DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang diubah Pasal 1, 2, 6, 7, 9, 17, 30, 32, 40, 42, 43, 74, 76, 82, 84, 85, 91, 92dan pasal yang dihapus pasal 18, 19, 21, 22, 29,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repulbik Indonesia Nomor 4674 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Keluarga dan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 ); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kab. Dati II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kab.Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil kepada Daerah;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4832);
20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
22.Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
23.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG MOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010 Nomor 5 ) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 21 diubah, angka 22, angka 23 dan angka 24 dihapus, angka 28 dan angka 30 diubah, angka 36, angka 38, angka 39, angka 42 dihapus, angka 43 diubah, angka 44, angka 45 dan angka 46 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
3.Bupati adalah Bupati Sijunjung;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung,
5.Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung;
6.Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;
7.Camat adalah Perangkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sijunjung;
8.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
9.Pendatang adalah setiap penduduk yang tinggal dalam jangka waktu tertentu di Kabupaten Sijunjung yang telah memenuhi persyaratan pendatang sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
10.Tamu adalah setiap orang baik Warga Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan di Kabupaten Sijunjung bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 ( tiga puluh ) hari; 5
11.Nagari adalah Wilayah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas tertentu dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul Minangkabau (Adat Bersandi Syarak,Syarak Bersandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Sijunjung;
12.Jorong adalah lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong ;
13.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan warga asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sijunjung;
14.Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
15.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
16.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18.Sistim Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistim informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap tingkat penyelenggara di instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
19.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
20.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
21.Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana;
22.Dihapus;
23.Dihapus;
24.Dihapus;
25.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
26.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang- undangan;
27.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
28.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 6
29.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
30.Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Nagari;
31.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
32.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kec. adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak cerai dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
33.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang Ayah terhadap anaknya yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;
34.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan pengadilan;
35.Pengesahan Anak adalah Pengesahan status seorang anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
36.Dihapus;
37.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana social;
38.Dihapus;
39.Dihapus;
40.Kepala Keluarga adalah :

a.laki-laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak-anaknya.
b.Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
c.Janda/Istri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya.
d.Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
e.Kepala kesatriaan, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
1. 41.Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
2. 42.Dihapus;
3. 43.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
4. 44.Dihapus;
5. 45.Dihapus;
6. 46.Dihapus; 7
7. 2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Setiap penduduk berhak untuk memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan berupa:
1. a.Dokumen kependudukan;
2. b.Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. c.Perlindungan atas data pribadi;
4. d.Kapastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. e.Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya atau keluarganya;
6. f.Ganti Rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalagunaan data pribadi oleh intansi pelaksana.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Instansi pelaksana bertanggung jawab melaksanakan urusan adminstrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
1. a.Pendaftaran peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
2. b.Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.Menerbitkan dokumen kependudukan;
4. d.Dihapus;
5. e.Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. f.Menjamin kerahasiaan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
7. g.Melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
8. h.Melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. i.Melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
10. j.Melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat KUA.
(3)Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencataan perceraian bagi Penduduk beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8
(4)Pelayanan pencatatan sipil dan kependudukan pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh camat.
(5)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
1. a.Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
2. b.Dihapus;
3. c.Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peritiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
4. d.Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
5. e.Memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan;
6. f.Memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Instansi Pelaksana;
7. g.Mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;
8. h.Menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang tidak sesuai yang mengajukannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peritiwa perkawinan,talak,rujuk dan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA dan Pengadilan Agama.

5.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9

(1)Petugas registrasi membantu Wali Nagari dan Instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 9

6.Ketentuan Paragraf 2 Pasal 17 diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat

(9)dihapus sehingga Paragraf 2 Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Penduduk dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap didaerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib meliliki KTP-el.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Instansi Pelaksana melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, perusahaan dan perbankan mengenai pemberlakuan KTP-el secara Nasional.
(5)Dihapus.
(6)Penduduk wajib melaporkan kehilangan, kerusakan KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian.
(7)Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.
(8)Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan melikili 1 (satu) KTP-el.
(9)Dihapus.
(10)Prosedur dan mekanisme pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh instansi pelaksana secara umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.

7.Ketentuan Pasal 18 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 19 dihapus.
9.Ketentuan Pasal 21 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 22 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 29 dihapus.
12.Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2)Dihapus.
(3)Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
(4)Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatan tetap dilaksanakan sebagai anak yang tidak diketahui orangtuanya.
(5)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. 10
(6)Penerbitan Kutipan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipungut biaya.

13.Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
(2)Dihapus.

14.Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Kepala Jorong di tempat tinggal Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
(3)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
(4)Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang kerena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5)Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana ditempat ditemukannya jenazah berdasarkan surat Keterangan Catatan Kepolisian.

15.Ketentuan Pasal 42 antara ayat (1) dan ayat (2) disisip (1) satu ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Intansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(1a)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada registrasi akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. 11

16.Ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…