DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2421) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Wilayah Tingkat II Solok ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50 );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14 ); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas luasnya dalam suatu prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung;
5.Bupati adalah Bupati Sijunjung;
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal;
7.Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
8.Modal Pemerintah Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya;
9.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
11.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya;
12.Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung. 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi dan produktifitas pemanfaatan Modal Daerah dengan membentuk usaha bersama maupun dengan pihak ketiga.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tatakelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Pihak Ketiga.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dan/atau dijual kepada pihak lain.

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 7

(1)Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, terlebih dahulu dilakukan kajian sebagai berikut :
1. a.kemampuan keuangan daerah;
2. b.melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/yang dikuasai Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian; dan
3. c.melakukan kajian kelayakan dan bentuk penyertaan modal dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan kepentingan umum.
(2)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Bagian yang membidangi perekonomian ; 5

BAB IV

NILAI DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Besarnya Penyertaan Modal maksimal sebesar Rp.100.000.000.000,00,- (Seratus Milyar Rupiah) untuk jangka waktu 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021;
(2)Setiap tahun alokasi penyertaan modal maksimal sebesar Rp.20.000.000.000,00,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 9

Nilai besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah nilai penyertaan modal diluar penyertaan modal dalam bentuk tanah atau barang.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

(1)Setiap melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Akte Notaris.
(3)Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.
(4)Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Kekayaan daerah yang telah diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…