DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. potensi dan pengumpulan; b. peran pemerintah daerah; c. Fasilitasi Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya; d. peran serta masyarakat; e. pendanaan; dan f. pelaporan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peran fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan mewujudkan optimalisasi perolehan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dan membantu mewujudkan manfaat dan pendayagunaan perolehan tersebut sesuai peruntukannya, tepat sasaran dan akuntabel;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, sudah tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, SERTA SEDEKAH SERTA DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usahan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
7.Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8.Dana Sosial Keagamaan lainnya adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta Amanah, atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan, serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
9.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut BAZNAS kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di wilayah Daerah.
10.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.
11.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk membantu pengumpulan zakat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan fasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya adalah:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
b.meningkatkan manfaat Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
c.meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.potensi dan pengumpulan;
b.peran pemerintah daerah;
c.Fasilitasi Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
d.peran serta masyarakat;
e.pendanaan; dan
f.pelaporan dan evaluasi.

BAB III

POTENSI DAN PENGUMPULAN

Pasal 4

Potensi Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya meliputi Pemberi Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang berasal dari:

a.Perangkat Daerah;
b.Badan Usaha Milik Daerah;
c.kantor instansi vertikal;
d.perusahaan swasta skala kabupaten;
e.masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
f.sekolah /madrasah dan lembaga pendidikan lain;
g.kecamatan; dan
h.desa/kelurahan;

Pasal 5

(1)BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Daerah.
(2)Untuk membantu pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Daerah oleh BAZNAS Kabupaten, masyarakat dapat membentuk LAZ.
(3)Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
(4)Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten pada:
1. a.kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten;
2. b.kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
3. c.badan usaha milik daerah kabupaten;
4. d.perusahaan swasta skala kabupaten;
5. e.masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
6. f.sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
7. g.kecamatan; dan
8. h.desa/kelurahan.
(5)Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berperan aktif dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai kewenangnnya.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada BAZNAS Kabupaten terhadap pelaksanaan pengumpulan, dan pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
(2)Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa dukungan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah, sesuai kewenangannya.
(3)Selain pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah juga dapat memberikan fasilitasi berupa dukungan Kepada BAZNAS Kabupaten terhadap pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat, yang berupa:
1. a.dukungan pendanaan guna mendukung operasional kegiatan BAZNAS Kabupaten atau LAZ sesuai kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.dukungan dalam rangka optimalisasi penggalian potensi Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di daerah, baik melalui kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat maupun dengan pengintegrasian data pada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan;
3. c.dukungan data kondisi sosial dan kemiskinan, pendidikan, kesehatan melalui integrasi data dari masing-masing perangkat daerah yang membidangi;
4. d.dukungan edukasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pehaman dan kesadaran masyarakat terkait pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
5. e.dukungan lainnya dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.
(4)Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk edukasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis kepada petugas LAZ di daerah dan bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten.
(5)Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten atau LAZ di daerah.

BAB V

FASILITASI PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH SERTA DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

Pasal 8

(1)Fasilitasi Pelaksanaan Pengumpulan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat
(1)dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna memaksimalkan perolehan dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyusunan kebijakan pengumpulan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Fasilitasi Pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pengintegrasian data guna menunjang pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.
(2)Fasilitasi pengintegrasian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan masyarakat melalui indentifikasi data masyarakat dengan berkoordinasi pada Perangkat Daerah teknis terhadap data kondisi sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
(3)Data hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan prioritas pendistribusian Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara fasilitasi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…