DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sijunjung

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung 2005-2025;
c.bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun memiliki sinkronisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbe- daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme- rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor: 28 Tahun 2010, Nomor: 0199/ M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 4
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);
28.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2011;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 tahun 2011;
31.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2012;
32.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 7);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG dan BUPATI SIJUNJUNG 5 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010–2015.

BAB I

Pendahuluan Menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
4.Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung.
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan dan berdaya saing.
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Sijunjung yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, sesuai masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang terpilih.
14.Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 6
18.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19.Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
20.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21.Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terukur dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
22.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
23.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
24.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah meliputi; aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 merupakan :

a.Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
b.Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

BAB III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Menyajikan gambaran hasil kinerja keuangan masa lalu periode 2005-2010, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu periode 2005-2010, dan kerangka pendanaan tahun 2011-2015.

Pasal 3

(1)RPJMD disusun berdasarkan asas:
1. a.demokrasi;
2. b.berkeadilan;
3. c.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
4. d.transparansi;
5. e.tata kelola pemerintahan yang baik;
6. f.berkelanjutan; dan
7. g.berwawasan lingkungan.
(2)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031.

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Sijunjung bertujuan untuk menjadi pedoman dalam: 7

a.Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan pembangunan daerah berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karekteristik daerah;
b.Penyusunan Renstra SKPD dan RKPD; dan
c.Menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Ruang lingkup RPJMD meliputi :
1. a.visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih ;
2. b.arah kebijakan keuangan daerah;
3. c.strategi pembangunan daerah;
4. d.kebijakan umum;
5. e.program SKPD;
6. f.program lintas SKPD;
7. g.rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
8. h.rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)Visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program- program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih.
(3)Arah kebijakan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
(4)Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan dan berdaya saing.
(5)Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai tahapan dan jadwal pelaksanaan program prioritas beserta kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.
(6)Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
(7)Program Lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, tahun pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan.
(8)Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif seba- gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. 8
(9)Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menguraikan visi dan misi kepala daerah terpilih, menjelaskan hubungan setiap tujuan dan sasaran dengan misi.

Pasal 6

(1)Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
(2)Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB I

Pendahuluan Menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD Tahun 2010-2015, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
(2)RPJMD Tahun 2010-2015 wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB VI

Strategi dan Arah Kebijakan Menjelaskan berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam upaya mengimplementasikan visi dan misi. Strategi disusun dalam konteks pengembangan spasial dan sektoral sebagai landasan program dan kegiatan pembangunan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.

Pasal 9

(1)Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Bappeda.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.
(3)Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. 9
(4)Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
(5)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin:
1. a.program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
2. b.indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
(6)Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana di- maksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 10

(1)Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 men- cakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk me- mastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
(3)Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.
(4)Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.
(5)Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…