DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Sistem Penanggulangan Partisipasif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional, untuk itu diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mensinergikan mekanisme politis, teknokratis, dan partisipatif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pembangunan Pertisipatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 3
17.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung 4 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan Desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar di wilayah Indonesia
8.Sistem Pembangunan Partisipatif yang selanjutnya disingkat SP2 adalah suatu proses sistimatis untuk merumuskan strategi pembangunan dan pengelolaan anggaran pembangunan bersama-sama masyarakat melalui pelaksanaan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai dari Penggalian Gagasan tingkat Jorong, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), Rembuk Jorong, Musyawarah Pengkajian Keadaan Nagari (PKN), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
9.Perencanaan Partisipatif adalah perencanaan yang dihasilkan dari peran aktif masyarakat, lembaga perguruan tinggi, pemerintah dan dunia usaha serta stake holders pembangunan lainnya. 5
10.Partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah dinas/badan/kantor yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
12.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sijunjung.
13.Camat adalah Camat dalam daerah Kabupaten Sijunjung.
14.Wali Nagari/Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan nagari atau desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan nagari atau desa.
15.Badan Permusyawaratan Nagari /Desa yang selanjutnya disingkat BPN/BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari/Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari/Desa.
16.Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku dimasing-masing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari.
17.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
18.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19.Musyawarah Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat MKP adalah suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan yang pesertanya adalah perempuan di Jorong.
20.Penggalian Gagasan yang selanjutnya disingkat Penggas adalah suatu forum pertemuan ditingkat Kelompok/Jorong untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta usulan-usulan aspiratif dari masyarakat tingkat Jorong di Nagari.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari/Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Nagari/RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan nagari, arah kebijakan keuangan nagari, kebijakan umum dan program serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
22.Rencana Kerja Pembangunan Nagari/Desa yang selanjutnya disebut RKP-Nagari/RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari/RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi nagari/desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan nagari/desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah nagari/desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Nagari atau RPJM-Desa. 6
23.Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO adalah penjelasan dan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan Sistim Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah.
24.Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pengelola kegiatan pembangunan di tingkat Nagari dan Desa yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah masyarakat Nagari atau Desa.
25.Tim Pengelola Kegiatan Antar Nagari yang selanjutnya disingkat TPKAN adalah tim pengelola kegiatan pembangunan lintas nagari yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah masyarakat antar nagari yang difasilitasi Badan Kerjasama Antar Nagari.
26.Badan Kerjasama Antar Nagari yang selanjutnya disingkat BKAN adalah lembaga partisipatif yang dibentuk melalui musyawarah nagari- nagari dalam rangka fasilitasi dan pengelolaan kerjasama pembangunan partisipatif lintas wilayah nagari, ditetapkan melalui Peraturan Bersama Nagari.
27.Pengkajian Keadaan Nagari/Desa yang selanjutnya disingkat PKN/PKD adalah suatu upaya tim penyusun RPJM-Nagari/Desa bersama masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah secara mendalam menggunakan pendekatan partisipatif dengan menggunakan peta sosial, kalender musim, diagram kelembagaan, analisis kemiskinan dalam rangka menyusun RPJM-Nagari/Desa dan RKP- Nagari/Desa
28.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
29.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat.
30.Prioritas adalah rangking hasil kesepakatan yang dirumuskan dengan mengacu pada kriteria forum musrenbang secara objektif tentang kebutuhan masyarakat (bukan berdasarkan keinginan masyarakat) dengan melihat berbagai aspek yang mendukung dan dibuatkan berita acaranya.
31.Masyarakat adalah penduduk Nagari/Desa dan yang berada di Nagari/Desa maupun di perantauan.
32.Fasilitasi adalah upaya mengkoordinasikan dan melakukan pendampingan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah.
33.Fasilitator adalah tenaga yang dipilih berdasarkan kemampuan untuk memfasilitasi diskusi penyepakatan pada tiap tahap prosedur perencanaan.
34.Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa yang selanjutnya disingkat KPMN/KPMD adalah kader pemberdayaan masyarakat Nagari/Desa yang bertugas untuk memfasilitasi proses pembangunan Nagari/Desa sesuai dengan asas dan prinsip pengelolaan pembangunan masyarakat.
35.Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
36.Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya local yang ada pada masyarakat. 7
37.Keberlanjutan adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa datang dengan berwawasan lingkungan.
38.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
39.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yanq selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
40.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
41.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
42.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
43.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penetapan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam proses penyelenggaraan pembangunan partisipatif daerah;
(2)Asas SP2 adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.
(3)Prinsip-prinsip SP2 adalah :
1. a.demokratis;
2. b.transparan;
3. c.responsif;
4. d.efisien;
5. e.efektif;
6. f.akuntabel;
7. g.partisipatif;
8. h.terukur;
9. i.berkeadilan;
10. j.Kearifan lokal
11. k.berwawasan lingkungan, dan;
12. l.kesetaraan gender.
(4)Tujuan umum SP2 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan daerah.
(5)Tujuan khusus SP2 adalah untuk :
1. a.memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
2. b.mendorong dan meningkatkan akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan serta alasan-alasannya; 8
3. c.mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang ada pada masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan daerah;
4. d.mendorong dan meningkatkan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan dan penetapan kebijakan publik dalam kaitan dengan pengelolaan pembangunan daerah;
5. e.memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan dan pertimbangan bahwa suatu agenda pembangunan menjadi prioritas utama;
6. f.meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisifatif dan perencanaan atas-bawah dan bawah-atas;
7. g.mendorong dan meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
8. h.mendorong dan meningkatkan keterpaduan pengelolaan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
9. i.mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang telah dibentuk oleh masyarakat;
10. j.meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan terutama pemerintahan Nagari/Desa dalam pengelolaan pembangunan terpadu;
11. k.meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintah, terutama aparatur pemerintahan Nagari/Desa; dan
12. l.menjadikan dokumen RPJM Nagari/Desa dan RKP Nagari/Desa tahun berjalan sebagai input dalam proses Musrenbang secara berjenjang.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Setiap individu maupun kelompok masyarakat berhak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan daerah.

