DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Perangkat Nagari dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengangkatan Perangkat Nagari Bab III Pemberhentian Perangkat Nagari Bab IV Kekosongan Jabatan Perangkat Nagari Bab V Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bab VI Rotasi Perangkat Nagari Bab VII Penghasilan Perangkat Nagari Bab IX Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Pembiayaan Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Lain-Lain Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Nagari, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & 3. 4. 5. “1 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1223),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung. Bupati adalah Bupati Sijunjung. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 5. 7. Kai 2 li. 12. 13. 14. 15.

(1)
(2)
(3)Perangkat nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Jorong adalah bagian dari wilayah nagari. Kepala Jorong adalah pelaksana kewilayahan merupakan satuan tugas kewilayahan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari. Penjaringan dan Penyaringan adalah tata cara seleksi pengangkatan perangkat nagari. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hari adalah hari kerja. 10

BAB IL

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 2

Perangkat Nagari diangkat olch Wali Nagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat,
b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun: dan C. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.berkelakuan baik,
b.bebas narkoba,
c.tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat karena melakukan pelanggaran adat,
d.bagi PNS harus mendapat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian,
e.bagi anggota Badan Permusyawaratan Nagari cuti sejak pendaftaran sampai dengan penetapan hasil seleksi, dan
f.mampu mengoperasikan komputer bagi Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, dan Kepala Urusan.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan memperlihatkan aslinya pada saat penyerahan berkas: surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai, A 3

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dengan memperlihatkan aslinya pada saat penyerahan berkas, surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang, surat permohonan menjadi Perangkat Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat, surat keterangan bebas narkoba dari laboratorium kesehatan daerah atau unit pelayanan kesehatan pemerintah lainnya, surat keterangan tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat karena melakukan pelanggaran adat dari Kerapatan Adat Nagari, surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian bagi PNS: surat cuti bagi anggota Badan Permusyawaratan Nagari, dan surat pernyataan mampu mengoperasikan komputer yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan. e. £ 8 h. L k. 1. m.

Pasal 4

Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari. Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari. Wali Nagari dalam melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Seleksi. Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan susunan tim sebagai berikut:

a.Ketua merangkap anggota,
b.Sekretaris secara Ex Officio dijabat oleh Sekretaris Nagari bukan anggota, dan
c.anggota. Anggota Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari : unsur Ninik Mamak, unsur Cadiek Pandai, unsur Bundo Kanduang, unsur Alim Ulama, dan . unsur Pemuda. Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) melakukan musyawarah untuk mengajukan dan mengusulkan 1 (satu) orang perwakilan kepada Wali Nagari sebagai anggota Tim Seleksi. a. b. 24 4

(7)Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 5

Pembentukan tim seleksi pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Perangkat Nagari diberhentikan.

Pasal 6

Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas:

a.menyusun teknis penjaringan dan penyaringan Perangkat Nagari,
b.menyusun dan mengusulkan rancangan biaya proses pengisian jabatan Perangkat Nagari kepada Wali Nagari: Cc. melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Nagari,
d.melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon Perangkat Nagari,
e.mengusulkan calon Perangkat Nagari yang berhak mengikuti ujian penyaringan kepada Wali Nagari, melaksanakan ujian penyaringan, dan
g.membuat Berita Acara dan melaporkan hasil proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 7

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah pembentukan Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari.

Pasal 8

(1)Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui mekanisme pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari setelah mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di Daerah dan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 10

Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disertai dengan surat permohonan yang mencantumkan jabatan Perangkat Nagari yang akan dilamar.

Pasal 11

Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Perangkat Nagari meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan umum dan khusus pencalonan. 4 f. 5s

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)(4
(1)
(2)

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…