DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN BAB III FASILITASI PEMERINTAH DAERAH BAB IV ANTISIPASI DINI BAB V PENCEGAHAN BAB VI PENANGANAN BAB VII REHABILITASI BAB VIII TIM TERPADU BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X PENGHARGAAN BAB XI PELAPORAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII PENDANAAN BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, diperlukan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, da Korban Penyalahgunaan Narkotika;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penangulangan Penyalahgunaan Narkoba (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 77); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
6.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara.
7.Tim Terpadu Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat Tim Terpadu adalah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
8.Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
9.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
11.Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
12.Fasilitasi adalah dukungan pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba meliputi alokasi dukungan anggaran, kampanye anti narkoba dan pendirian tempat rehabilitasi medis dan sosial bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga terkait.
13.Pencegahan adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkoba.
14.Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkoba melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan. 4
15.Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
16.Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantunganpada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
17.Penyalahguna Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
18.Korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.
19.Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.
20.Satuan pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
21.Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
22.Penyelenggaraan rumah kos adalah segala kegiatan usaha dalam penyediaan rumah kos dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
23.Tempat usaha adalah hotel, tempat hiburan, cafe, restoran dan sejenisnya.
24.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejanisnya.
25.Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26.Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
27.Relawan adalah orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tangungjawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang intensif dalam bidang tertentu dalam bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
28.Penggiat adalah orang dan sebagainya yang membangkitkan kegiatan, semangat, kegairahan dalam usaha pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.
29.Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.
30.Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, dan masyarakat. 5

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba diselenggarakan dengan berasaskan:

a.keadilan;
b.pengayoman;
c.kemanusiaan;
d.ketertiban;
e.perlindungan;
f.keamanan;
g.kemitraan;
h.kepastian hukum; dan
i.kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:

a.untuk mengatur berbagai upaya Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
c.mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam berbagai upaya pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba; dan
d.memudahkan koordinasi antar OPD dan instansi terkait dalam upaya Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

BAB III

FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati melakukan fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kabupaten.
(2)Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala OPD yang terkait, dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang dikoordinasikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
(3)Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba antara lain:
1. a.antisipasi dini; 6
2. b.pencegahan;
3. c.penanganan;
4. d.rehabilitasi;
5. e.pendanaan;
6. f.partisipasi Masyarakat.

Pasal 6

Dukungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 7

(1)Antisipasi dini dilakukan dalam rangkamencegah seseorang mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba sejak dini di lingkungan instansi pemerintah daerah, keluarga, satuan pendidikan, pondok pesantren, panti asuhan,tempat usaha, hotel, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya.
(2)Upaya antisipasi dini dalam pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dilakukan melalui:
1. a.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, pondok pesantren, badan usaha, tempat usaha, hotel, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
2. b.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
3. c.meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel dan/atau di tempat hiburan yang dikelolanya;
4. d.melakukan tes urine secara berkala dan berkesinambungan kepada PNS dilingkungan pemerintah daerah dan karyawan BUMD, Tempat Usaha, Hotel, dan tempat hiburan;
5. e.pemberian edukasi sejak dini kepada anak dan pelajar/santri tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pondok pesantren dan lembaga pendidikan; dan
6. f.menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan antisipasi dini, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Komunitas Intelijen Daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, swasta, sukarelawan, perorangan dan/atau badan hukum.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pencegahan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 7
(2)Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
2. b.meningkatkan peran keluarga;
3. c.pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba di lingkungan keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, pondok pesantren dan panti asuhan;
4. d.peningkatan peran aktif masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
5. e.meningkatkan koordinasi lintas lembaga/instansi;
6. f.memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkoba; dan
7. g.pemeriksaan Narkoba secara periodik.

Pasal 10

Jenis pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi:

a.pencegahan primer;
b.pencegahan sekunder; dan
c.pencegahan tersier.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…