Pasal 4

(1)Setiap orang baik individu maupun kelompok berhak dan berkewajiban berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
(2)Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendataan penduduk miskin secara partisipatif di wilayahnya;
2. b.mengidentifikasi akar penyebab terjadinya masalah di masyarakat khususnya penyebab kemiskinan di daerah;
3. c.menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk mendukung penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di wilayahnya;
4. d.menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah
5. e.menyampaikan usul, saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah; dan 9
6. f.mengikuti secara aktif proses pengambilan keputusan prioritas pendanaan kegiatan pembangunan daerah melalui mekanisme langsung atau perwakilan.
(3)Penyampaian masalah-masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi public melalui proses Musrenbang secara berjenjang.
(4)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui :
1. a.forum pengkajian masalah dan potensi tingkat kelompok masyarakat;
2. b.forum penggalian gagasan tingkat jorong;
3. c.rembuk Jorong;
4. d.musrenbang tingkat Nagari/Desa;
5. e.musrenbang tingkat Kecamatan;
6. f.forum SKPD tingkat Kabupaten; dan
7. g.musrenbang tingkat Kabupaten.
(5)Guna meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan pembangunan maka Musrenbang tingkat Nagari/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan setelah Musyawarah Khusus Perempuan di tingkat Nagari/Desa.
(6)Perencanaan pembangunan lintas Nagari/Desa dalam rangka kerjasama antar Nagari/Desa difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) atau nama lain yang sejenisnya.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melalui SKPD, berkewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
(2)Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
1. a.merespon, menilai dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat Nagari/Desa, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan dokumen RPJM Nagari/Desa dan RKP Nagari/Desa tahun berjalan;
2. b.mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang Kabupaten sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD; dan
3. c.menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Kabupaten.
(3)Penetapan usulan program prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diikuti dengan pengalokasian dana melalui SKPD.
(4)Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan Musrenbang dan pengalokasian dana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

RPJM Nagari/Desa disusun melalui tahapan sebagai berikut :

a.pengkajian keadaan Nagari/Desa secara partisipatif bersama masyarakat; 10
b.penyiapan rancangan awal RPJM Nagari/Desa;
c.verifikasi usulan kegiatan untuk RPJM Nagari/Desa;
d.penyusunan rancangan awal RPJM Nagari/Desa;
e.penyelenggaraan musrenbang RPJM Nagari/Desa;
f.penyusunan rancangan akhir RPJM Nagari/Desa; dan
g.penetapan peraturan Nagari/Desa tentang RPJM Nagari/Desa.

