DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan pelatihan kerja dan pelayanan produktivitas. pengaturan meliputi antara lain: ketetntuan umum, asas dan tujuan, pelayanan ketenagakerjaan, prinsip pelatihan kerja dan produktivitas, penyelenggaraan pelatihan kerja, pemagangan, kelembagaan pelatihan, sertifikasi, kerjasama, sistem informasi pelatihan kerja, pelayanan produktifitas, peran pemerintah daerah, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di daerahnya sesuai dengan tugas dan wewenang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Pelayanan Produktivitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
4.Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201); 2
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Setifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
12.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
13.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Naional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas;
16.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 339);
17.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 340); 3
18.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
19.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
22.PeraturanMenteriKetenagakerjaanNomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSIDOARJO dan BUPATISIDOARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PELAYANAN PRODUKTIVITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
6.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
7.Swasta adalah orang dan/atau badan hukum yang bergerak dalam dunia usaha dan dunia industri.
8.Masyarakat adalah seluruh warga Kabupaten Sidoarjo yang memiliki bukti kependudukan dan tercatat pada kantor catatan sipil.
9.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10.Pencari kerja adalah seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. 4
11.Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
12.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13.Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
14.Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu sesuai dengan kwalifikasinya.
15.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
16.Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
17.Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
18.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berlaku.
19.Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
20.Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan, yang dapat diterapkan dengan mendapatkan registrasi dari Menteri.
21.Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. 5
22.Sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
23.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
24.Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
25.Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
26.Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instasi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
27.Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut Lembaga Akreditasi (LA-LPK) adalah lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi untuk mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
28.Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
29.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolah menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan, serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang memerlukan.
30.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
31.Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.
32.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas berasaskan :

a.asas kejelasan tujuan;
b.asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6
c.asas keterbukaan;
d.asas persamaan; dan
e.asas efisiensi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas bertujuan :

a.meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
b.meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi;
c.mengurangi jumlah pengangguran;
d.mengintegrasikan program-program pelatihan daerah ke dalam pelatihan kerja berbasis kompetensi;
e.mendorong peran serta dan kerja sama para pihak dalam penanganan pelatihan kerja dan produktivitas daerah, dan;
f.mengintegrasikan informasi pelatihan dan pasar kerja.

BAB ILI

PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Pelayanan ketenagakerjaan meliputi :

a.pembinaan, pengembangan dan perluasan ketenagakerjaan;
b.pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
c.pelayanan administratif.

Pasal 5

Pembinaan, pengembangan dan perluasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

a.pembinaan, pelatihan, pemagangan dan produktifitas tenaga kerja;
b.pembinaan, penempatan dan perluasan lapangan kerja;
c.pembinaan hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan jaminan sosial;
d.pembinaan dan pengembangan organisasi pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit ;
e.pembinaan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; dan
f.pembinaan fasilitas kesejahteraan.

Pasal 6

Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

a.pengawasan norma ketenagakerjaan;
b.pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
c.penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan;

Pasal 7

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

a.pelayanan pemberian AK1 (Kartu Kuning) terhadap pencari kerja ;
b.pelayanan pelatihan terhadap pencari kerja;
c.pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
d.pelayanan penanganan terhadap mogok kerja;
e.pelayanan penciptaan lapangan kerja sektor informal ;
f.pelayanan bursa kerja terpadu ; 7
g.pelayanan pemberian rekomendasi terhadap pengguna tenaga asing;
h.pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan;
i.pelayanan pencatatan kecelakaan kerja;
j.pelayanan pencatatan organisasi pekerja buruh dan organisasi pengusaha;
k.pelayanan pencatatan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit;
l.pelayanan pelaporan pelaksanaan pemagangan;
m.pelayanan pemberian rekomendasipemberian pasporterhadap CTKI-LN;
n.Pelayanan Perizinan, yang meliputi :
1. 1.izin pendirian lembaga pelatihan kerja;
2. 2.izin pemakaian ketel uap, Ketel Listrik, Bejana Uap, pengering uap;
3. 3.izin penampungan calon tenaga kerja indonesia.
o.pelayanan rekomendasi yaitu rekomendasi BLK-LN;
p.pelayanan pengesahan I pendaftaran usaha I kegiatan meliputi:
1. 1.pengesahan peraturan perusahaan;
2. 2.pengesahan sertifikat pelatihan;
3. 3.pengesahan gambar peralatan K 3;
4. 4.pengesahan pemakaian instalasi dan peralatan K3;
5. 5.pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB);
6. 6.pendaftaran wajib lapor kesejahteraan pekerja (WLKP);
7. 7.pendaftaran UP3.
q.Pelayanan Pemeriksaan dan Pengujian terhadap usaha I kegiatan

BAB IV

PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 8

(1)Prinsip dasar pelatihan kerja adalah:
1. a.berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
2. b.berbasis pada kompetensi kerja;
3. c.tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah,dan masyarakat;
4. d.bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
5. e.diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.
(2)Prinsip dasar produktivitas:
1. a.berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
2. b.harmonisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; dan
3. c.keseimbangan bagi hasil peningkatan produktivitas terhadap kesinambungan usaha dan kesejahteraan pekerja dan atau masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Pasal 9

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.analisis kebutuhan pelatihan kerja;
b.penyusunan program pelatihan kerja; 8
c.penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan kerja;
d.penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
e.rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan kerja; dan
f.pelaksanaan pelatihan kerja.

Pasal 10

(1)Analisis kebutuhan pelatihan kerja meliputi:
1. a.analisis informasi pasar kerja daerah;
2. b.analisis jabatan;
3. c.analisis kompetensi; dan
4. d.analisis lembaga pelatihan kerja dan produktivitas.
(2)Pemerintah Daerah membentuk Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan, yang keanggotaannya dapat terdiri dari :
1. a.perangkat daerah;
2. b.asosiasi industri;
3. c.industri;
4. d.pakar pelatihan dan kompetensi kerja;
5. e.perguruan tinggi, dan
6. f.pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan.
(3)Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Perangkat Daerah yang membidangi.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…