DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penambahan objek;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930); 3
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 /PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.
27.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 ) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 2, angka 3 dan angka 56 diubah, disisipkan dua angka yaitu angka 12a dan 15a, angka 21,angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29 dan angka 30 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas–luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau Badan.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi. 5
10.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan perizinan yang terkait dengan bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap. 12.a Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan perorangan yang meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dimana penderita/pasien tinggal/menginap diruang rawat inap pada sarana kesehatan.
13.Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang membutuhkan tindakan medis segera guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
14.Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
15.Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang kecil. 15.a Pos Kesehatan Nagari adalah unit pelayanan kesehatan pemerintah di tingkat Nagari.
16.Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan Nagari.
17.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari Kelurahan sebelum diangkat ke TPA.
18.Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
19.Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengan padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari badan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
20.Retribusi sampah adalah pembayaran atas jasa/pelayanan sampah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
21.Dihapus
22.Dihapus
23.Dihapus
24.Dihapus
25.Dihapus
26.Dihapus
27.Dihapus
28.Dihapus
29.Dihapus
30.Dihapus 6
31.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
32.Tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah.
33.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
34.Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan /atau hewan.
35.Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum.
36.Pasar adalah tempat kegiatan berusaha, jual beli/transaksi yang kawasan dan peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah.
37.Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding dan dapat ditutup.
38.Los adalah tempat berdagang merupakan bagian dari bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa didinding keliling.
39.Pelataran adalah tempat berdagang yang tersedia di pasar dan tidak beratap yang tidak dibatasi oleh dinding (terbuka).
40.Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah dan atau kepala pedagang dan atau Badan Hukum untuk menempati suatu bagian pasar inpres dan non inpres dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan guna mengusahakan kegiatannya.
41.Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penempatan dan penyewaan Toko, Kios, Los dan pelataran dalam pasar.
42.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
43.Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
44.Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
45.Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
46.Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang akan dilelang.
47.Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
48.Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legistimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
49.Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat alumanium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat motor atau rangka kendaraan.
50.Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah Retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan uji berkala ata kendaraan bermotor.
51.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
52.Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terdiri dari Tabung Racun Api, hidran, alat pemercik (Spinkler) dan alarm kebakaran. 7
53.Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm manual dan alarm otomatis.
54.Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadam kebakaran, baik merupakan hidran halaman atau hidran gedung.
55.Spinkler otomatis adalah suatu sistim pemancar air yang bekerja secara otomatis bila mana temperatur ruangan mencapau suhu tertentu.
56.Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas dan sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi /wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan termasuk peta Kota, Kecamatan, Nagari, peta Advis Planing atau Site Plan, peta yang terkait dengan Pemetaan Tata Ruang, Peta Klarifikasi Lahan/Rekomendasi/Izin dan peta Kawasan Hutan.
57.Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang berhubungan dengan tenpat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk perdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti hotel, Restoran, Rumah sewaan, WC umum, Ruko dll yang sejenisnya.
58.Non Komersial adalah pelayanan penyedotan kakus yang diberikan kepada badan atau orang pribadi yang tidak berhubungan dengan tenpat usaha yang komersial atau niaga atau perdagangan atau yang dimaksudkan untuk diperdagangan atau bernilai niaga yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan seperti rumah tangga, rumah ibadah dan tempat-tempat social lainnya.
59.Instansi Pemusnahan Lumpur dan Tinja selanjutnya disingkat dengan IPLT adalah tempat pemusnahan lumpur tinja.
60.Retribusi penyedotan kakus adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jambat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
61.Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
62.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
63.Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
64.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
65.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
66.Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi. 8
67.Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
68.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
69.Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
70.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
71.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
72.Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
73.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi atas pelayanan izin penyelenggaraan menara telekomunikasi.
74.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memamfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
75.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
76.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebuh besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
77.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
78.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
79.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
80.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
81.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 9
2.Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
(2)Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(3)Dihapus
(4)Dengan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(5)Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.
(6)Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(7)Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran
(8)Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(9)Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan dan/atau penyediaan penyedotan kakus.
(10)Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan Pengendalian menara telekomunikasi.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
1. a.Pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Nagari;
2. b.Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
3. c.Jaringan pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BLUD dan pihak swasta.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
(2)Stuktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di lingkup Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringan pelayanan kesehatan lainnya tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 10

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan dan jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 20 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 21 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 22 dihapus.
12.Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13.Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14.Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Objek Retribusi adalah pelayanan pembuatan/pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

a.Peta Advis Planing atau Site Plan
b.Peta yang terkait dengan Pemetaan Tata Ruang
c.Peta Klarifikasi Lahan/Rekomendasi/Izin
d.Peta Kawasan Hutan/Tematik Kehutanan
e.Upah Operator Pembuatan Peta 11
1. 15.Ketentuan ayat (2) Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Biaya cetak peta adalah biaya cetak persatuan yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16.Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

(1)Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jarak tempat penyedotan dari IPLT dan volume tinja yang disedot dan/atau dimusnahkan;
(2)Bagi badan dan/atau orang pribadi yang membuang langsung tinja untuk dimusnahkan di IPLT yang penyedotannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikenai tarif retribusi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/tangki mobil.
(3)Struktur dan besarnya tarif retribusi penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17.Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…