DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan ganti kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap : a. bendahara Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah; b. pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah dan Pejabat Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan c. pejabat Lain meliputi pejabat Negara/Daerah dan/atau pihak ketiga yang masing-masing kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Kerugian Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
23.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. 4
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7.Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah.
8.Bendahara adalah setiap orang atau Badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/Daerah, menerima, menyimpan, membayar/ menyerahkan dan mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/Daerah.
9.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11.Uang adalah bagian kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
12.Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang atau surat berharga lain yang sejenis.
13.Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika didalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
14.Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
15.Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
17.Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara adalah Pegawai Negeri yang tidak berkedudukan sebagai bendahara yang meliputi:

a.Pegawai Negeri Sipil Daerah; 5
b.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan; dan
c.Pegawai Perusahaan Daerah.
1. 18.Pejabat Lain adalah setiap orang yang diberi kekuasaan oleh Peraturan- perundang-undangan dan tidak termasuk dalam Pengertian Pegawai Negeri Sipil.
2. 19.Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disingkat MP-TPTGR adalah para pejabat ex-officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah.
3. 20.Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
4. 21.Keputusan Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang dengan sengaja atau lalai terbukti menimbulkan kerugian daerah.
5. 22.Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti kerugiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
6. 23.Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
7. 24.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat dengan SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
8. 25.Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak besalah. Dalam hal ini daerah melepas hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
9. 26.Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
10. 27.Keberatan adalah upaya Bendahara/Pengurus Barang dan/atau Pegawai bukan Bendahara yang mencarai keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.
11. 28.Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
12. 29.Banding adalah upaya Bendahara dan atau Pegawai bukan Bendahara dan/atau Pihak manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan MP-TPTGR. 6
13. 30.Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
14. 31.Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ganti kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap :

a.bendahara Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah;
b.pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah dan Pejabat Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
c.pejabat Lain meliputi pejabat Negara/Daerah dan/atau pihak ketiga yang masing-masing kedudukannya sebagai penerima dan/atau pengguna anggaran dan barang daerah.

BAB III

INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 3

Informasi dan pelaporan mengenai adanya kerugian daerah bersumber dari :

a.hasil pemeriksaan BPK dan aparat pengawasan fungsional;
b.hasil pengawasan dari DPRD;
c.hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
d.hasil Verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
e.informasi dari masyarakat, kelompok masyarakat dan media massa, media elektronik yang telah diverifikasi oleh pebajat yang berwenang; dan atau
f.putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hokum tetap.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Pasal 4

(1)Untuk memproses penyelesaian kerugian daerah Bupati membentuk MP- TPTGR.
(2)Majelis Pertimbangan secara ex-officio terdiri atas :
1. a.sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
2. b.kepala SKPD yang menangani Pengawasan Daerah selaku Wakil Ketua satu merangkap Anggota;
3. c.asisten yang membidangi Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua dua merangkap Anggota;
4. d.kepala SKPD yang menangani Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
5. e.kepala unit kerja yang menangani bidang hukum, selaku anggota; 7
6. f.kepala Unit Kerja yang menangani perbendaharaan selaku anggota; dan atau
7. g.kepala Unit Kerja yang menangani Asset selaku anggota.
(3)Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan dalam sidang;
(4)Majelis Pertimbangan bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BPK dan Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan pihak ketiga yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Bupati.
(5)Dalam melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
1. a.menginventaris kasus kerugian daerah berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
2. b.menginventaris harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah;
3. c.menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan pembebanan sementara;
5. e.membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan atas pembebanan sementara;
6. f.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.

Pasal 5

(1)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibantu Sekretariat.
(2)Sekretariat MP-TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD pengelola keuangan daerah dan asset serta SKPD yang membidangi pengawasan.
(3)Sekretariat dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang berasal dari SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
(4)Anggota Sekretariat melaksanakan fungsi administrasi proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah.

BAB V

TATACARA PENYELESAIAN

Pasal 6

(1)Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Bupati dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
(3)Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8

Pasal 7

(1)Bupati segera menugaskan MP-TPTGR untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
(2)MP-TPTGR menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.

Pasal 8

(1)MP-TPTGR mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut :
1. a.Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
2. b.Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
3. c.Register penutupan buku kas/barang;
4. d.Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
5. e.Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
6. f.Fotocopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
7. g.Surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
8. h.Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
9. i.Surat keterangan ahli waris dari Nagari/Desa atau pengadilan.
(2)MP-TPTGR mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)MP-TPTGR harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
(3)Mekanisme pembebasan tugas dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1)MP-TPTGR melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
(2)Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari MP-TPTGR dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). 9

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…