DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 06 Tahun 2014

Nomor: 06
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang- undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ( Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
22.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 2);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 Nomor 10 ) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 angka yakni angka 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan angka 19 sehingah berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sijunjung;
4.Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal;
6.Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
7.Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya;
8.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
9.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
10.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan
11.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung.
13.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lain yang sah; 5
14.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah; 15 . kontrak Manajeman adalah Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaanya oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian. 16 . Kontrak Produksi adalah Dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersil, sedang pengelolaanya dilakukan oleh pihak ketiga 17 . Kontrak Bagi Keuntungan adalah dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersil, sedang pengelolaanya dilakukan oleh Pihak Ketiga 18 . Kontrak bagi Hasil adalah dimana pihak ketiga menginvestir lebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehinggah usaha dimaksud mampu beroperasi, Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian. 19 . Kontrak bagi Tempat Usaha adalah dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga
2.Diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan dua pasal yakni pasal 5.A dan 5.B sehinggah berbunyi sebagai berikut : Pasal 5.A Dalam hal penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka uang yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal pada pihak ketiga, harus dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Pasal 5.B Dalam hal penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pasal 5, maka barang milik daerah yang akan dijadikan penyertaan modal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3.Ketentuan Pasal 7 Dihapus.
4.Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah maksimal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Tahun Anggaran 2017;

5.Ketentuan Pasal 9 Dihapus. 6
6.Ketentuan Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

(1)Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain :
1. a.Kemampuan Keuangan Daerah
2. b.Melakukan Penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/yang dikuasai pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian
3. c.Melakukan kajian kelayakan dan bentuk penyertaan modal dengan memperhatikan prinsip- prinsip ekonomi dan Kepentingan Umum.
(2)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dalam pelaksanaanya dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya
(1)Setiap melakukan Penyertaan Modal Pemerintah daerah dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (1.a) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama/atau perjanjian antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama.
(2)Dalam Naskah Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1.a) memuat materi pokok:
1. a.identitas masing-masing pihak;
2. b.jenis dan nilai modal saham para pihak;
3. c.bidang usaha;
4. d.perbandingan modal;
5. e.hak dan kewajiban para pihak;
6. f.sanksi; dan
7. g.lain-lain yang dianggap perlu.
(3)Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kemudian dibentuk Perseroan dengan Akte Notaris.
(4)Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.
(5)Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Kekayaan daerah yang telah diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 7

Pasal 11

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk kepemilikan saham, terlebih dahulu harus dilakukan studi kelayakan usaha oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga
(2)Kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kepemilikan saham dimaksud benar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah.
(3)Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penentuan disetujui atau ditolaknya rencana penyertaan modal;
(4)Persetujuan Bupati terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada alokasi anggaran pernyataan modal yang tertuang dalam APBD;

Pasal 12

(1)Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Bupati.
(2)Berdasarkan persetujuan DPRD, Bupati membuat perjanjian bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Pasal 13

Pihak Ketiga wajib menerbitkan bukti kepemilikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung segera setelah menerima penyertaan modal baik dalam bentuk Uang maupun dalam bentuk Barang Milik Daerah (BMD)

7.Antara ayat (2) dan (3) pasal 15 ditambah satu ayat, yaitu ayat 2.a sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1)Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali. (2.a) Tim Pembina dan Pengendali sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 8
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Bupati dapat menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengelola penyertaan modal yang membantu Pemerintah Daerah dan dapat mewakili Pemerintah Daerah dalam hal kepemilikan penyertaan modal. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung. Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 18 Juni 2014 BUPATI SIJUNJUNG, dto YUSWIR ARIFIN Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 23 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto ADE TAUFIK ROHENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM WANDRI FAHRIZAL,SH Pembina IV/a NIP.19710705 199803 1 011 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2014 9 PENJELASAN ATAS NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA I. PENJELASAN UMUM Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan upayaupaya dan usaha- usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 5

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…