Pasal 7

Penyiapan rancangan awal RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a.Wali Nagari/ Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Nagari/Desa, terdiri dari unsur Aparatur Pemerintah Nagari, unsur LPMN/LPMD, unsur KPMN/KPMD, perwakilan Kepala Jorong dan Tokoh Masyarakat mempertimbangkan keterlibatan minimal 30% kaum perempuan;
b.Wali Nagari/ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a karena jabatannya adalah Penanggung jawab dan Koordinator Tim Penyusun;
c.Sekretaris Nagari/ Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun;
d.Kepala urusan pembangunan, LPMN/LPMD, KPMN/KPMD, perwakilan Kepala Jorong dan tokoh masyarakat adalah anggota Tim;
e.Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan melalui kegiatan Pengkajian Keadaan Nagari secara partisipatif bersama masyarakat;
f.Tim Penyusun melakukan verifikasi kelayakan usulan kegiatan untuk RPJM Nagari/Desa;
g.Tim Penyusun menyiapkan rancangan awal RPJM Nagari/Desa;
h.Tim Penyusun membahas rancangan awal RPJM Nagari/Desa dengan lembaga-lembaga Nagari/Desa dan masyarakat.

Pasal 8

(1)Penyusunan rancangan RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan integrasi rancangan awal RPJM Nagari/Desa.
(2)Penyusunan Rancangan RPJM Nagari/Desa dilakukan dengan sosialisasi, konsultasi publik dan atau penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Musrenbang RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJM Nagari/Desa, di bawah koordinasi Kepala Urusan Pembangunan.
(2)Bahan pembahasan Musrenbang RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain rancangan RPJM Nagari/ Desa yang telah disempurnakan dari masukan yang telah diperoleh melalui hasil sosialisasi, konsultasi publik dan atau penjaringan aspirasi kepentingan pembangunan.
(3)Peserta Musrenbang RPJM Nagari/Desa terdiri dari Wali Nagari, Kepala Jorong, anggota BPN/BPD, LPMN/LPMD, KAN, lembaga unsur serta para pemangku kepentingan pembangunan nagari lainnya, wakil kecamatan, wakil SKPD terkait Kabupaten. 11
(4)Hasil Musrenbang Jangka Menen RPJM Nagari/Desa sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan akhir RPJM Nagari/Desa.

Pasal 10

(1)Penetapan Peraturan Nagari/Desa tentang RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan dengan penyampaian rancangan Peraturan Nagari/Desa tentang RPJM Nagari/Desa kepada BPN/BPD.
(2)Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebelum ditetapkan, perlu melakukan konsultasi dengan Bupati melalui Bappeda Kabupaten.
(3)RPJM Nagari/Desa ditetapkan paling lamnat 3 (tiga) bulan sejak Wali Nagari/Kepala Desa dilantik

