DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh: a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase; b. keandalan prasarana irigasi diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di setiap daerah irigasi; dan c. meningkatkan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air adalah sebagai sumber kehidupan masyarakat yang sesuai dengan sifatnya selalu melalui siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca, sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata pada setiap waktu dan setiap wilayah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4348); 2
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan dan Pembinaan P3A;
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A;
17.Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewewenangan Pengelolaan Irigasi kepada P3A;
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/ 2007 Tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/ 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi; 3
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/PRT/M/ 2007 tentang Penetapan status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi kewewenangan dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Pemerintah Daerah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Barat
4.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk dan yang membidangi pengelolaan sumber daya air
7.Kepala SKPD adalah pejabat satuan kerja perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya air.
8.Kecamatan adalah seluruh Kecamatan di Kabupaten Sijunjung.
9.Camat adalah seluruh Kepala Kecamatan di Kabupaten Sijunjung.
10.UPTD/UPTB adalah seluruh unit pelasana teknis Dinas terkait maupun unit pelaksana teknis Badan terkait.
11.Kepala UPTD/UPTB adalah seluruh Kepala UPTD/UPTB yang ada di Kabupaten Sijunjung yang berwewenang dalam pengelolaan sumber daya air.
12.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah yang terdiri dari beberapa suku yang bergabung dalam satu nagari yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya.
13.Wali Nagari/kepala Desa adalah seluruh Wali Nagari/Kepala desa di Kabupaten Sijunjung.
14.Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan didarat.
15.Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
16.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
17.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, diatas,ataupun dibawah permukaan tanah. 4
18.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air dibawah tanah, irigasi pompa dan irigasi perikanan.
19.Irigasi pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air permukaan yang dinaikan dengan menggunakan pompa beserta pelengkapnya.
20.Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
21.Irigasi nagari/desa adalah irigasi yang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringannya dan rehabilitasi dilaksankan oleh petani pemakai air dibawah koordinasi pemerintah daerah.
22.Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
23.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
24.Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan pelengkapnya.
25.Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan pelengkapnya.
26.Jaringan irigasi nagari/desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat nagari/desa.
27.Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan pembuangan, boks tersier, boks kwarter, serta bangunan pelengkapnya.
28.Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang air nya berasal dari tanah,mulai dari sumur dan instansi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan dibawahnya.
29.Saluran primer (saluran induk) adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama (bendung) sampai ke bangunan bagi terakhir.
30.Saluran sekunder adalah saluran yang membawa air dari bangunan bagi pada saluran primer sampai ke bangunan bagi atau sadap terakhir.
31.Saluran tersier adalah saluran yang berfungsi mengairi satu petak tersier yang mengambil air dari saluran sekunder atau saluran primer.
32.Saluran kwarter adalah saluran yang berfungsi mengairi sawah langsung.
33.Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah bergabung dalam organisasi P3A maupun petani lainnya yang belum bergabung dalam organisasi P3A.
34.Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari sutu sumber air untuk suatu yand didasarkan waktu,jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lain.
35.Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air dibangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau sekunder.
36.Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dengan jumlah tertentu dari jaringan utama ke jaringan sekunder kepetak tersier dan kwarter.
37.Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat yang diperlukan.
38.Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, penggunaan pembuangan air irigasi. 5
39.Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
40.Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penggarap penyekap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, nagari/desa dan perangkat nagari/desa lainnya yang memperoleh sawah atau tanah kas nagari/desa, badan usaha yang mengusahakan sawah dan kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
41.Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut dengan P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan pengelola irigasi.
42.Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi.
43.Hak Guna Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
44.Pengembangan Jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
45.Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi diwilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
46.Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahaan kondisi lingkungan daerah irigasi.
47.Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
48.Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka-menutup pintu air, menyusun rencana tata tanam, menyusun system golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
49.Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
50.Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
51.Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan pejabat yang berwewenang kepada pemegang hak guna air
52.Rencana Pola dan Tata Tanaman adalah rencana yang meliputi jenis tanaman, jadwal tanam, luas tanam dan kebutuhan air irigasi dalam suatu daerah irigasi.
53.Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A adalah untuk membentuk dan berkembangnya P3A/GP3A/IP3A secara demokratis yang mempunyai kewewenangan secara otonom dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi secara mandiri serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigisi.
54.Kerjasama Penguatan P3A adalah kerjasama pemerintah pusat, daerah, kecamatan, nagari/desa, badan usaha dan lembaga sosial dengan P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan irigasi. 6
55.Garis Sempadan adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
56.Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling bangunan irigasi diluar jaringan irigasi yang dibatasi oleh garis sepadan untuk mengamankan jaringan irigasi.
57.Angka Kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan dan selanjutnya disebut dengan AKNOP adalah angka hasil perhitungan biaya operasi dan pemeliharan yang didasarkan atas kebutuhan nyata dilapangan yang diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi dan musyawarah.
58.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melalukan penyidikan.
59.Pengelolaan asset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan inventrisasi sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pengguna dengan pembiayaan pengelolaan seefisien mungkin.

BAB II

ASAS, MAKSUD, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Irigasi dikelola berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, kelestarian, keseimbangan sosial, ekonomi, teknis, kemanfaatan umum, keterpaduan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabel.
(2)Irigasi dikelola dengan maksud untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.
(3)Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
(4)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

(1)Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
(2)Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
1. a.keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
2. b.keandalan prasarana irigasi diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di setiap daerah irigasi; dan
3. c.meningkatkan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani; 7
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan ketentuan yang diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pengembangan dan pengelolaan diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap daerah irigasi.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan peran serta masyarakat petani.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat tani.

Pasal 7

(1)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

Pasal 8

Pedoman dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 9

(1)Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan jaringan irigasi.
(2)Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, P3A dan komisi irigasi.

Pasal 10

(1)Petani wajib membentuk P3A pada setiap daerah layanan/ petak tersier atau nagari/desa. 8
(2)P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan P3A pada daerah layanan/block sekunder, gabungan beberapa block sekunder, atau satu daerah irigasi.
(3)Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Induk P3A pada daerah layanan/block primer, gabungan beberapa block primer atau satu daerah irigasi.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…