DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 April 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Asas, sasaran dan ruang lingkup; 3. Tujuan, kebijakan dan strategi; 4. Rencana Pola Ruang; 5. Rencana Jaringan prasarana; 6. Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; 7. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; 8. Peraturan Zonasi; 9. Perizinan; 10. Insentif dan disinsentif; 11. Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat; 12. Sanksi Administratif; 13. Ketentuan lain-lain; 14. Ketentuan peralihan; 15. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019 – 2039; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
16.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
17.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
18.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
20.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
22.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
23.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
24.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 4
27.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 6
45.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
47.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
51.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
53.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
54.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
55.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 7
56.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
57.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
58.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
59.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/ PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
60.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
61.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
62.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/ PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
63.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
64.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/ PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;
65.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/ 03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
66.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
67.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M- IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M- IND/PER/10/2014; 8
68.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
69.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
70.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/ M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
71.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
72.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015;
73.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
74.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
75.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
76.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
77.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Perundang- Undangan;
78.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
79.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 9
80.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
81.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/ PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
82.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/ PER/9/2014;
83.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/ PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
84.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
85.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017;
86.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M- IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
87.Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada SUTT, SUTET dan SUTTAS untuk penyaluran tenaga listrik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2019;
88.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
89.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
90.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
91.Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
92.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; 10
93.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
94.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
95.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
96.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
97.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN BUDURAN TAHUN 2019 – 2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo.
4.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 11
6.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
10.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16.Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
17.Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
18.Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
19.Sub Blok adalah pembagian fisik dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.
20.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21.Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan. 12
22.Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23.Zona Perlindungan Setempat/PS adalah peruntukan tanah yang merupakan bagan dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai, sempadan pantai dan sempadan waduk.
24.Zona Ruang Terbuka Hijau/RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
25.Taman Kota/RTH-1 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.
26.Hutan Kota/RTH-1 adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27.Jalur Hijau/RTH-2 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) maupun dalam Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA).
28.Sabuk Hijau (green belt)/RTH-4 adalah Ruang Terbuka Hijau yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling menganggu.
29.Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya/SC adalah peruntukan tanah yang merupakan bagan dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
30.Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
31.Zona Perumahan/R adalah zona peruntukkan tanah yang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
32.Rumah Kepadatan Tinggi/R-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
33.Rumah Kepadatan Sedang/R-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
34.Rumah Kepadatan Rendah/R-4 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 13
35.Zona Perdagangan dan Jasa/K adalah peruntukkan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan jual beli yang bersifat komersial, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
36.Zona Perdagangan dan Jasa Tunggal/K-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertikal.
37.Zona Perdagangan dan Jasa Deret/K-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret.
38.Zona Perkantoran/KT adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan, fasilitas umum, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.
39.Perkantoran Pemerintah/KT-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
40.Zona Industri/I adalah peruntukan tanah yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
41.Sub Zona Industri Kimia Dasar/I-1 adalah zona industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku serta memiliki proses kimia yang menghasilkan produk zat kimia dasar.
42.Sub Zona Industri Kecil/I-3 adalah zona industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana, biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga, seperti indutri roti, kompor minyak, makanan ringan, minyak goreng curah, dan lain-lain.
43.Sub Zona Aneka Industri/I-4 adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen.
44.Zona Sarana Pelayanan Umum/SPU adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan sekala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana kota.
45.Sarana Pelayanan Umum Pendidikan/SPU-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk Sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal dan dikembangkan secara horisontal maupun vertikal. 14
46.Sarana Pelayanan Umum Transportasi/SPU-2 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk manampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara dan perairan.
47.Sarana Pelayanan Umum Kesehatan/SPU-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pengembangang sarana kesehatan dengan hierarki dan sekala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembnagkan secara horisontal maupun vertikal.
48.Sarana Pelayanan Umum Olahraga/SPU-4 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana olah raga dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan herarki dan sekala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
49.Sarana Pelayanan Umum Peribadatan/SPU-6 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan herarki dan sekala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
50.Zona Peruntukan Lainnya/PL adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
51.Peruntukan Pariwisata /PL-3 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
52.Zona Peruntukan Khusus/KH adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus Militer, Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.
53.Sub Zona Pertahanan dan Keamanan/KH-1 merupakan peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan lain sebagainya.
54.Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
55.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
56.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 15
57.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
58.Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
59.Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
60.Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV.
61.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
62.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
63.Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
64.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
65.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
66.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
67.Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
68.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
69.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 16
70.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
71.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
72.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.

BAB II

ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Asas yang dipergunakan dalam penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Buduran meliputi asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan dan akuntabilitas.

