DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah belum seluruhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat, maka perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Wilayah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Wilayah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 4817); 3
17.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 6) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 15 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sijunjung;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung;
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Sijunjung yang terdiri 4 dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8.Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai tujuan daerah dalam kerangka pembangunan nasional
9.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat di daerah;
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 periode (lima) tahun;
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15.Dihapus;
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah Dokumen Perencanaan Nagari untuk 5 periode (lima) tahun;
17.Rencana Pembangunan Tahunan Nagari, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPN), adalah Dokumen Perencanaan Nagari untuk periode 1 (satu) tahun;
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20.Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
21.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
22.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
23.Program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD
24.Program lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD;
25.Program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan; 5
26.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai input untuk menghasilkan output dalam bentuk barang/ jasa;
27.Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrembang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Renja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait;
28.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
29.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
2.Ketentuan, BAB II Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

(1)Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :
1. a.RPJPD
2. b.RPJMD
3. c.Renstra SKPD
4. d.RKPD dan
5. e.Renja SKPD
(2)Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
1. a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. b.dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;
3. c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
(3)Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :
1. a.teknokratis;
2. b.partisipatif;
3. c.politis;
4. d.top down dan botom up
5. e.Kompetitif dan;
6. f.Sosiokultural.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 6

Pasal 4

(1)RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Daerah Propinsi dan RPJP Nasional;
(2)RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Daerah Propinsi serta RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
(3)RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Propinsi serta RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
(4)Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
(5)Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.Pasal 5 dihapus;
5.Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah;
(2)RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
1. a.persiapan penyusunan RPJPD;
2. b.penyusunan rancangan awal RPJPD;
3. c.pelaksanaan musrenbang RPJPD;
4. d.perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
5. e.penetapan RPJPD.
(3)Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi musrenbang jangka panjang daerah
(4)Rancangan awal RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi daerah;
3. c.analisis isu-isu srategis;
4. d.visi dan misi daerah;
5. e.arah kebijakan; dan
6. f.kaidah pelaksanaan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari Visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kibijakan keuangan daerah;
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.persiapan penyusunan RPJMD;
2. b.penyusunan rancangan awal RPJMD;
3. c.penyusunan rancangan RPJMD;
4. d.pelaksanaan musrenbang RPJMD;
5. e.perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
6. f.penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
(3)SKPD menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1);
(4)Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah
(5)Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi musrenbang jangka menengah daerah
(6)Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi daerah;
3. c.gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
4. d.analisis isu-isu srategis;
5. e.visi, misi, tujuan dan sasaran;
6. f.strategi dan arah kebijakan;
7. g.kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
8. h.indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan;
9. i.penetapan indikator kinerja daerah; dan
10. j.pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
  1. 7.Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
(2)RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

8.Ketentuan ayat (2) pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra SKPD;
(2)Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.Pendahuluan;
2. b.Gambaran pelayanan SKPD;
3. c.Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. d.Visi,misi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; 8
5. e.Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
6. f.Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
  1. 9.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD dan memperoleh pengesahan Bupati melalui Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD;
(2)Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penetapan RPJMD dan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

10.Ketentuan ayat (2) pasal 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah;
(2)Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :
1. a.Pendahuluan;
2. b.Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
3. c.Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
4. d.Prioritas dan sasaran pembangunan;
5. e.rencana program prioritas daerah.
(3)Kepala SKPD menyiapkan rancangan renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
(4)Kepala Bappeda menyusun rancangan awal RKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan rancangan Renja-SKPD;
(5)Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan bahan utama bagi Musrenbang Kabupaten.

11.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RKPD;
(2)Tata cara penyelenggaraan musrenbang RKPD diatur dalam Peraturan Bupati.

12.Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…