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional, untuk itu diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mensinergikan mekanisme politis, teknokratis, dan partisipatif;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pembangunan Pertisipatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 3
17.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28.Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2006 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung 4 Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan Desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar di wilayah Indonesia
8.Sistem Pembangunan Partisipatif yang selanjutnya disingkat SP2 adalah suatu proses sistimatis untuk merumuskan strategi pembangunan dan pengelolaan anggaran pembangunan bersama-sama masyarakat melalui pelaksanaan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai dari Penggalian Gagasan tingkat Jorong, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), Rembuk Jorong, Musyawarah Pengkajian Keadaan Nagari (PKN), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
9.Perencanaan Partisipatif adalah perencanaan yang dihasilkan dari peran aktif masyarakat, lembaga perguruan tinggi, pemerintah dan dunia usaha serta stake holders pembangunan lainnya. 5
10.Partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah dinas/badan/kantor yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.
12.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sijunjung.
13.Camat adalah Camat dalam daerah Kabupaten Sijunjung.
14.Wali Nagari/Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan nagari atau desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan nagari atau desa.
15.Badan Permusyawaratan Nagari /Desa yang selanjutnya disingkat BPN/BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari/Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari/Desa.
16.Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku dimasing-masing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari.
17.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
18.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19.Musyawarah Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat MKP adalah suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan yang pesertanya adalah perempuan di Jorong.
20.Penggalian Gagasan yang selanjutnya disingkat Penggas adalah suatu forum pertemuan ditingkat Kelompok/Jorong untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta usulan-usulan aspiratif dari masyarakat tingkat Jorong di Nagari.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari/Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Nagari/RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan nagari, arah kebijakan keuangan nagari, kebijakan umum dan program serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
22.Rencana Kerja Pembangunan Nagari/Desa yang selanjutnya disebut RKP-Nagari/RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari/RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi nagari/desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan nagari/desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah nagari/desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Nagari atau RPJM-Desa. 6
23.Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO adalah penjelasan dan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan Sistim Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah.
24.Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pengelola kegiatan pembangunan di tingkat Nagari dan Desa yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah masyarakat Nagari atau Desa.
25.Tim Pengelola Kegiatan Antar Nagari yang selanjutnya disingkat TPKAN adalah tim pengelola kegiatan pembangunan lintas nagari yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah masyarakat antar nagari yang difasilitasi Badan Kerjasama Antar Nagari.
26.Badan Kerjasama Antar Nagari yang selanjutnya disingkat BKAN adalah lembaga partisipatif yang dibentuk melalui musyawarah nagari- nagari dalam rangka fasilitasi dan pengelolaan kerjasama pembangunan partisipatif lintas wilayah nagari, ditetapkan melalui Peraturan Bersama Nagari.
27.Pengkajian Keadaan Nagari/Desa yang selanjutnya disingkat PKN/PKD adalah suatu upaya tim penyusun RPJM-Nagari/Desa bersama masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah secara mendalam menggunakan pendekatan partisipatif dengan menggunakan peta sosial, kalender musim, diagram kelembagaan, analisis kemiskinan dalam rangka menyusun RPJM-Nagari/Desa dan RKP- Nagari/Desa
28.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
29.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat.
30.Prioritas adalah rangking hasil kesepakatan yang dirumuskan dengan mengacu pada kriteria forum musrenbang secara objektif tentang kebutuhan masyarakat (bukan berdasarkan keinginan masyarakat) dengan melihat berbagai aspek yang mendukung dan dibuatkan berita acaranya.
31.Masyarakat adalah penduduk Nagari/Desa dan yang berada di Nagari/Desa maupun di perantauan.
32.Fasilitasi adalah upaya mengkoordinasikan dan melakukan pendampingan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah.
33.Fasilitator adalah tenaga yang dipilih berdasarkan kemampuan untuk memfasilitasi diskusi penyepakatan pada tiap tahap prosedur perencanaan.
34.Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa yang selanjutnya disingkat KPMN/KPMD adalah kader pemberdayaan masyarakat Nagari/Desa yang bertugas untuk memfasilitasi proses pembangunan Nagari/Desa sesuai dengan asas dan prinsip pengelolaan pembangunan masyarakat.
35.Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
36.Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya local yang ada pada masyarakat. 7
37.Keberlanjutan adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa datang dengan berwawasan lingkungan.
38.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
39.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yanq selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
40.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
41.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
42.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
43.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penetapan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam proses penyelenggaraan pembangunan partisipatif daerah;
(2)Asas SP2 adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.
(3)Prinsip-prinsip SP2 adalah :
1. a.demokratis;
2. b.transparan;
3. c.responsif;
4. d.efisien;
5. e.efektif;
6. f.akuntabel;
7. g.partisipatif;
8. h.terukur;
9. i.berkeadilan;
10. j.Kearifan lokal
11. k.berwawasan lingkungan, dan;
12. l.kesetaraan gender.
(4)Tujuan umum SP2 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan daerah.
(5)Tujuan khusus SP2 adalah untuk :
1. a.memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
2. b.mendorong dan meningkatkan akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan serta alasan-alasannya; 8
3. c.mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang ada pada masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan daerah;
4. d.mendorong dan meningkatkan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan dan penetapan kebijakan publik dalam kaitan dengan pengelolaan pembangunan daerah;
5. e.memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan dan pertimbangan bahwa suatu agenda pembangunan menjadi prioritas utama;
6. f.meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisifatif dan perencanaan atas-bawah dan bawah-atas;
7. g.mendorong dan meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
8. h.mendorong dan meningkatkan keterpaduan pengelolaan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
9. i.mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang telah dibentuk oleh masyarakat;
10. j.meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan terutama pemerintahan Nagari/Desa dalam pengelolaan pembangunan terpadu;
11. k.meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintah, terutama aparatur pemerintahan Nagari/Desa; dan
12. l.menjadikan dokumen RPJM Nagari/Desa dan RKP Nagari/Desa tahun berjalan sebagai input dalam proses Musrenbang secara berjenjang.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Setiap individu maupun kelompok masyarakat berhak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan daerah.

