Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 % (Lima Persen), kecuali :
a.untuk Waris dan Hibah Wasiat ditetapkan sebesar 3 % (Tiga Persen).
b.untuk Hibah/Waris Tanah Hak dan tanah bekas milik adat ditetapkan sebesar 3,5 % (Tiga Koma Lima Persen).
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung. Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 13 November 2017 BUPATI SIJUNJUNG, dto YUSWIR ARIFIN Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 13 November 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, dto ZEFNIHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 11/147/2017 Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM WANDRI FAHRIZAL, SH Pembina tingkat I IV/b Nip. 19710705 199803 1 011 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN I. UMUM Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Daerah yang bersumber dari pajak Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah merupakan pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikenakan kepada anggota masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2010, maka tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen), hal ini berarti dikenakan tarif tunggal bagi setiap anggota masyarakat yang melakukan transaksi atau memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Terhadap tarif tersebut banyak anggota masyarakat yang memperoleh hak perolehan karena waris atau hibah wasiat, merasa berat membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP). Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera dengan suku mayoritas adalah Suku Minang Kabau, dimana dalam Suku Minang Kabau berlaku suatu Hak Ulayat, Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah 10 turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Untuk memenuhi rasa keadilan dari masyarakat yang memperoleh hak karena waris, hibah wasiat dan waris/Hibah Tanah Hak Ulayat maka perlu diberlakukan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jamak atau bervariasi sesuai dengan cara perolehannya. Bagi anggota masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan karena waris atau hibah wasiat, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau kebawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami – istri, maka tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 3 % (Tiga Persen) dari nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP), Bagi Anggota Masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan Bangunan karena Waris atau Hibah tanah ulayat maka tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan 3,5 ( Tiga Koma Lima Persen ) dari nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP) dan Bagi anggota Masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan selain karena waris/hibah wasiat dan Waris/hibah Tanah Ulayat maka tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai perolehan objek pajak kena pajak (NPOPKP). II. PASAL DEMI PASAL