DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Ketentuan Umum , Dasar Pendirian, Nama dan Tempat Kedudukan , Maksud dan Tujuan , Kegiatan Usaha , Jangka Waktu Berdiri , Modal , Ketentuan Peralihan , Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda) sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang- undangan dan perlu diganti;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta untuk meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo guna memajukan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
11.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DELTA ARTHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha yang selanjutnya disebut PT BPR Delta Artha (Perseroda), adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usahanya di bidang perbankan dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ PT BPR Delta Artha (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/ atau anggaran dasar.
8.Komisaris adalah organ PT BPR Delta Artha (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9.Direksi adalah organ PT BPR Delta Artha (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Delta Artha (Perseroda) untuk kepentingan PT BPR Delta Artha (Perseroda), sesuai dengan maksud dan tujuan PT BPR Delta Artha (Perseroda) serta mewakili PT BPR Delta Artha (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT BPR Delta Artha (Perseroda).

BAB II

DASAR PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Tingkat II Sidoarjo dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda), diubah nomenklaturnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha atau disebut PT BPR Delta Artha (Perseroda).

Pasal 3

(1)PT BPR Delta Artha (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah, dan dapat membuka kantor cabang, kantor kas atau kantor lainnya yang ditetapkan pada Rencana Bisnis sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(2)Pendirian dan/ atau pembukaan kantor cabang, kantor kas atau kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar dan selanjutnya dimintakan izin kepada Otoritas Jasa keuangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pendirian PT BPR Delta Artha (Perseroda) dimaksudkan untuk:

a.mengusahakan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya berdasarkan prinsip pengelolan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
b.mengembangkan dan menggali potensi usaha yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan
c.meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 5

Pendirian PT BPR Delta Artha (Perseroda) bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa perbankan yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba dan/ atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PT BPR Delta Artha (Perseroda) melakukan kegiatan usaha:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau m.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
(2)Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT BPR Delta Artha (Perseroda) juga dapat:
1. a.menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
4. d.membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT BPR Delta Artha (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang selanjutnya wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar PT BPR Delta Artha (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.138.000.000.000,- (seratus tiga puluh delapan miliar rupiah).
(3)Modal dasar PT BPR Delta Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimiliki paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) oleh Pemerintah Daerah.
(4)Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemenuhan jumlah modal yang telah disetor oleh:
1. a.Pemerintah Daerah sebesar Rp.32.775.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
2. b.Pihak Lain, sebesar Rp. 1.725.000.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
(5)Saham pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak sebesar 5% (lima persen).
(6)Ketentuan mengenai perubahan modal dasar PT BPR Delta Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah terhadap PT BPR Delta Artha (Perseroda) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penambahan modal guna:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Organ, hak, kewajiban, serta segala bentuk perikatan yang berkaitan dengan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (perseroda) yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dimaknai sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha (perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Direksi melaksanakan pengurusan penyesuaian perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Delta Artha (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlangsung, PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda) tetap beroperasi menggunakan nama, kop dan stemple sesuai dengan perijinan yang dimiliki, sampai dengan diperolehnya perijinan usaha dengan nama yang baru serta disahkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Instansi yang berwenang.
(4)Komisaris dan Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda) yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.
(5)Segala bentuk peraturan, keputusan, perjanjian, kerjasama dan/ atau segala sesuatu yang mengatasnamakan atau menggunakan nama PT Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Perseroda) tetap berlaku selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibaca dan dimaknai sebagai PT BPR Delta Artha (Perseroda).

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…