Pasal 3

Sasaran dari RDTR dan Peraturan Zonasi BWP Buduran adalah sebagai berikut:

a.menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam BWP Buduran;
b.mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam BWP Buduran;
c.terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
d.mendorongnya investasi masyarakat di dalam BWP Buduran; dan
e.terkoordinasinya pembangunan kawasan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. 17

Pasal 4

(1)Lingkup Wilayah Perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan.
(2)Wilayah Perencanaan yaitu Perkotaan Buduran, meliputi :
1. a.Desa Entalsewu;
2. b.Desa Pagerwojo;
3. c.Desa Sidokerto;
4. d.Desa Buduran;
5. e.Desa Siwalanpanji;
6. f.Desa Sidomulyo;
7. g.Desa Prasung;
8. h.Desa Sawohan;
9. i.Desa Damarsi;
10. j.Desa Dukuhtengah;
11. k.Desa Banjarsari;
12. l.Desa Wadungasih;
13. m.Desa Banjarkemantren;
14. n.Desa Sukorejo; dan
15. o.Desa Sidokepung;
(3)Batas-Batas Administrasi BWP Buduran adalah sebagai berikut :
1. a.Sebelah utara : Kecamatan Gedangan
2. b.Sebelah selatan : Kecamatan Sidoarjo
3. c.Sebelah barat : Kecamatan Sukodono
4. d.Sebelah timur : Selat Madura
(4)Luas Wilayah BWP Buduran adalah 4.365,02 (empat ribu tiga ratus enam puluh lima koma nol dua) hektar.
(5)Materi yang dibahas dalam RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi :
1. a.Tujuan, Kebijakan dan Strategi;
2. b.Rencana Pola Ruang;
3. c.Rencana Jaringan Prasarana;
4. d.Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
5. e.Ketentuan Pemanfaatan Ruang;
6. f.Peraturan Zonasi;
7. g.Perizinan;
8. h.Insentif dan Disinsentif;
9. i.Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; dan
10. j.Sanksi Administratif.
(6)Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 18

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

(1)Tujuan Penataan Ruang BWP Buduran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a adalah mewujudkan BWP Buduran sebagai pengembangan zona perumahan dan industri yang ditunjang oleh zona perdagangan dan jasa.
(2)Prinsip Penataan Ruang BWP Buduran meliputi :
1. a.tersedianya sarana dan prasarana pendukung zona perumahan;
2. b.tersedianya sarana dan prasarana pendukung zona industri;
3. c.tersedianya sarana dan prasarana pendukung perdagangan dan jasa;
4. d.tersedianya aksesibilitas yang baik antar wilayah;
5. e.tersedianya sarana dan prasarana pendukung sub zona perikanan dan pariwisata; dan
6. f.tersedianya RTH yang memadai sebagai penciri wilayah BWP Buduran.

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Buduran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, ditetapkan kebijakan dan strategi RDTR dan Peraturan Zonasi.
(2)Kebijakan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.pengembangan kegiatan perumahan sebagai dampak perkembangan BWP Buduran;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana di sektor industri;
3. c.pengembangan sarana dan prasarana zona perdagangan dan jasa; dan
4. d.pengembangan RTH.

Pasal 7

Strategi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a.pengembangan kegiatan perumahan sebagai dampak perkembangan BWP Buduran khususnya dengan strategi sebagai berikut:
1. 1.menyediakan perumahan dari berbagai lapisan masyarakat;
2. 2.menyediakan perumahan beserta sarana dan prasarana bagi para penglaju;
3. 3.mengintegrasikan antar cluster atau kelompok perumahan; dan
4. 4.menata perkampungan padat agar terbentuk perkampungan yang baik dan teratur. 19
b.penyediaan sarana dan prasarana di sektor industri, sebagai berikut:
1. 1.mengendalikan dan membatasi pengembangan industri yang ada terutama pada jalur-jalur utama;
2. 2.meningkatkan akses antar zona industri menuju jalan arteri primer dan menuju jalan lingkar luar timur;
3. 3.memisahkan zona industri dengan zona lainnya melalui penyediaan ruang terbuka hijau; dan
4. 4.setiap zona industri dan pergudangan disertai dengan badan pengolahan limbah dan pencegah polusi.
c.pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, sebagai berikut:
1. 1.menyediakan pasar desa, ruko, dan pasar lingkungan;
2. 2.menyediakan ruang PKL pada kegiatan perdagangan formal;
3. 3.membatasi minimarket;
4. 4.menyediakan pasar pada permukiman baru; dan
5. 5.menyediakan ruko dan pertokoan terutama pada jalan utama.
d.pengembangan RTH, sebagai berikut :
1. 1.menyediakan RTH privat untuk setiap jenis peruntukkan minimum 10% dari luas kavling yang dilengkapi dengan sumur resapan;
2. 2.mengembangkan taman dan hutan kota;
3. 3.mengembangkan jalur hijau sepanjang jaringan jalan terutama pada jalur pejalan kaki dan sekitar zona industri; dan
4. 4.mengembangkan RTH makam.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Pasal 8

