Materi pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan.
Memuat teks peraturan…
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp. 3.273.379.955.995,16 b. Belanja Rp. 3.006.567.451.395,01 Surplus/ defist Rp. 266.812.504.600,15 c. Pembiayaan - Penerimaan Rp. 492.543.358.404,06 - Pengeluaran Rp. 44.763.000.000,00 Surplus/ defisit Rp. 447.780.358.404,06
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.144.844.623.278,16 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 3.128.535.332.717,00 2. Realisasi Rp. 3.273.379.955.995,16 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 144.844.623.278,16 b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.571.009.122.083,33 dengan rincian sebagai berikut : 1 Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 3.577.576.573.478,34 2. Realisasi Rp. 3.006.567.451.395,01 Selisih lebih/(kurang) Rp. 571.009.122.083,33 c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp.715.853.745.361,49 dengan rincian sebagai berikut : 1. Surplus/ defisit setelah perubahan Rp. (449.041.240.761,34) 2. Realisasi Rp. 266.812.504.600,15 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 715.853.745.361,49 d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.3.647.882.357,28 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 496.191.240.761,34 2. Realisasi Rp. 492.543.358.404.06 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 3.647.882.357,28 8 e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.2.387.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 47.150.000.000,00 Realisasi Rp. 44.763.000.000,00 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 2.387.000.000,00 f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.1.260.882.357,28 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 449.041.240.761,34 2. Realisasi Rp. 447.780.358.404,06 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 1.260.882.357,28
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut: a. Jumlah aset Rp. 9.710.496.819.119,24 b. Jumlah kewajiban Rp. 13.522.696.208,53 c. Jumlah ekuitas dana Rp. 9.696.974.122.910,71
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut : a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2014 Rp. 445.287.489.334,68 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 895.694.456.539,34 c. Arus kas dari aktivitas investasi aset Non keuangan Rp. (664.621.083.971,34) d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (36.510.882.357,28) e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 2.211.931.723,53 f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014 Rp. 642.061.911.268,93
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 9 a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi: Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah dan Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. b. Lampiran II : Neraca c. Lampiran III : Laporan arus kas d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. Laporan kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo. Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 6 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, ttd VINO RUDY MUNTIAWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI A Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 6 Agustus 2015 BUPATI SIDOARJO, ttd H. SAIFUL ILAH
Membuka PDF…