DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut: Penjelasan Pasal 13 ayat (4) huruf e diubah, Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 15 dihapus, Ketentuan Pasal 40 diubah, Setelah huruf f ayat (1) Pasal 56 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g serta ketentuan ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 56 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 67 dihapus serta ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 68 diubah, Ketentuan Pasal 81 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 83 dihapus, Ketentuan ayat (2) Pasal 86 dihapus, Diantara Bagian Keempat belas dan Bagian Kelima belas disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat belas A, Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 87A dan Pasal 87B, Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan iklim usaha dan Pendapatan Asli Daerah perlu menambahkan objek retribusi daerah dan penyesuaian tarif retribusi daerah;
c.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121), diubah sebagai berikut:
1.Penjelasan Pasal 13 ayat (4) huruf e diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
2.Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 15 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
(2)Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: 3
1. a.harga transaksi untuk jual beli;
2. b.nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah; atau
3. c.harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3)Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
(4)Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(6)Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(7)dihapus.
(8)dihapus.

3.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

a.PKB; dan
b.BBNKB.
1. 4.Setelah huruf f ayat (1) Pasal 56 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g serta ketentuan ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Jenis penyediaan/ pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi: 4
1. a.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. b.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
3. c.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
4. d.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
5. e.pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
7. g.penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
(2)Penyediaan/pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4)Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(7)Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 67 dihapus serta ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Tingkat penggunaan jasa pelayanan Jasa Umum atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan. 5
(2)dihapus.
(3)Tingkat penggunaan jasa pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (home care) dihitung berdasarkan perkalian antara jenis pelayanan kesehatan yang diterima dengan tarif per jenis pelayanan.
(4)dihapus.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
3. c.penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
4. d.penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
5. e.penyedotan dan pengolahan limbah domestik.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
1. a.pelayanan kebersihan jalan umum,
2. b.pembersihan lingkungan yang diinisiasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat,
3. c.taman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,
4. d.tempat ibadah, sosial, dan sekolah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. e.penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah bagi masyarakat yang bertempat tinggal di desa sekitar Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo di Kecamatan Jabon.
(3)Desa sekitar Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo di Kecamatan Jabon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.Desa Balongtani;
2. b.Desa Kupang;
3. c.Desa Tambakkalisogo; dan
4. d.Desa Semambung.
  1. 7.Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 6

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 83 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1)Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan yaitu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dihapus.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 86 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

(1)Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
(2)dihapus.

10.Diantara Bagian Keempat belas dan Bagian Kelima belas disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat belas A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 87A dan Pasal 87B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87B

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

12.Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo. Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 3 Desember 2025 BUPATI SIDOARJO, ttd SUBANDI Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 3 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, ttd FENNY APRIDAWATI LLEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 1 SERI B RAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 …… NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 284-4/2025 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang utama. Sebagai sumber pendapatan yang utama, maka pajak dan retribusi daerah harus diatur jelas dan berkepastian hukum, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi wajib pajak dan wajib retribusi. Bahwa pajak dan retribusi sebagai pungutan yang membebani masyarakat, telah diatur dalam undang-undang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang- Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berakibat perlunya perubahan pengaturan pajak dan retribusi daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo ini dibentuk sesuai dengan perintah dari UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, dengan melakukan pengaturan seluruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah. Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mengatur dua hal pokok, yaitu pajak dan retribusi. Dalam hal pajak, jenis-jenis pajak yang berpotensi dan dapat dipungut sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah diatur di Kabupaten Sidoarjo. Demikian pula dalam hal retribusi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan pemungutan retribusi terhadap layanan yang diberikan dalam ruang lingkup Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal pokok mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan diatur dalam Peraturan Bupati sehingga diharapkan lebih responsif dan adaptif dalam penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…