Pasal 4

(1)Setiap orang baik individu maupun kelompok berhak dan berkewajiban berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
(2)Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendataan penduduk miskin secara partisipatif di wilayahnya;
2. b.mengidentifikasi akar penyebab terjadinya masalah di masyarakat khususnya penyebab kemiskinan di daerah;
3. c.menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk mendukung penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di wilayahnya;
4. d.menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah
5. e.menyampaikan usul, saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah; dan 9
6. f.mengikuti secara aktif proses pengambilan keputusan prioritas pendanaan kegiatan pembangunan daerah melalui mekanisme langsung atau perwakilan.
(3)Penyampaian masalah-masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi public melalui proses Musrenbang secara berjenjang.
(4)Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui :
1. a.forum pengkajian masalah dan potensi tingkat kelompok masyarakat;
2. b.forum penggalian gagasan tingkat jorong;
3. c.rembuk Jorong;
4. d.musrenbang tingkat Nagari/Desa;
5. e.musrenbang tingkat Kecamatan;
6. f.forum SKPD tingkat Kabupaten; dan
7. g.musrenbang tingkat Kabupaten.
(5)Guna meningkatkan peran perempuan dalam pengelolaan pembangunan maka Musrenbang tingkat Nagari/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan setelah Musyawarah Khusus Perempuan di tingkat Nagari/Desa.
(6)Perencanaan pembangunan lintas Nagari/Desa dalam rangka kerjasama antar Nagari/Desa difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) atau nama lain yang sejenisnya.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melalui SKPD, berkewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
(2)Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
1. a.merespon, menilai dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat Nagari/Desa, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan dokumen RPJM Nagari/Desa dan RKP Nagari/Desa tahun berjalan;
2. b.mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing SKPD pada forum Musrenbang Kabupaten sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi SKPD; dan
3. c.menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Kabupaten.
(3)Penetapan usulan program prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diikuti dengan pengalokasian dana melalui SKPD.
(4)Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan Musrenbang dan pengalokasian dana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

RPJM Nagari/Desa disusun melalui tahapan sebagai berikut :

a.pengkajian keadaan Nagari/Desa secara partisipatif bersama masyarakat; 10
b.penyiapan rancangan awal RPJM Nagari/Desa;
c.verifikasi usulan kegiatan untuk RPJM Nagari/Desa;
d.penyusunan rancangan awal RPJM Nagari/Desa;
e.penyelenggaraan musrenbang RPJM Nagari/Desa;
f.penyusunan rancangan akhir RPJM Nagari/Desa; dan
g.penetapan peraturan Nagari/Desa tentang RPJM Nagari/Desa.

Pasal 7

Penyiapan rancangan awal RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a.Wali Nagari/ Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Nagari/Desa, terdiri dari unsur Aparatur Pemerintah Nagari, unsur LPMN/LPMD, unsur KPMN/KPMD, perwakilan Kepala Jorong dan Tokoh Masyarakat mempertimbangkan keterlibatan minimal 30% kaum perempuan;
b.Wali Nagari/ Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a karena jabatannya adalah Penanggung jawab dan Koordinator Tim Penyusun;
c.Sekretaris Nagari/ Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun;
d.Kepala urusan pembangunan, LPMN/LPMD, KPMN/KPMD, perwakilan Kepala Jorong dan tokoh masyarakat adalah anggota Tim;
e.Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan melalui kegiatan Pengkajian Keadaan Nagari secara partisipatif bersama masyarakat;
f.Tim Penyusun melakukan verifikasi kelayakan usulan kegiatan untuk RPJM Nagari/Desa;
g.Tim Penyusun menyiapkan rancangan awal RPJM Nagari/Desa;
h.Tim Penyusun membahas rancangan awal RPJM Nagari/Desa dengan lembaga-lembaga Nagari/Desa dan masyarakat.

Pasal 8

(1)Penyusunan rancangan RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan integrasi rancangan awal RPJM Nagari/Desa.
(2)Penyusunan Rancangan RPJM Nagari/Desa dilakukan dengan sosialisasi, konsultasi publik dan atau penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Musrenbang RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJM Nagari/Desa, di bawah koordinasi Kepala Urusan Pembangunan.
(2)Bahan pembahasan Musrenbang RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain rancangan RPJM Nagari/ Desa yang telah disempurnakan dari masukan yang telah diperoleh melalui hasil sosialisasi, konsultasi publik dan atau penjaringan aspirasi kepentingan pembangunan.
(3)Peserta Musrenbang RPJM Nagari/Desa terdiri dari Wali Nagari, Kepala Jorong, anggota BPN/BPD, LPMN/LPMD, KAN, lembaga unsur serta para pemangku kepentingan pembangunan nagari lainnya, wakil kecamatan, wakil SKPD terkait Kabupaten. 11
(4)Hasil Musrenbang Jangka Menen RPJM Nagari/Desa sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan akhir RPJM Nagari/Desa.

Pasal 10

(1)Penetapan Peraturan Nagari/Desa tentang RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan dengan penyampaian rancangan Peraturan Nagari/Desa tentang RPJM Nagari/Desa kepada BPN/BPD.
(2)Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebelum ditetapkan, perlu melakukan konsultasi dengan Bupati melalui Bappeda Kabupaten.
(3)RPJM Nagari/Desa ditetapkan paling lamnat 3 (tiga) bulan sejak Wali Nagari/Kepala Desa dilantik