DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Perda Ini adalah : I. Ketentuan Umum II. ASAS DAN TUJUAN III. HAK DAN KEWAJIBAN IV. PERIZINAN USAHA RUMAH KOS V. PERAN SERTA MASYARAKAT VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN VII. LARANGAN VIII. SANKSI ADMINISTRAITF IX. KETENTUAN PERALIHAN X. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan pekerja dan pelajar pendatang yang menggunakan jasa usaha rumah kos di Kabupaten Sidoarjo, dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial, kultur masyarakat setempat dan tertib administrasi kependudukan;
c.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berwenang melakukan pengaturan dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman serta dalam urusan pemerintahan bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 Nomor 1 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOS. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Rumah kos adalah rumah atau kamar yang disewakan kepada penyewa sebagai tempat tinggal sementara.
5.Penyelenggaraan rumah kos adalah segala kegiatan usaha dalam penyediaan rumah kos dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penyewa.
6.Pengusaha rumah kos adalah orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha rumah kos.
7.Penyewa adalah orang yang menyewa rumah kos dan diberi hak pemanfaatan rumah kos untuk ditempati sementara sebagai tempat tinggal.
8.Penanggungjawab rumah kos adalah pemilik usaha rumah kos atau orang yang ditunjuk oleh pemilik usaha rumah kos untuk bertanggung jawab atas pengelolaan usaha rumah kos.
9.Izin penyelenggaraan rumah kos adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk kegiatan penyelenggaraan rumah kos.
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan rumah kos dilaksanakan berdasar pada asas:

a.Kekeluargaan;
b.Kemanfaatan;
c.Kesusilaan;
d.Keseimbangan;
e.Ketentraman; dan
f.Ketertiban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan rumah kos adalah:

a.menjaga ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
b.melakukan pengendalian, monitoring dan penertiban kependudukan;
c.menciptakan keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
d.menjamin tercapainya tujuan pendatang dalam menuntut pendidikan dan/atau mencari pekerjaan; dan
e.mencegah dan mengatasi permasalahan sosial yang muncul karena interaksi sosial antar kultur. 4

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan rumah kos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan rumah kos berhak memperoleh Izin Usaha Rumah Kos.

Pasal 5

Pengusaha rumah kos memiliki hak:

a.menyelenggarakan usaha rumah kos yang sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan;
b.mendapatkan penghasilan dari usaha rumah kos;
c.menetapkan besarnya tarif usaha rumah kos; dan
d.memberikan arahan, bimbingan dan teguran untuk terlaksananya tata tertib bagi para penghuni kos dan ketertiban masyarakat.

Pasal 6

Penyewa rumah kos memiliki hak:

a.mendapatkan ruang dan fasilitas lainnya yang disediakan dan disepakati diantara kedua belah pihak;
b.mengajukan keberatan dan/atau teguran kepada pengusaha rumah kos apabila ruang dan fasilitas lain yang disediakan dan disepakati sebagai fasilitas para penyewa tidak sesuai dengan yang telah disepakati; dan
c.menggunakan hak untuk menempati rumah kos sampai batas waktu yang telah disepakati.

Pasal 7

(1)Setiap pengusaha rumah kos wajib:
1. a.membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel dirumah kos dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni kos maupun tamu serta memberlakukan tata tertib tersebut;
2. b.memberikan pengarahan kepada penyewa rumah kos untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat;
3. c.bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan, keamanan dan kesehatan lingkungan di sekitar rumah kos;
4. d.menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi penghuni rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak menempati rumah kos;
5. e.melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kelurahan atau Kepala Desa melalui ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat mengenai jumlah penyewa rumah kos beserta identitas penyewa rumah kos yang sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan;
6. f.memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama rumah kos dan jumlah kamar dengan mencantumkan izin Bupati.
7. g.menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu yang terpisah dari kamar penghuni, MCK, tempat parkir;
8. h.menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ketempat penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah; 5
9. i.melaporkan kepada ketua Rukun Tetangga (RT) apabila menerima tamu yang menginap minimal 1 x 24 jam;
10. j.melaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari apabila terjadi perubahan data penyewa rumah kos kepada kepala Kelurahan atau Kepala Desa melalui ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;
11. k.mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(2)Bagi pengusaha rumah kos yang tidak tinggal serumah di rumah kos atau bertempat tinggal di luar kelurahan/desa lokasi rumah kos wajib menunjuk orang yang diberi tanggung jawab atas rumah kos.
(3)Penanggung jawab rumah kos sebagaimana dimaksud ayat (3) harus bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di kelurahan/ desa setempat.
(4)Pengusaha rumah kos atau penanggung jawab rumah kos wajib melapor kepada ketua Rukun Tetangga.

Pasal 8

Setiap penyewa rumah kos wajib:

a.memberikan data diri kepada pengusaha rumah kos;
b.mentaati ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan;
c.menaati segala tata tertib yang dibuat pengusaha rumah kos;
d.ikut serta mencegah kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dilingkungan sekitar;
e.berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar;
f.mencegah tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
g.memberitahukan sebelumnya kepada pengusaha rumah kos apabila penyewa rumah kos hendak pindah dari rumah kos; dan
h.menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

BAB IV

PERIZINAN USAHA RUMAH KOS

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan usaha yang memiliki minimal 10 (sepuluh) kamar kos wajib mengajukan permohonan izin usaha rumah kos kepada Bupati.
(2)Pengajuan permohonan izin usaha rumah kos sebagai dimaksud ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
(3)Pengajuan permohonan izin usaha rumah kos tidak dikenakan biaya perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Izin usaha rumah kos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin penyelengaraan rumah kos diatur dalam Peraturan Bupati. 6

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…