DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD (Uang representasi, Tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelangkapan , yunjangan alat kelengkapan lainnyam, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses), tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang kegiatan, pengelolaan hak keuangan dan administratif,

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN: 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai peraturan perundang-undangan.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai peraturan perundang-undangan.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
11.Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, 4 Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
13.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14.Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
15.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, serta rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, tunjangan rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnys setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17.Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
18.Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

a.uang representasi;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan beras;
d.uang paket;
e.tunjangan jabatan;
f.tunjangan alat kelengkapan;
g.tunjangan alat kelengkapan lain;
h.tunjangan komunikasi intensif ; dan
i.tunjangan reses. 5

Pasal 3

(1)Pajak Penghasilan yang dibebankan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dianggarkan pada APBD.
(2)Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d. 6
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
(2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
1. a.untuk jabatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. b.untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. c.untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebihlanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f. 7
(2)Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
(4)Ketentuan mengenai Tunjangan alat kelengkapan lain diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 10

(1)Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.
(2)TKI sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 11

(1)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. a.tinggi;
2. b.sedang; dan
3. c.rendah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghitungan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…