DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

regulasi_utama

Ringkasan

Ruang lingkup pengawasan makanan dan minuman meliputi pembinaan, pengawasan, perlindungan dan penindakan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Makanan dan Minuman; Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/M- DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M- DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan; 3 19. 20. 21. 22. 23. 24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013, Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK. 03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Tahun 2000 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangakat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung. 4
7.Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja yang ada pada Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu;
8.Orang adalah orang perseorangan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11.Makanan dan Minuman adalah makanan dan minuman yang terbuat dari bahan baku yang laik sehat dan diproses sesuai dengan standar kesehatan.
12.Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Tim untuk kepastian bahan makanan dan minuman yang beredar sesuai dengan peraturan yang berlaku
13.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melalui instansi terkait kepada produsen dan pengedar makanan dan minuman.
14.Penertiban adalah upaya yang dilakukan oleh tim berupa penggeledahan, penyitaan/pengambilan secara paksa terhadap suatu barang dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.
15.Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2013, No. 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan.
16.Industri Rumah Tangga Pangan selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
17.Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
18.Produk Industri Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
19.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. 5
20.Nomor P-IRT adalah Nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
21.Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menerangkan produsen makanan dan minuman telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi.
22.Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
23.Pedagang Makanan Jajanan adalah pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan makanan dan minuman.
24.Sentra Pedagang Makanan Jajanan adalah tempat sekelompok pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan makanan dan minuman.
25.Pengujian adalah pemeriksaan terhadap sampel makanan dan minuman yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengawasan makanan dan minuman berasaskan perikemanusiaan, kebersamaan dan berkeadilan.

Pasal 3

Pengawasan makanan dan minuman bertujuan untuk menjamin makanan dan minuman yang beredar, bebas dari bahan berbahaya, higiene dan memenuhi aspek legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan makanan dan minuman meliputi pembinaan, pengawasan, perlindungan dan penindakan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Konsumen mempunyai hak:
1. a.mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas bahan berbahaya; dan
2. b.mendapatkan pengetahuan tentang bahan berbahaya yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.
(2)Pelaku Usaha mempunyai hak:
1. a.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah tentang bahan berbahaya yang ditambahkan dalam makanan dan minuman; dan
2. b.mendapatkan informasi tentang bahan tambahan pangan yang berbahaya.

Pasal 6

(1)Konsumen mempunyai kewajiban:
1. a.ikut serta dalam pengawasan makanan dan minuman; dan
2. b.memberikan informasi tentang lokasi tempat produksi makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya.
(2)Pelaku usaha mempunyai kewajiban: 6
1. a.menjamin produk makanan dan minuman bebas dari bahan berbahaya;
2. b.menjamin pengolahan, pendistribusian dan penyajian yang higienis;
3. c.memiliki sertifikat dan mencantumkan nomor P-IRT dan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk;
(3)Rumah makan dan restoran, DAM wajib memliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Sentra pedagang makanan jajanan dan/atau penjaja makanan jajanan wajib memiliki dan memasang Stiker Tanda Terdaftar.

BAB IV

PENERBITAN SERTIFIKAT

Pasal 7

Sertifikat dan nomor P-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi teknis dari SKPD terkait .

Pasal 8

(1)Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Stiker Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
(2)Stiker Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki dan dipasang oleh penjaja makanan dan minuman di zona pengawasan makanan dan minuman.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada masyarakat, pelaku IRTP, sentra pedagang makanan jajanan, penjaja makanan dan produsen makanan dan minuman.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tata cara dan mekanisme pembinaan serta unsur tim pembina selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap bahan makanan dan minuman yang beredar.
(2)pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
(3)Pengawasan dilakukan untuk menjamin ketersediaan makanan minuman yang beredar dimasyarakat agar bebas dari bahan tambahan pangan berbahaya.

Pasal 11

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Tim yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan.
(3)Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 7
1. a.SKPD yang membidangi Kesehatan;
2. b.SKPD yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan;
3. c.SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan;
4. d.SKPD yang membidangi Peternakan dan Perikanan;
5. e.SKPD yang membidangi Pendidikan;
6. f.Polisi Pamong Praja Kabupaten Sijunjung;
7. g.Bagian yang membidangi Perekonomian dan Kesra;
8. h.Bagian yang membidangi Hukum dan HAM;
9. i.Unsur Kementerian Agama.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga melibatkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sijunjung, DPRD Kabupaten Sijunjung, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Tim Penggerak PKK Kabupaten dan Forum Kabupaten Sijunjung Sehat.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…