Daerah sebagai Kabupaten kreatif;
f.memperkuat sistem industri pariwisata Daerah melalui pembangunan keterkaitan dengan industri kreatif masyarakat;
g.membangun sistem kelembagaan Pemerintah, industri pariwisata, maupun masyarakat yang secara mandiri mampu mengendalikan pembangunan pariwisata, sekaligus menarik minat investor untuk mengembangkan produk pariwisata yang ramah lingkungan; dan
h.mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif dan sistem pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya dalam mendorong industri pariwisata untuk mengembangkan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan. 9

Pasal 9

(1)Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah merupakan penggabungan antara konsep ekowisata Kabupaten dan pariwisata Kabupaten kreatif.
(2)Penggabungan konsep ekowisata Kabupaten dengan pariwisata Kabupaten kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah diharapkan dapat:
1. a.memulihkan dan mengonservasi warisan alam dan budaya melalui program wisata kreatif;
2. b.memaksimalkan manfaat bagi Daerah dan masyarakat dengan melibatkan potensi kreatif masyarakat sebagai pemilik, pengelola, dan pengunjung;
3. c.memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan budaya, serta keberlanjutan; dan
4. d.mengurangi jejak ekologis dengan mengembangkan program wisata kreatif dan edukatif lingkungan.

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.pembangunan kawasan strategis pariwisata Daerah untuk memperkuat potensi alam Kabupaten, budaya, dan seni sebagai produk pariwisata Daerah, melindungi kawasan Sidoarjo, serta pengendalian perkembangan pariwisata;
b.pembangunan kawasan pengembangan pariwisata Daerah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
c.pengembangan daya tarik wisata alam Kabupaten yang edukatif, seni dan budaya tradisional yang kreatif, industri kreatif yang berwawasan lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang kreatif, baik bagi wisatawan maupun masyarakat;
d.pengembangan produk pariwisata yang sesuai kebutuhan dan harapan target pasar maupun segmen pasar yang memiliki keterbatasan fisik;
e.pengembangan sistem pengelolaan dan pelestarian yang kreatif terhadap warisan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat dan wisatawan;
f.pendistribusian kegiatan wisata dari kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan tinggi ke kawasan pariwisata dengan tingkat kunjungan rendah; dan
g.peningkatan penyelenggaraan kegiatan wisata pada saat 10 musim rendah kunjungan.
h.pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur terpadu berbasis lingkungan yang menghubungkan kawasan pariwisata dan destinasi pariwisata Daerah dengan Kabupaten Sidoarjo;
i.pengembangan jejaring industri pariwisata melalui penguatan peran industri kreatif masyarakat dalam kemitraan dengan industri menengah dan besar di bidang pariwisata;
j.pembangunan pemandangan alam dan budaya daerah yang mencirikan identitas pariwisata kreatif berwawasan lingkungan;
k.penerapan konsep pemasaran bertanggung jawab dan diarahkan oleh masyarakat pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah maupun usaha pariwisata;
l.pengembangan pemasaran melalui komunitas dalam pemasaran pariwisata Kabupaten yang kreatif;
m.pengembangan pemasaran pariwisata terpadu dalam dan luar negeri;
n.penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/Kota lainnya, institusi, swasta, serta masyarakat dalam dan luar negeri;
o.pengembangan kebijakan dan regulasi yang handal dan sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Daerah dalam pengendalian pembangunan kepariwisataan dan mendorong minat investasi dalam pengembangan pariwisata kreatif dan berwawasan lingkungan;
p.peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan, industri pariwisata, dan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata Kabupaten kreatif dan berwawasan lingkungan.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 11

Fungsi Pembangunan Kepariwisataan sebagai dasar perumusan perencanaan dan program pembangunan kepariwisataan daerah. 11

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…