DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang: 1. ketentuan umum; 2. Ruang lingkup peraturan ini; 3. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemda; 4. Jenis Tenaga Kesehatan; 5. Perencanaan, Pengadaan dan Pendayagunaan; 6. Pengembangan dan Pelatihan; 7. Perizinan; 8. Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan; 9. Pembinaan Praktik Keprofesian dan Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan; 10. Standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional; 11. Perlindungan Hukum; 12. Penyelesaian Perselisihan; 13. Penghargaan; 14. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing; 15. Pembinaan; 16. Sanksi Administratif; 17. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sumber daya manusia Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo perlu diatur secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat;
c.bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, diperlukan pengaturan tentang Tenaga Kesehatan, termasuk Tenaga Kesehatan warga negara asing;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2
7.Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
16.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indenesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);
17.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing; 3
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Therapis Gigi dan Mulut;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/ Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan;
27.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 43);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan BUPATI SIDOARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
6.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7.Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.
8.Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh Pemerintah.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11.Kompetensi adalah pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, legalitas dan perilaku profesional yang ada pada Tenaga Kesehatan.
12.Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap Tenaga Kesehatan sesuai dengan standar profesi.
13.Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus Uji Kompetensi.
14.Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.
15.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil atau pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
16.Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang sudah memenuhi persyaratan untuk praktik mandiri.
17.Pekerjaan Tenaga Kesehatan adalah kegiatan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi. 5
18.Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
19.Praktik Mandiri adalah pekerjaan profesional yang didasari oleh landasan ilmu atau teori yang kokoh dan dengan pendekatan ilmiah dalam penyelesaian masalah kesehatan dan dilakukan oleh seorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan tertentu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, dilakukan secara mandiri dan menggunakan kode etik dan ketentuan perundangan sebagai landasan melaksanakan praktik.
20.Standar Profesi adalah batasan kompetensi minimal yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang medis dan kesehatan.
21.Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang harus diikuti oleh Tenaga Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.
22.Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
23.Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi Tenaga Kesehatan yang bekerja pada Faskes milik pemerintah dan Faskes swasta.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dalam :

a.penetapan kebijakan Tenaga Kesehatan skala kabupaten selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
b.pelaksanaan kebijakan Tenaga Kesehatan skala kabupaten;
c.perencanaan, pengadaan dan pendayagunan Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan berdasarkan pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;
d.pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan praktik Tenaga Kesehatan;
e.pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan
f.penerbitan izin praktek dan izin kerja Tenaga Kesehatan; dan
g.perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah. 6

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

a.pengaturan, pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan;
b.peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
c.perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan;
d.perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya; dan
e.melaksanakan kerjasama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan.

BAB IV

JENIS TENAGA KESEHATAN

Pasal 5

(1)Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam :
1. a.tenaga psikologi klinis;
2. b.tenaga keperawatan;
3. c.tenaga kebidanan;
4. d.tenaga kefarmasian;
5. e.Tenaga Kesehatan masyarakat;
6. f.Tenaga Kesehatan lingkungan
7. g.tenaga gizi;
8. h.tenaga keterapian fisik;
9. i.tenaga keteknisian medis;
10. j.tenaga teknis biomedika;
11. k.Tenaga Kesehatan tradisional; dan
12. l.Tenaga Kesehatan lainnya.
(2)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Psikologi Klinis.
(3)Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Perawat Profesi (Ners dan Ners Spesialis) dan Perawat Vokasi.
(4)Tenaga Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bidan profesi dan bidan vokasi.
(5)Tenaga Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
(6)Jenis Tenaga Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Tenaga Biostatistik dan Kependudukan, serta Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga.
(7)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas Tenaga Sanitasi Lingkungan, Entomolog Kesehatan, dan Mikrobiolog Kesehatan.
(8)Tenaga Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Nutrisionis dan Dietisien.
(9)Tenaga Keterapian Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi Fisioterapis, Okupasiterapis dan Terapis Wicara. 7
(10)Tenaga Keteknisian Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknik Kardiovaskuler, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Refraksionis Optisien/Optometris, Teknisi Pelayanan Darah, Teknisi Gigi, Penata Anestesi, Terapis Gigi dan Mulut, dan Audiologis.
(11)Tenaga Teknik Biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas Radiografer, Elektromedis, Ahli Teknoiogi Laboratorium Medik, Fisikawan Medik, Radioterapis, dan Ortotik Prostetik.
(12)Tenaga Kesehatan Tradisonal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k, terdiri atas Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan dan Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan.
(13)Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan yang merata bagi masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.tingkat kebutuhan pembangunan kesehatan daerah;
2. b.jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan dan distribusi Tenaga Kesehatan;
3. c.penyelenggaraan upaya kesehatan;
4. d.ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
5. e.kemampuan pembiayaan;
6. f.kondisi geografis dan sosial budaya; dan
7. g.pengadaan Tenaga Kesehatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan penempatan Tenaga Kesehatan berdasarkan aspek pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan.
(2)Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara :
1. a.pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; 8
2. b.pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
3. c.Penugasan Khusus.
(3)Penempatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui seleksi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN

Pasal 9

(1)Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengembangan Tenaga Kesehatan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Pimpinan Faskes Swasta bertangung jawab atas pengembangan Tenaga Kesehatan yang bekerja di Faskesnya.
(4)Pengembangan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesiannya.
(5)Dalam melaksanakan pengembangan Tenaga Kesehatan, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Faskes Swasta bertangung jawab atas pemberian kesempatan yang sama kepada Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja dan jenjang karirnya.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan Tenaga Kesehatan bekerja sama dengan organisasi profesi dan/atau institusi penyelenggaraan pelatihan yang terakreditasi.
(2)Pelatihan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelatihan dan tenaga pelatih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan Tenaga Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…