DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: KEDUDUKAN, MEKANISME PENGANGKATAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN, HAK, KEWAJIABAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. 3
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10.Panitia Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa.
11.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
12.Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.
13.Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri atas :
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 4

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Dusun yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 6

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme penjaringan dan ujian penyaringan.
(2)Pengangkatan Perangkat Desa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pengangkatan.

Pasal 7

(1)Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan, selambat- lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa. 5
(2)Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur anggota BPD, Perangkat Desa, dan tokoh masyarakat yang susunannya terdiri atas:
1. a.ketua, merangkap anggota;
2. b.wakil ketua, merangkap anggota;
3. c.sekretaris, merangkap anggota;
4. d.bendahara, merangkap anggota;
5. e.beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Penentuan susunan dan kedudukan dalam panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas :

a.menyusun teknis pengangkatan Perangkat Desa;
b.melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa;
c.melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon Perangkat Desa;
d.menetapkan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
e.menetapkan besarnya biaya proses pengangkatan perangkat Desa;
f.melaksanakan ujian penyaringan;
g.membuat Berita Acara dan melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa Kepada Kepala Desa;

Pasal 9

(1)Dalam hal terdapat anggota Panitia Pengangkatan yang mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa, keanggotaannya digantikan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2)Penggantian anggota Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Syarat untuk menjadi Perangkat Desa ialah warga desa setempat yang memenuhi persyaratan:

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 6
b.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
e.terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
f.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
g.berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
h.Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi atau narkotika dan psikotropika
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…