(1)Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi :
1. a.Rencana Pembagian Sub BWP dan Blok;
2. b.Zona Lindung meliputi :
  1. 1.Zona Perlindungan Setempat;
  2. 2.Zona Ruang Terbuka Hijau;
  3. 3.Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya.
3. c.Zona Budidaya meliputi :
  1. 1.Zona Perumahan;
  2. 2.Zona Perdagangan dan Jasa;
  3. 3.Zona Perkantoran;
  4. 4.Zona Industri;
  5. 5.Zona Sarana Pelayanan Umum;
  6. 6.Zona Peruntukan Lainnya; dan
  7. 7.Zona Peruntukkan Khusus.
(2)Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 20

Pasal 9

(1)Rencana Pembagian Sub BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.SBWP A terdiri dari sebagian Desa Banjarkemantren, Desa Sukorejo, Desa Sidokerto dan sebagian Desa Sidokepung;
2. b.SBWP B terdiri dari sebagian Desa Sidokepung, Desa Entalsewu, Desa Sidokerto, dan Desa Pagerwojo;
3. c.SBWP C terdiri dari sebagian Desa Wadungasih, sebagian Desa Sidomulyo, dan sebagian Desa Siwalanpanji; dan
4. d.SBWP D terdiri dari sebagian Desa Banjarsari, sebagian Desa Dukuh Tengah, sebagian Desa Damarsi, Desa Prasung, dan Desa Sawohan.
(2)Rencana Pembagian Blok dari masing-masing Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.SBWP A terdiri atas 6 (enam) blok yaitu Blok A.1; Blok A.2; Blok A.3; Blok A.4; Blok A.5 dan Blok A.6 dengan luas 423,39 (empat ratus dua puluh tiga koma tiga puluh sembilan) hektar;
2. b.SBWP B terdiri atas 5 (lima) blok yaitu Blok B.1; Blok B.2; Blok B.3; Blok B.4 dan Blok B.5 dengan luas 459,35 (empat ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh lima) hektar;
3. c.SBWP C terdiri atas 6 (enam) blok yaitu Blok C.1; Blok C.1; Blok C.3; Blok C.4; Blok C.5 dan Blok C.6 dengan luas 451,52 (empat ratus lima puluh satu koma lima puluh dua) hektar; dan
4. d.SBWP D terdiri atas 7 (tujuh) blok yaitu Blok D.1; Blok D.2; Blok D.3; Blok D.4; Blok D.5; Blok D.6 dan Blok D.7 dengan luas 3.030,75 (tiga ribu tiga puluh koma tujuh puluh lima) hektar.
(3)Peta Rencana Pembagian SBWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Zona Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi :
1. a.Sub Zona Sempadan Pantai;
2. b.Sub Zona Sempadan Sungai;
3. c.Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api; dan
4. d.Sub Zona Sempadan SUTT atau SUTET. 21
(2)Sub Zona Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada SBWP D Blok D.4 seluas 61,85 (enam puluh satu koma delapan puluh lima) hektar dengan pengembangan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi.
(3)Sub Zona Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 125,28 (seratus dua puluh lima koma dua puluh delapan) hektar.
(4)Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.2 serta SBWP C Blok C.4 dan Blok C.6 seluas 6,65 (enam koma enam puluh lima) hektar.
(5)Sub Zona Sempadan SUTT atau SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada SBWP A Blok A.3, Blok A.4 Blok A.5 dan Blok A.6 serta SBWP B Blok B.2 dan Blok B.4 seluas 20,37 (dua puluh koma tiga puluh tujuh) hektar.

Pasal 11

(1)Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi :
1. a.RTH privat; dan
2. b.RTH publik.
(2)RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.RTH pekarangan perumahan di seluruh BWP Buduran;
2. b.RTH perdagangan dan jasa di seluruh BWP Buduran;
3. c.RTH perkantoran di seluruh BWP Buduran;
4. d.RTH industri di seluruh BWP Buduran; dan
5. e.RTH sarana pelayanan umum di seluruh BWP Buduran.
(3)RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.Rencana Sub Zona RTH taman dan hutan kota terdapat pada SBWP A Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 dan Blok A.6, SBWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok C.5 dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 111,15 (seratus sebelas koma lima belas) hektar;
2. b.Rencana Sub Zona RTH jalur hijau terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5, SBWP C Blok C.1, Blok C.4, Blok C.5, dan Blok C.6 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 6,86 (enam koma delapan puluh enam) hektar; 22
3. c.Rencana Sub Zona RTH makam yang terdapat pada SBWP A Blok A.1 dan Blok A.5, SBWP B Blok B.2 dan Blok B.4, SBWP C Blok C.2, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2 Blok D.3 dan Blok D.5 seluas 5,76 (lima koma tujuh puluh enam) hektar; dan
4. d.Rencana Sub Zona RTH sabuk hijau atau green belt yang terdapat pada SBWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4, SBWP B Blok B.2, SBWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok C.5 serta SBWP D Blok D.2, Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7 seluas 66,45 (enam puluh enam koma empat puluh lima) hektar.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…