DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

KLA bertujuan untuk: a. meningkatkan komitmen pemerintah daearah, masyarakat, media masa dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan dibidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip pengembangan KLA dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: a. tata pemerintahan yang baik, b. non-diskriminasi,; c. kepentingan terbaik bagi anak, d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangananak, dan e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 2
5.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5332); 3
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1828, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
16.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
17.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
18.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
19.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
21.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
22.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
23.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
24.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
25.Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah KabupatenSidoarjoTahun 2008 Nomor 1 Seri C, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 58); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8.Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administrative, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
9.Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
12.Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara labgsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. 5

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

KLA bertujuan untuk:

a.meningkatkan komitmen pemerintah daearah, masyarakat, media masa dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan dibidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3

Prinsip-prinsip pengembangan KLA dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:

a.tata pemerintahan yang baik,
b.non-diskriminasi,;
c.kepentingan terbaik bagi anak,
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangananak, dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 4

(1)Arah kebijakan pengembangan KLA dilakukan secara terpadu menyeluruh dan berkesinambungan sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Arah kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. b.mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. c.menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. d.memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
5. e.mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
6. f.memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 5

Perwujudan Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

a.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
b.Peningkatan peran :
1. 1.Orang perorang;
2. 2.Lembaga perlindungan anak; 6
3. 3.Lembaga kesejahteraan sosial;
4. 4.Organisasi kemasyarakatan;
5. 5.Lembaga pendidikan;
6. 6.Media massa;
7. 7.Dunia usaha; dan
8. 8.Anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
c.Peningkatan sarana dan prasana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Tahapan pengembangan KLA meliputi:

a.perencanaan;
b.pra-KLA;
c.pelaksanaan KLA;
d.evaluasi KLA; dan
e.penetapan Peringkat KLA.

Pasal 7

Tahap perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a.Deklarasi KLA;
b.Pembentukan Gugus Tugas KLA;
c.Profil KLA.

Pasal 8

(1)Tahap Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. a.Penilaian mandiri KLA;
2. b.Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA.
(2)Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat kegiatan terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:
1. a.mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
2. b.memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
3. c.memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
4. d.memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.
(3)Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
1. a.Penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
2. b.Integrase dan Sinergi program dan kegiatan lintas perangkat daerah; dan
3. c.Pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA. 7

Pasal 9

(1)Tahap Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan mendasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
(2)Dalam Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
1. a.mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
2. b.memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
3. c.mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
4. d.mengantisipasi permasalahan yang timbul.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.pengamatan;
2. b.pengidentifikasian; dan
3. c.pencatatan.
(4)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

Tahap Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara berkala oleh Bupati setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan untuk:

a.mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
b.melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil Langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

Pasal 11

(1)Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
(2)Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
(3)Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
(4)Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
2. b.melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
(5)Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (5) diatur dengan peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…