DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 02 Tahun 2015

Nomor: 02
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal, meliputi; a. perencanaan penanaman modal; b. promosi penanaman modal; c. bidang usaha dan pengembangan; d. hak, kewajiban dan tanggung jawab; e. pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal f. kemudahan penanaman modal; g. kerjasama dan koordinasi; h. peran serta masyarakat; dan i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk me kerakyatan dan dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing, perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di Kabupaten Sijunjung
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum Kabupaten Sijunjung, maka diperlukan pengaturan tentang penanaman modal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomo
3.Undang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4279) ;
4.Undang Pembentukan Kabupaten Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); BUPATI SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATISIJUNJUNG, bahwa dalam upaya mempercepat pertumbuhan Kabupaten Sijunjung, diperlukan adanya modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar nege guna mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang berkelanjutan; bahwa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing, perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di Kabupaten Sijunjung ahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman Kabupaten Sijunjung, maka diperlukan pengaturan tentang penanaman modal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4279) ; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); KABUPATEN SIJUNJUNG AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA rtumbuhan ekonomi adanya penanaman ri dalam negeri maupun luar negeri, guna mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan pembangunan ekonomi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing, perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan promotif di Kabupaten Sijunjung; ahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian an modal di Kabupaten Sijunjung, maka diperlukan pengaturan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 2
6.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
13.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5285);
22.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
23.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
24.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
25.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu ;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayana Perizinan Terpadu di Daerah ;
28.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
29.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
30.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; 4
31.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
32.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
33.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 16);
34.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2);
35.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal; ( Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 21);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2013; (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5).
37.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara; (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan UrusanPemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5
4.Bupati adalahBupatiSijunjung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja Perangkat DaerahKabupaten Sijunjung yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di Bidang Penanaman Modal.
7.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
8.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimilki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12.PenanamModal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan Penanaman modal di Kabupaten Sijunjung.
13.PenanamModal Asing yang selanjutnya disingkat PMAadalah Perseorangan warga negara asing, Badan usaha asing dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung.
14.PenanamanModal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Sijunjung.
15.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
16.Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Sijunjung yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
17.Permohonan Penanaman Modal Baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik PMDN maupun PMA beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru.
18.Persetujuan Penanaman Modal adalah Persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip / Izin Usaha Sementara sampai dengan memperoleh Izin Usaha Tetap.
19.Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.
20.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
21.Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 6
22.Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktifyang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
23.Usaha besar adalah usaha ekonomoi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
24.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
25.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
26.Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, pemberian insentif dan kemudahan serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
27.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sijunjung adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sijunjung.
28.Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
29.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh lahan yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan lahan tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
30.Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan /atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
31.Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut HO adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan / tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
32.Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.
33.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tatacara sebagaimana yang ditetapkan. 7
34.Lokasi Usaha adalah tempat berusaha terhadap tanah yang belum ataupun yang telah bersertifikat.
35.Stándar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
36.Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Penanaman Modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
5. e.kebersamaan;
6. f.efisiensi berkeadilan;
7. g.berkelanjutan;
8. h.berwawasan lingkungan;
9. i.kemandirian;
10. j.kenyamanan dan keamanan berusaha; dan
11. k.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
(2)Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan, antara lain untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. b.menciptakan lapangan kerja daerah dalam rangka mengurangi angka pengangguran;
3. c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. d.mengembangkan kemitraan dan kerjasama di antara pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
5. e.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
6. f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(3)Sasaran penanaman modal meliputi:
1. a.terciptanya iklim penanam modal yang kondusif;
2. b.meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanam modal;
3. c.meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
4. d.meningkatnya jumlah penanam modal;
5. e.meningkatnya realisasi penanaman modal; dan
6. f.meningkatnya potensi peluang penanam modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(4)Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal, meliputi;
1. a.perencanaan penanaman modal;
2. b.promosi penanaman modal;
3. c.bidang usaha dan pengembangan;
4. d.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
5. e.pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal
6. f.kemudahan penanaman modal;
7. g.kerjasama dan koordinasi;
8. h.peran serta masyarakat; dan
9. i.pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 8

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal meliputi :

a.menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di Daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal di daerah;
b.merumuskan dan menetapkan pedoman pembinaan dan pengawasan dalam skala prioritas;
c.mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemerintah Daerah meliputi:
1. 1.menyiapkan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas;
2. 2.penyusunan peta investasi daerah dan potensi sumberdaya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi; dan
3. 3.usulan pemberian fasilitas penanaman modal.
d.memfasilitasi kerjasama usaha di bidang penanaman modal;
e.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal tingkat Daerah;
f.mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri;
g.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Daerah;
h.pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
i.melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
j.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah;
k.melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan berkoordinasi dengan kecamatan dan pemerintah nagari;
l.membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Propinsi dan Nasional;
m.mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Daerah;
n.memutakhirkan data dan informasi penanaman modal di tingkat Daerah; dan
o.membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di daerah.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal di Daerah dan Rencana Strategisdi Daerah dalam pengembangan Penanaman Modal. 9
(2)Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi penanaman modal di daerah serta sarana dan prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di daerah, yang meliputi:
1. a.sumberdaya alam;
2. b.sarana dan prasarana pendukung;
3. c.kelembagaan ;
4. d.usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
5. e.usaha besar.
(2)Penyusunan data dan informasi penanaman modal di daerah serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerahmenyelenggarakan promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanaman modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
(2)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.bimbingan dan konsultasi;
2. b.analisis minat penanaman modal;
3. c.pameran;
4. d.temu usaha;
5. e.seminar investasi;
6. f.fasilitas misi investasi; dan
7. g.penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
(3)Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerahmenyediakan sarana dan prasarana.
(4)Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

Pasal 7

(1)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi dan perkembangan ekonomi daerah. 10
(2)Promosi penanaman modal sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan lembaga non pemerintah.

BAB V

LOKASI USAHA, BIDANG USAHA DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerahmenetapkan lokasi usaha untuk memenuhi kebutuhan penanaman modal, berpedoman kepada RTRW Kabupaten.
(2)Penanam modal yang melakukan penanaman modal dapat mengajukan permohonan hak atas tanah atau perubahan status hak atas tanah yang digunakan untuk lokasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

(1)Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka bagi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.
(2)Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah sesuai dengan kriteria dan persyaratan bidang usaha serta prioritas dan kepentingan daerah.
(3)Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal ditetapkan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
(4)Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.
(5)Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang undangan tentang bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 10

(1)Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
(3)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta Badan Usaha Milik Daerah melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan, inovasi dan perluasan pasar, serta sosialisasi ketentuan penanaman modal dan penyebaran informasi seluas luasnya. 11
1. a.kepastian hak, hukum dan perlindungan;
2. b.informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
3. c.hak pelayanan; dan
4. d.berbagai bentuk kemudahan fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…