DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD, PEMILIHAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU, MASA KEANGGOTAAN BPD, PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD, PIMPINAN BPD, MEKANISME MUSYAWARAH BPD, PERATURAN TATA TERTIB BPD

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidarjo. 3
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksankan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Pemilihan Anggota BPD adalah proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
9.Panitia Pemilihan Anggota BPD adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang bertugas untuk melakukan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
10.Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN,

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai Pelaksana fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 4

Pasal 4

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPD mempunyai wewenang:

a.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
b.membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
c.mengusulkan pengesahan dan pemberhentian Kepala Desa;
d.meminta laporan tahunan Kepala Desa atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
f.menyusun tata tertib BPD.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 5

(1)BPD berhak :
1. a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2)Anggota BPD berhak :
1. a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. b.mengajukan pertanyaan;
3. c.menyampaikan usul dan/atau pendapat
4. d.memilih dan dipilih; dan
5. e.mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 6

(1)Kewajiban Anggota BPD:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.mempertahankan dan memelihara hukum nasional;
3. c.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. d.menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
5. e.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
6. f.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; 5
7. g.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
8. h.menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
(2)Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun, melalui pertemuan atau musyawarah.

Pasal 7

(1)Anggota BPD dilarang:
1. a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
2. b.melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. c.melakukan perbuatan yang melanggar etika, adat istiadat yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;
4. d.menyalahgunakan wewenang;
5. e.melanggar sumpah/ janji jabatan;
6. f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Desa, Perangkat Desa dan pimpinan atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
7. g.sebagai pelaksana proyek Desa;
8. h.menjadi pengurus partai politik; dan/atau
9. i.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
(2)Apabila Anggota BPD melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran tertulis.
(3)Apabila Anggota BPD tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
(4)Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 8

(1)Pengisian Keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis, bebas, terbuka, jujur, dan adil, melalui: 6
1. a.proses pemilihan secara langsung ditingkat Rukun Warga; atau
2. b.musyawarah perwakilan.
(2)Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keterwakilan perempuan.

Pasal 9

Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Anggota BPD akan berakhirnya masa jabatan Anggota BPD secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 10

(1)Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

(1)Panitia Pengisian Keanggotaan BPD bersifat mandiri dan tidak memihak.
(2)Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, dan/atau masyarakat lainnya.
(3)Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dari unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk desa yang bersangkutan;
2. b.berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
3. c.berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…