DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai pencegahan dan penangulangan HIV-AIDS. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, asas maksud dan tujuan, promosi, pencegahan, konseling dan tes sukarela rahasia, perwatan dan dukungan, tangguung jawab, larangan, pelatihan , penyuluhan, pendampingan dan pencegahan, peran serta masyarakat, pembiayaan, pengawasan, sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/perawatan, dukungan serta penghargaan terhadap hak pribadi orang dengan HIV-AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17.Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan TES HIV;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 4 Tahun 2004 Seri E.); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. 4
6.Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
7.Acquired Immuno Deficiency Syndrome selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.
8.Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS adalah berbagai kegiatan yang terpadu dan berkesinambungan untuk mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS di Kabupaten Sidoarjo secara optimal.
9.Populasi rawan risiko adalah populasi yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV-AIDS yaitu penjaja seks, pelanggan penjaja seks, pasangan tetap dari penjaja seks, populasi lain dari pria berhubungan seks dengan pria, warga binaan pemasyarakatan, anak jalanan, pengguna napza suntik yang tidak menggunakan jarum suntik steril.
10.Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seksual.
11.Sektor terkait adalah instansi, lembaga swadaya masyarakat, Konseling Dukungan Sebaya (KDS), lembaga donor, organisasi profesi, organisasi keagamaan, Badan Narkotika, TNI/Polri dan organisasi masyarakat peduli HIV-AIDS yang merupakan mitra kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
12.Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga Non Pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang penanggulangan pencegahan HIV-AIDS dan merupakan mitra kerja Dinas Kabupaten Sidoarjo.
13.Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki kewenangan dan pengakuan untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14.Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus HIV.
15.Penanggulangan adalah upaya-upaya agar kasus HIV dan AIDS tidak meluas di masyarakat.
16.Pengaman adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin baik laki-laki maupun wanita pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
17.Stigma adalah penilaian terhadap seseorang atau kelompok dengan moral yang buruk.
18.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung berdasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 5 keyakinan politik, yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam hidup baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
19.Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan penderita HIV-AIDS maupun dari keluarga dan pihak lain untuk memberi dukungan pada orang dengan penderita HIV-AIDS dengan lebih baik lagi.
20.ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
21.OHIDA (Orang Hidup dengan Penderita AIDS), umumnya anggota keluarga.
22.Penjaja seks adalah seorang laki-laki, perempuan atau waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapat imbalan.
23.Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
24.Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecendrungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS.
25.Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap HIV, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
26.Obat anti infeksi penyerta (infeksi penyerta) adalah obat-obatan yang diberikan untuk infeksi penyerta yang muncul pada diri ODHA.
27.Konseling dan Test HIV adalah gabungan 2 (dua) kegiatan yaitu konseling dan tes HIV sukarela ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih baik bagi klien maupun bagi pemberi pelayanan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

a.berpihak kepada masyarakat;
b.kesetaraan;
c.bertindak cepat dan akurat;
d.pemberdayaan;
e.kerja sama lintas sektor;
f.peka budaya ; dan
g.akuntabilitas. 6

Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS dimaksudkan untuk mengurangi penularan HIV dan meningkatkan kualitas hidup ODHA, serta menekan penyalahgunaan NAPZA suntik.

Pasal 4

Tujuan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS adalah melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV melalui Program sebagai berikut :

a.menyebarluaskan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan menitik beratkan pencegahan pada populasi berisiko;
b.melakukan pendidikan perubahan perilaku dari berisiko tinggi tertular HIV menjadi perilaku sehat,
c.meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
d.menyediakan pelayanan Konseling dan Test HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan; dan
e.menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi pemerintah terkait, LSM, lembaga donor, Badan Narkotika, TNI/POLRI dan organisasi profesi, keagamaan serta masyarakat peduli AIDS secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan respon terhadap penularan dan penyebaran HIV-AIDS.

BAB III

PENANGGULANGAN HIV-AIDS

Pasal 5

Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas :

a.promosi kesehatan;
b.pencegahan penularan HIV;
c.pemeriksaan diagnosis HIV;
d.pengobatan, perawatan dan dukungan; dan
e.rehabilitasi.

Pasal 6

(1)Promosi dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
(2)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
2. b.upaya perubahan sikap dan perilaku.
(3)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sektor usaha. 7
(4)Ketentuan lebih lanjut terkait Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
(2)komprehensif dan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan pencegahan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang mencakup semua bentuk layanan HIV dan IMS, seperti:
1. a.KIE pengetahuan komprehensif, promosi penggunaan pengaman, pengendalian faktor risiko, layanan Konseling dan Tes HIV;
2. b.Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan;
3. c.Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak;
4. d.Pengurangan Dampak Buruk NAPZA;
5. e.layanan IMS;
6. f.pencegahan penularan melalui darah donor dan produk darah lainnya; dan
7. g.monitoring dan evaluasi serta surveilan epidemiologi di Puskesmas Rujukan dan Non‐Rujukan termasuk fasilitas kesehatan lainnya dan Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Sidoarjo.
(3)Pencegahan partisipatif dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian layanan pencegahan HIV dan IMS secara paripurna, yaitu:
1. a.sejak dari rumah atau komunitas, ke fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit dan kembali ke rumah atau komunitas; dan
2. b.selama perjalanan infeksi HIV (semenjak belum terinfeksi sampai stadium terminal).
(4)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan seluruh pihak terkait, antara lain :
1. a.pemerintah daerah;
2. b.swasta; dan
3. c.masyarakat.

Pasal 8

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan dengan memakai Pengaman. 8

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…