DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat, serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2.Bupati adalah Bupati Sidoarjo
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari Wilayah Kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah nasional, Rencana Tata Ruang pulau/kepulauan, Rencana Tata Ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
16.Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek dari tujuan.
17.Strategi pembangunan adalah langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18.Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
19.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan :
1. a.Visi dan Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
2. b.Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
1. a.RPJMD Provinsi Jawa Timur; dan
2. b.RTRW;
(3)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
(4)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan :
1. a.Teknokratik;
2. b.Partisipatif;
3. c.Politis;
4. d.atas-bawah dan bawah-atas;
5. e.holistik-tematik;
6. f.integratif; dan
7. g.spasial.

Pasal 3

(1)Penetapan RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyusunan Renstra-PD, RKPD, Renja-PD, dan perencanaan penganggaran.
(2)Penetapan RPJMD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD meliputi:
1. a.Bab I : Pendahuluan;
2. b.Bab II : Gambaran Umum Daerah;
3. c.Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. e.Bab V : Penutup
(2)Isi beserta uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.terjadinya bencana alam;
2. b.terjadinya goncangan politik;
3. c.terjadinya krisis ekonomi;
4. d.terjadinya konflik sosial;
5. e.terjadinya gangguan keamanan;
6. f.terjadinya pemekaran daerah; atau
7. g.terjadinya perubahan kebijakan nasional.
(3)Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target kinerja tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4)Penyusunan perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.
(3)Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah beserta peraturan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dinyatakan tetap berlaku dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam RPJMD ini.
(2)Penyesuaian terhadap dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan paling lambat pada penyusunan RKPD Tahun 2026.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI SIDOARJO, ttd SUBANDI Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, ttd FENNY APRIDAWATI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 153-2/2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan RPJMD ini sebagai penjabaran dari visi, program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikator indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman RPJPD, RPJM Nasional, dan RTRW dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra-PD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen penyusunan dokumen penganggaran dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…