DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1; 2. Ketentuan Pasal 3 diubah; 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah; 4. Ketentuan Pasal 10 diubah; 5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A; 6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) diubah; 7. Bagian Keenam pada BAB III, dan Pasal 14 dihapus; 8. Ketentuan Pasal 15 diubah; 9. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus; 10. Ketentuan Pasal 18 huruf c diubah; 11. Ketentuan Pasal 19 diubah; 12. Ketentuan Pasal 24 dihapus; 13. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a diubah dan huruf c dihapus; 14. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5); 15. Ketentuan Pasal 28 diubah; 16. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan1 (satu) pasal yakni Pasal 28 A; 17. Ketentuan Pasal 29 diubah; 18. Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ayat (3) huruf a dan c dihapus; 19. Ketentuan Pasal 31 diubah; 20. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 31A, Pasal 31B dan Pasal 31C; 21. Ketentuan Pasal 32 diubah; 22. Ketentuan Pasal 33 diubah; 23. Bagian Kesembilan pada BAB IV dan Ketentuan Pasal 35, dihapus; 24. Ketentuan Pasal 36 diubah; 25. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus; 26. Ketentuan Pasal 40 diubah; 27. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah; 28. Ketentuan Pasal 42 diubah; 29. Judul Bagian Keempat pada BAB V diubah; 30. Ketentuan Pasal 43 diubah; 31. Ketentuan Pasal 46 diubah; 32. Ditambahkan Bagian Kelima mengenai Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) pada BAB VII, dan di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan Pasal 52 A; 33. Judul BAB VIII diubah; 34. Ketentuan Pasal 56 diubah; 35. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 57A, dan Pasal 57B; 36. Ketentuan Pasal 67 dihapus; 37. Ketentuan Pasal 68 diubah; 38. Ketentuan Pasal 69 ayat (5) diubah; 39. Ketentuan Pasal 70 diubah; 40. Judul Bagian Kelima pada BAB IX diubah; 41. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 72 A; 42. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus; 43. Ketentuan Pasal 82 diubah; 44. Ketentuan Pasal 83 ayat (3) diubah; 45. Ketentuan Pasal 84 dihapus; 46. Ketentuan Pasal 85 ayat (1), ayat (2) ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus; 47. Diantara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 85A; 48. Ketentuan Pasal 86 diubah; 49. Ketentuan Pasal 87 dihapus; 50. Ketentuan Pasal 88 diubah; 51. Ketentuan Pasal 89 diubah; 52. Ketentuan Pasal 90 diubah; 53. Bagian Ketiga tentang Pendidikan Layanan Khusus pada BAB XII, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dihapus; 54. Ketentuan Pasal 98 diubah; 55. Ketentuan Pasal 105 dihapus; 56. Ketentuan Pasal 106 diubah; 57. Ketentuan Pasal 107 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus; 58. Ketentuan Pasal 108 ayat (1) diubah; 59. Bab XVII tentang Ketentuan Penyidikan dan Pasal 110 dihapus; 60. Bab XVIII tentang Ketentuan Pidana dan Pasal 111 dihapus;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6055);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4864);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6041); 3
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6178);
18.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
20.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan Daerah;
21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
22.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
23.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
24.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
25.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah;
26.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO DAN BUPATI SIDOARJO 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.DinasPendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinasadalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7.Kebudayaan adalah cipta, rasa dan karya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum, adat dan setiap kecakapan dan kebiasaan.
8.Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertujukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan daerah.
9.Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat.
10.Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat.
11.Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 5
13.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
16.Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
17.Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih terstruktur.
18.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
19.Sekolah rumah (homeschooling) adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komUnitas di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.
20.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
21.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 6
23.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
25.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs., adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
26.Satuan pendidikan kerjasama yang selanjutnya disebut SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara lembaga pendidikan asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan lembaga pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
27.Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28.Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai komulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
29.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
31.Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
32.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
33.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
34.Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan/atau peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 7
35.Pembelajaran Kemitraan Antar Sekolah adalah pembelajaran yang melibatkan siswa antar sekolah dalam jenjang pendidikan yang sama untuk mengembangkan kerjasama pembelajaran.
36.Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
37.Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
38.Budaya Sidoarjo adalah hasil karya manusia yang mencakup ide, aktivitas, dan artifak yang berkembang di daerah Sidoarjo.
39.Budaya Belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
40.Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari- hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
41.Budaya Literasi adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca dan/atau menulisyang bermanfaat bagi kehidupan.
42.Budaya Peduli Lingkungan adalah budaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tetap mempertahankan pengelolaan lingkungan hidup.
43.Outdoor Learning adalah salah satu pendekatan pembelajaran yag berlangsung di luar kelas agar peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan alam sekitar serta melibatkan pengalaman yang membutuhkan partisipasi siswa.
44.Boarding School adalah lembaga pendidikan di mana peserta didik tidak hanya belajar tetapi juga bertempat tinggal dan hidup menyatu dengan lembaga tersebut.
45.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
46.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
47.Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kebutuhan dalam hal pendidikan yang bersifat khusus, karena disabilitas, potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, lingkungan sosial budaya, geografis, dan hambatan ekonomi
48.Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 8
49.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
50.Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
51.Penyelenggara Usaha Kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial
52.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
53.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
54.Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BPMS) merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan berfungsi membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan.
55.Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
56.Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
57.Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah kebijakan subsidi pendidikan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan setiap peserta didik pada satuan pendidikan dimaksud terbebas dari pungutan atau biaya penyelenggaraan pendidikan.
58.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
59.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 9 sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
60.Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah Gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental (GNRM).
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengelolaan, penyelenggaraan pendidikan di Sidoarjo ditujukan untuk menjamin:

