DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai pertanggungjawaban APBD TA 2016. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah.

Isi peraturan

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2016 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp. 3.668.041.957.746,70 b. Belanja Rp. 3.651.619.251.558,26 Surplus/Defist Rp. 16.422.706.188,44 8 c. Pembiayaan - Penerimaan Rp. 582.812.496.655,20 - Pengeluaran Rp. 15.243.000.000,00 Surplus/defisit Rp. 567.569.496.655,20

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.278.075.220.507,70 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 3.389.966.737.239,00 2. Realisasi Rp. 3.668.041.957.746,70 Selisih lebih/(kurang) Rp. 278.075.220.507,70 b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.306.117.920.726,54 dengan rincian sebagai berikut : 1 Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 3.957.737.172.284.80 2. Realisasi Rp. 3.651.619.251.558,26 Selisih lebih/(kurang) Rp. 306.117.920.726,54 c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.584.193.141.234,24) dengan rincian sebagai berikut : 1. Surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 567.770.435.045,80) 2. Realisasi Rp. 16.422.706.188,44 Selisih lebih/(kurang) (Rp. 584.193.141.234,24) d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.4.328.938.390,60 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 587.141.435.045,80 2. Realisasi Rp. 582.812.496.655,20 Selisih lebih/(kurang) Rp. 4.328.938.390,60 e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.4.128.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 19.371.000.000,00 2. Realisasi Rp. 15.243.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 4.128.000.000,00 f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.200.938.390,60 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 567.770.435.045,80 2. Realisasi Rp. 567.569.496.655,20 Selisih lebih/(kurang) Rp. 200.938.390,60

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut : a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 574.241.435.045,80 9 b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Rp. 574.241.435.045,80 Selisih Rp. 0,00 c. Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Rp. 583.992.202.843,64 d. Saldo Anggaran Lebih akhir Rp. 583.992.202.843,64

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. Jumlah aset Rp. 7.428.890.575.851,89 b. Jumlah kewajiban Rp. 98.389.960.560,54 c. Jumlah ekuitas dana Rp. 7.330.500.615.291,35

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. Pendapatan – Laporan Operasional Rp. 3.933.498.427.114,07 b. Beban – Laporan Operasional Rp. 3.431.876.313.216,60 c. Surplus/defisit kegiatan operasional Rp. 501.622.113.897,47 d. Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional (Rp. 9.706.225.662,78) e. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 491.915.888.234,69 f. Pos Luar Biasa (Rp. 2.313.011.102,00) g. Surplus/Defisit – Laporan Operasional Rp. 489.602.877.132,69

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut : a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2016 Rp. 574.311.597.040,33 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 826.019.332.804,63 c. Arus kas dari aktivitas investasi asset (Rp. 809.596.626.616,19) Non keuangan d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan (Rp. 6.671.938.390,60) e. Arus kas dari aktivitas Transitoris (Rp. 5.902.000,00) f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016 Rp. 584.056.462.838,17

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut: a. Ekuitas Awal Rp. 6.737.039.936.017,93 b. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 489.602.877.132,69 c. Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar Rp. 103.857.802.140,73 d. Ekuitas Akhir Rp. 7.330.500.615.291,35

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 10

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran ; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi: Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ; Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah ; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya; Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya ; Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. b. Lampiran II : Neraca; c. Lampiran III : Laporan arus kas; d. Lampiran IV : Laporan Operasional; e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; dan h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V. b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 11

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…