DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Penyidik Pegawai negeri Sipil Kabupaten Sijunjung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sijunjung; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 32003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daera Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 3
16.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata CaraPelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknik terhadap Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
22.Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk, Ukuran, Warna,Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SIJUNJUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 4
4.Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
6.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
7.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
8.Aparatur Sipil Negara yang disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
10.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan;
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
12.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sijunjung;
13.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

TANGGUNGJAWAB, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1)PPNS dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
(2)Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
(2)PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Harian Sekretariat PPNS dan dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI. 5

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :
1. a.Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
5. e.Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
6. f.Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS dapat melakukan penangkapan atau tindakan penahanan.
(3)Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk waktu paling lama 1 kali 24 jam.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan sendiri.

Pasal 6

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas :

1.Pelindung : Bupati Wakil Bupati Sijunjung
2.Penasehat : Ketua Pengadilan Negeri Muaro Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Kapolres Sijunjung
3.Ketua : Sekeretaris Daerah Kabupaten Sijunjung
4.Ketua Harian : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5.Wakil Ketua I : Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polres Sijunjung
6.Wakil Ketua II : Kabag Hukum dan HAM
7.Sekretaris : Kasi Operasional SatPol PP
8.Bendahara : Staf Satpol PP
9.Anggota : PPNS di SKPD masing – masing. 6

(2)Wewenang Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)meliputi :
1. a.memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
2. b.memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
3. c.melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
4. d.melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
5. e.melakukan pengendalian tugas PPNS;
6. f.melakukan penilaian kinerja PPNS;
7. g.memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
8. h.memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Dalam melakukan tugas penyidik berhak mendapat insentif.
(2)Tata cara, bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS berhak mendapat perlindungan berbentuk :
1. a.pengawalan dalam melakukan pemeriksaan.
2. b.PPNS dilengkapi dengan peralatan pengamanan diri berupa senjata api, peluru karet, alat pengejut listrik, dl.l
3. c.Tata cara pengadaan atau pemberian alat perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban :

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah.
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinator pengawasan penyidik polri dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan benda
4. 4.pemeriksaan surat
5. 5.pemeriksaan saksi; dan
6. 6.pemeriksaan tempat kejadian
d.Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui pimpinan unit kerja masing - masing.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1)PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.pangkat serendah-rendahnya penata muda / golongan III/a;
3. c.berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; 7
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan;
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 10

(1)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia,
(2)Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…