a.akses masyarakat atas pelayananan pendidikan yang merata;
b.mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
c.efektivitas, efisien dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan; dan
d.pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri mampu bersaing dan berkolaborasi pada taraf nasional dan internasional serta demokratis dan bertanggung jawab.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan.
(2)Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
1. a.antar kecamatan;
2. b.antar desa/ kelurahan; dan
3. c.antara laki-laki dan perempuan.
(3)Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
(4)Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal. 10

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
(2)Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dituangkan dalam alokasi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung bidang pendidikan antara lain berupa:
1. a.BOSDA;
2. b.Hibah;
3. c.Bantuan Sosial pendidikan;
4. d.sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3)Peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dituangkan dalam alokasi anggaran bantuan sosial pendidikan.
(4)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dibebaskan dari seluruh biaya Pendidikan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan BOSDA diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Pemerintah Daerah mendukung pelibatan keluarga dan masyarakat demi mewujudkan kerjasama dan keselarasan program pendidikan disekolah, keluarga dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah melakukan dan/ atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kebijakan provinsi bidang pendidikan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan. 11
(3)Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
1. a.pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. b.pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. c.penentuan standar mutu di atas SNP yang dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan;
4. d.akreditasi program pendidikan;
5. e.akreditasi satuan pendidikan;
6. f.sertifikasi kompetensi peserta didik;
7. g.sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
8. h.sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
(4)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengelolaan pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
(5)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis keunggulan lokal, pendidikan karakter, lingkungan, dan literasi.

7.Bagian Keenam pada BAB III, dan Pasal 14 dihapus.

Pasal 14

Dihapus

8.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, dan Internasional.
(2)Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
1. a.ilmu pengetahuan;
2. b.teknologi;
3. c.seni budaya; dan/atau
4. d.olahraga.
(3)Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12
(4)Pemerintah Daerah mengupayakan pencapaian prestasi peserta didik di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan ayat (6) diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam mengelola Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pemerintah Daerah mengembangkan sistem PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel.
(2)Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
(3)Seleksi penerimaan peserta didik pada satuan SD/MI, didasarkan melalui seleksi usia dan dapat dilakukan melalui PPDB offline dan online system.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas VII (tujuh) dilakukan secara offline dan online system didasarkan pada: a hasil ujian sekolah, nilai rapor dan/atau seleksi bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampumembiayai pendidikan dan terdekat dengan sekolah; c kepentingan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan/atau olahraga; dan d daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.

10.Ketentuan Pasal 18 huruf c diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bupati menetapkan kebijakan tatakelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

a.semua jajaran Pemerintah Daerah;
b.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; 13
c.satuan pendidikan;
d.dewan pendidikan;
e.komite sekolah;
f.peserta didik;
g.orang tua/wali peserta didik;
h.pendidik dan tenaga kependidikan;
i.masyarakat; dan
j.pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
1. 11.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Satuan pendidikan wajib mengelola pendidikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan berdasarkan kewenangan secara bertanggung jawab.

12.Ketentuan Pasal 24 dihapus.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…