DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8248);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEBUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 Nomor 3); diubah sebagai berikut:
1.Diantara angka1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, angka 2 diubah, diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. 1a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
4.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sijunjung ;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
7.Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung selanjutnya disebut RSUD Sijunjung adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
8.Direktur adalah Pimpinan RSUD Sijunjung.
9.Bagian Tata Usaha adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
10.Kepala Bidang adalah Unsur Pembantu Direktur yang bertanggungjawab menurut bidangnya masing-masing.
11.Kepala Sub Bagian adalah Unsur Pembantu Bagian Tata Usaha sesuai dengan Sub Bagiannya masing-masing.
12.Kepala Seksi adalah unsur Pembantu Kepala Bidang sesuai dengan Seksinya masing-masing ;
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada RSUD Sijunjung.
14.Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural. 14a. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD,yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung;
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)RSUD Sijunjung mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan mampu meningkatkan sikap profesionalisme di bidang pelayanan masyarakat, keterampilan dan menjunjung tinggi etika profesi;
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Sijunjung mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Kesehatan;
2. b.menunjang program Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan;
3. c.penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
4. d.pelayanan Medis;
5. e.pelayanan penunjang medis dan non medis;
6. f.pelayanan Keperawatan;
7. g.pelayanan Rujukan;
8. h.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
9. i.pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
10. j.pengelolaan Keuangan dan Akuntansi;
11. k.pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga, perlengkapan umum;
12. l.Penyusunan kebutuhan sarana, prasarana, obat dan perbekalan kesehatan; dan
13. m.pengelolaan sistem informasi manajemen Rumah Sakit.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)RSUD Sijunjung adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dengan PPK BLUD.
(2)Susunan Organisasi RSUD Sijunjung terdiri atas:
1. a.Direktur ;
2. b.Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Humas.
3. c.Bidang Pelayanan, membawahi;
  1. 1.Seksi Pelayanan Medis;
  2. 2.Seksi Keperawatan;
4. d.Bidang Penunjang, membawahi; a). Seksi Penunjang Medis; b). Seksi Penunjang Non Medis;
5. e.Bidang Keuangan, terdiri dari:
  1. 1.Seksi Perbendaharaan;
  2. 2.Seksi Akutansi dan Verifikasi.
(3)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
(4)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Bagian Tata Usaha;
(5)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;
(6)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
(7)Struktur Organisasi RSUD Sijunjung sebagaimaa dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi RSUD Sijunjung diatur dengan Peraturan Bupati;

4.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 2 (dua) bab yakni BAB IVA dan BAB IVB sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA KOMITE

Pasal 5A

(1)Komite dibentuk dengan tugas pokok untuk membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis dan/atau paramedik fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
(2)Komite dibentuk sesuai dengan kebutuhan RSUD dan tuntutan kualitas pelayanan, sehingga tidak dibatasi dari jumlah yang telah ada, yaitu :
1. a.Komite Medik;
2. b.Komite Keperawatan.
(3)Antar satu komite dengan komite lainnya dapat saling berkoordinasi untuk menyelesaikan pelayanan yang ada.
(4)Pembentukan Komite ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5B

(1)Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit oleh Direktur.
(2)Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.
(3)Komite Medis dibentuk oleh Direktur.

Pasal 5C

(1)Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan.
(2)Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan.
(3)Komite Keperawatan dibentuk oleh Direktur. BAB IVB SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 5D

(1)Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya RSUD.
(2)Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Direktur.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

ESELONERING

Pasal 8

(1)Direktur adalah Jabatan struktural eselon III.a.
(2)Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
(3)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumah sakitan,
(2)Pengisian Jabatan RSUD Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, kemauan, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan Rumah Sakit

7.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 9a

(1)Direktur RSUD Sijunjung diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2)Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Direktur. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal, 18 April 2016 BUPATI SIJUNJUNG, dto YUSWIR ARIFIN Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal, 18 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto ADE TAUFIK ROHENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016 NOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2016 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, WANDRI FAHRIZAL, SH Pembina Tk. I / IV.b Nip. 19710705 199803 1 011 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG I. PENJELASAN UMUM Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah ditunjukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…